Menanti hasil mediasi gugatan cerai Ahok ke Veronica

Gugatan perceraian yang dilayangkan mantan Gubernur DKIJakarta, Basuki Tjahaja Purnama, terhadap istrinya Veronica Tan, mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tahap awal ini, kedua belah pihak akan dimediasi.

Belum diketahui apakah Ahok, sapaan Basuki, dan Vero akan menghadiri mediasi. Hingga Selasa sore, kuasa hukum Ahok tidak mengangkat telepon saat dihubungi merdeka.com.

Gugatan cerai yang diajukan Ahok terhadap Veronica mengagetkan banyak pihak.

Isu perceraian Ahok dan Veronica mulai ramai sejak awal Januari lalu. Kala itu, beredar surat berisi gugatan cerai yang dilayangkan Ahok pada Vero.

“Iya benar,” kata Pengacara Ahok, Josefina Agatha Syukur, saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (8/1).

Meski mengetahui perceraian itu, Josefina berdalih tak tahu sebabnya apa. Tapi dia yakin keputusan bercerai sudah dipertimbangkan kliennya secara matang.

“Kalau secara kasat mata memang yang kita lihat nampak biasa saja (harmonis). Mungkin beliau (Ahok) sudah mempunyai pertimbangan sendiri,” katanya.

Gugatan cerai itu dikirimkan Ahok lewat kuasa hukumnya yang lain, Fifi Letty pada 5 Januari lalu. Selain menggugat cerai Vero, Ahok juga meminta hak asuh ketiga anaknya Nathania Purnama, Nicholas Purnama, dan Daud Albeenner Purnama.

Keluarga Ahok juga tak mau bicara banyak saat kabar perceraian itu muncul ke publik.

“Tolong jangan ganggu privasi orang,” kata adik kandung Ahok, Basuri Tjahaja Purnama.

Desas desus beredar, Ahok menceraikan Vero karena isu adanya orang ketiga di rumah tangga mereka. Disebut-sebut Vero memiliki pria idaman lain.

Saat kabar tersebut beredar, kubu Ahok bungkam. Hanya saja dijelaskan Josefina, sebagai pengacara dia tak berhak mengumbar apapun yang menjadi bukti dari kliennya untuk diajukan di persidangan.

“Dalam kasus perceraian, posisi kami jelas. Tidak boleh mengumbar apapun yang belum dibuktikan di persidangan,” ujar Josefina dalam keterangannya, Selasa (9/1).

Sebagai pengacaranya sudah seharusnya dia menjaga kode etik untuk tidak mengumbar kasus kliennya. “Seperti kasus perdata lainnya, dalam kasus perceraian juga selalu ada tahap mediasi. Kita menghargai tahap tersebut dan justru kita seharusnya banyak berdoa memberi dukungan agar mediasi bisa berjalan lancar dan dimudahkan sehingga diharapkan bisa rukun kembali,” tuturnya.

“Kalau kita sampai sudah mengumbar semuanya, maka itu akan berpotensi merusak gagasan mediasi tersebut. Kita tentu perlu mempertimbangkan juga perasaan pasangan tersebut,” sambungnya.

Josefina yakin tak ada pasangan suami istri yang ingin bercerai. Dia yakin perceraian adalah musibah dalam suatu keluarga. “Janganlah kehadiran saya sebagai pihak advokat/penasihat hukum hanya akan memperkeruh suasana. Seyogyanya saya hadir sebagai mediator bagi keduanya,” tegas dia.

Sebelumnya, Humas PN Jakarta Utara Joojte Sampaleng berharap keduanya hadir di persidangan agar dapat dimediasi.

“Ya harus dia datang bagaimanapun caranya. Karena dalam pengertian dia sudah punya kuasa mewakili kepentingan penggugat, bertindak untuk dan atas nama diri penggugat, tapi saat mediasi wajib hadir. Pengguggat wajib hadir itu berdasarkan Perma No 1 tahun 2016 wajib hadir karena ada konsekuensi hukumnya,” imbuh Joojte di kantor PN Jakut, Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (8/1)( Mdk / IM )