Komunitas Tionghoa Turut Berperan di dalam Sejarah Indonesia
(Bagian 5 dari 5)
Oleh: Siauw Tiong Djin
Tidak Tunggal
Dalam tulisannya Siauw TD juga menyinggung peranan Baperki,
memang harus diakui dengan jujur bahwa Baperki itu organisasi
yang alur kepemimpinannya kiri dan kerap kali bersedia "disalahgunakan"
oleh PKI, baik dalam sikap-sikap politik yang disuarakan di
lembaga-lembaga politik maupun gerakan massanya. Termasuk
anak-anak sekolahnya dan para mahasiswanya diper-"alat" oleh
aksi massa PKI, turut berkonfrontasi dengan kelompok kanan di
segala bidang. Kelompok kanan terdiri dari golongan agama (terutama
Islam) dan militer (tidak semuanya). Maka dapat dimengerti,
meskipun tidak perlu disetujui, bila kemudian ada aksi pukul
rata yang tidak adil dan penuh dengan kekerasan yang ditujukan
pada kelompok PKI termasuk Baperki.
Menurut penuturan Siauw TD, Ketua Umum Baperki Siauw Giok
Tjhan sendiri mengeluh dan kecewa atas penyalahgunaan PKI itu.
Hal tersebut diungkapkan Siauw TD dalam bukunya tentang Siauw
Giok Tjhan, terbitan Hasta Mitra, 1999. Siauw TD menulis tentang
Siauw Giok Tjhan dan Baperki sebagai berikut:
"Namun dekat dengan PKI tidak berarti Siauw selalu menyetujui
tindak-tanduk PKI. Di dalam saat-saat terakhir zaman Orde Lama,
telah terjadi beberapa konflik antara Siauw dan pimpinan PKI,
terutama dengan Aidit sendiri.
Pada 1965, PKI aktif dalam memobilisasi massa untuk
menunjukkan kekuatannya di jalan-jalan. Demonstrasi di
jalan-jalan ini memerlukan massa, transportasi dan dana. Massa
yang diandalkan biasanya pemuda-pemudi terutama pelajar-pelajar.
Untuk inilah PKI berpaling ke Baperki untuk bantuan, terutama
untuk berbagai kegiatan di Jakarta.
Baperki memiliki banyak sekolah dan jumlah pelajar yang
ditampung di sekolah-sekolah Baperki, berjumlah puluhan ribu.
Tentu massa itulah yang oleh PKI diandalkan turun ke jalan-jalan.
Di samping itu, banyak anggota dan pendukung Baperki merupakan
para pedagang yang siap memberikan sumbangan yang dianggap
berguna untuk kepentingan mereka sendiri. Di antara pendukung
Baperki ada pula yang memiliki perusahaan bus yang cukup besar
di Jakarta. Datanglah PKI kepada mereka untuk meminta bantuan
yang dilakukannya melalui tokoh-tokoh Baperki. Kalaulah jumlah
demonstran dibutuhkan dari luar kota untuk memeriahkan
acara-acara PKI, lagi-lagi orang-orang Baperki yang dimintai
bantuan untuk menyediakan tempat dan biaya penampungan.
Ketika PKI dan berbagai organisasi yang berafiliasi dengannya
mengadakan latihan militer, banyak pemuda-pelajar Baperki turut
berpartisipasi. Di antara ratusan pemuda yang dilatih di Lubang
Buaya di masa 6 jenderal Angkatan Darat dibunuh dan ditanam pada
waktu peristiwa G30S terjadi, terdapat juga beberapa pelajar dan
mahasiswa Baperki.
