Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi sebagai tersangka kasus dugaan suap dari PT Agung Podomoro Land (APL) terkait pembahasan revisi Raperda Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan Raperda Tata Ruang Strategis Jakarta Utara.
Sanusi jadi pesakitan KPK bersama dengan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro yang tak lain karyawan PT Agung Podomoro Land. Dalam kasus ini pengusaha mencoba mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan sehingga menghiraukan kepentingan umum.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun langsung bereaksi saat Sanusi dan bos PT Agung Podomoro bermain proyek di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ahok menyinggung gaya hidup Sanusi. Dia mengaku tahu betul gaya hidup Sanusi.
“Saya cuma tahu dia hidupnya mewah saja. Jam tangannya miliaran dan mobilnya miliaran semua,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (1/4).
Selain jam tangan seharga miliaran rupiah, Ahok menyebut deretan mobil mewah pun dikoleksi oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta tersebut. Dia menambahkan, Sanusi adalah golongan atas dalam strata sosial.
“Dia naik Mercedes S-Class, Range Rover, Jaguar, Alphard. Wah sudah kelas atas lah,” ujarnya.
Bukan hanya menyinggung Sanusi, Ahok juga mengaku kenal dengan bos PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Apa lagi, rumah Ahok dan Ariesman terbilang cukup dekat atau tetanggaan.
Ahok menyayangkan cara yang ditempuh Agung Podomoro Land dengan menyuap Sanusi untuk memuluskan proyek tersebut. Ahok mengatakan seharusnya perusahaan besar yang bergerak di bidang properti itu tidak perlu menyuap agar proyek itu berjalan dengan lancar. Padahal tanpa uang pun, proyek akan beres asal sesuai prosedur.
“Enggak merasa dikhianati, saya merada memang kadang-kadang pengusaha itu tidak percaya kami bersih. Saya tidak tahu apa motifnya, tapi kadang pengusaha takut kalau ketemu pejabat atau orang politik seolah mesti bawa duit atau dimintai duit,” sindir Ahok.
Ahok dengan tegas menyatakan jika Pemrov DKI tidak akan terlibat dalam perkara rasuah tersebut. “Enggak mungkin kita terlibat, justru kita yang menciptakan 15 persen. Justru yang saya lihat ini kewajiban yang mau di deal mungkin,” ungkap dia.
Ahok justru merasa heran kenapa sampai saat ini, dua raperda tersebut belum juga diparipurnakan. Dengan ada kasus Sanusi, dia makin curiga ada permainan dalam pembahasan raperda ini.
“Saya enggak ngerti kenapa mereka enggak paripurna, kita tinggal paripurna loh, sudah tiga empat kali saya dateng enggak ada orang, saya enggak tahu alasannya apa, apa dugaan orang karena duitnya enggak merata saya engga tahu tuh. Saya uda curiga pasti ada sesuatu nih. Yang jelas saya enggak mau nego kalau kamu enggak mau ya sudah bubar,” beber dia.
Dengan terbongkarnya praktik suap di mega proyek itu, Ahok menegaskan proyek reklamasi teluk pantai utara Jakarta itu tidak akan berhenti. Ditegaskannya, proyek akan dilanjutkan hingga rampung.
“Tetap jalan karena ada Perda nya tahun 95 dan ada kepresnya. Sebetulnya kalau menurut saya jalan saja, itu kan cuma ada revisi (Perda) mau masukin kewajiban tambahan yang jadi masalah kan di situ,” ucap Ahok.
Menurut Ahok, dalam perda yang akan direvisi dia mengajukan syarat lahan terbuka yang lebih besar dari para pengembang. Hal ini karena dalam aturan yang lama, pengembang hanya wajib menyerahkan 5 persen dari lahan kepada Pemprov DKI.
“Kepres 95 termasuk Perdanya bilang, hanya atur gini, pengembang wajib berikan 5 persen wilayah dari pulau kepada DKI. Waktu saya baca itu, saya bilang ga boleh, kenapa? Waktu ga disebutin pun kita sudah dapat 40 persen lebih dari fasilitas umum (fasum) fasilitas sosial (fasos). Kalau kamu sebut hanya 5 persen, bisa saja kalau pengembangnya pintar, mereka katakan 5 persen ini sudah termasuk fasum fasos, kan saya suda kasih kamu 48 saya kelebihan 43 persen,” pungkas Ahok.( Mdk / IM )
Related Posts