Banyak pengaturan yang digambarkan di atas dibuat oleh
pimpinan Baperki yang rupanya sekaligus juga menjadi anggota PKI
atau ormas-ormasnya seperti LEKRA dan CGMI. Dalam hal ini Siauw
tidak selalu mengetahuinya. Ia sering kecewa dengan macam-macam
pernyataan PKI yang mengklaim massa Baperki seakan sebagai
massanya sendiri. Siauw Giok Tjhan selalu menyatakan bahwa
Baperki bukan organisasi yang berafilisasi dengan PKI, massa
Baperki bukanlah massa PKI. Oleh karenanya ia sering menegur
para kader Baperki yang bertindak dan menggunakan massa Baperki
untuk acara-acara PKI seakan-akan semua perbuatan itu sesuatu
yang lumrah harus dijalankan. Siauw Giok Tjhan sering juga
kecewa karena dorongan untuk lebih mendekatkan Baperki dengan
PKI sering timbul dari dalam Baperki sendiri."
Di dalam tulisan yang dimuat di Suara Pembaruan yang lalu
Siauw TD juga menyandingkan Baperki dengan kelompok LPKB (Lembaga
Pembinaan Kesatuan Bangsa) yang tidak sehaluan karena lebih
memilih program asimilasi, atau melebur diri dalam kesatuan
bangsa Indonesia, daripada integrasi yang mempertahankan
identitas aslinya.
Setelah melewati perjalanan panjang dengan berbagai cobaan
yang ada agaknya, tanpa bermaksud menepuk dada, diketahui untung
ada kelompok LPKB yang dapat banyak mengurangi
kekerasan-kekerasan itu dan tidak membiarkan main pukul rata itu
berjalan sewenang-wenang. Dan dalam batas-batas tertentu LPKB
dapat membantu penataan komunitas Tionghoa ini menjadi lebih
majemuk, tidak tunggal.
Proses Sosiologis
Sepanjang sejarah di Indonesia selalu ada konflik keras yang
melukai etnik Tionghoa. Mereka tidak atau belum diterima sebagai
bagian tubuh "masyarakat pribumi". Masih dianggap sebagai orang
asing yang apapun alasan kehadirannya dianggap "mengganggu". Ini
dapat dilihat dari kekerasan-kekerasan yang terjadi semenjak
zaman kerajaan di Nusantara/Jawa, VOC, Hindia Belanda, Bala
Tentara Dai Nippon, Revolusi, Orde Lama, Orde Baru juga di Orde
Reformasi. Mudah-mudahan ini menjadi bahan refleksi dan
introspeksi kita semua, yang Tionghoa dan yang lain-lain.
Semasa awal Orde Baru, memang benar bahwa rezim dan
masyarakat Indonesia pada umumnya dari kelompok yang "menang"
secara politis ideologis tidak percaya akan ketulusan politis
dari kelompok etnik Tionghoa. Mereka dianggap potensial sebagai
kolone kelima dari RRT. Sedangkan RRT sendiri pada saat itu juga
di dalam puncaknya radikalisme yang agresif sebagai akibat
revolusi kebudayaannya di bawah ''the gang of four''. RRT
mengadakan intervensi yang intensif terhadap RI, setidaknya
melalui Radio Peking yang agresif, kasar dan profokatif. Ini
dilakukan dengan siaran 3 atau 4 kali sehari dalam bahasa
Indonesia.
Sedangkan kelompok LPKB sekarang ini kerapkali dipersepsikan
sebagai "otak" yang menyudutkan orang Tionghoa dengan policy
asimiliasinya. Pertama harus dimengerti bahwa istilah "asimilasi
dipertentangkan dengan integrasi" pada masa-masa akhir Orde Lama
itu sebenarnya merupakan simbul-simbul dari pengelompokan.
Asimilasi yang kanan dan integrasi yang kiri. Padahal secara
hakiki antara integrasi dan asimilasi adalah merupakan suatu
proses sosiologis yang sambung menyambung.
Kelompok LPKB memberikan masukan agar ganti nama itu proses
legal dipermudah, tidak melalui pengadilan dan catatan sipil,
dst. Karena ini ternyata dibutuhkan agar tidak terjadi "diskriminasi"
dan apriori pada waktu melihat namanya dan juga merupakan
penghapus penghalang untuk saling mendekat. Jadi tidak ada
paksaan sama sekali. Apalagi paksaan perkawinan. Ternyata ganti
nama ini bermanfaat bagi kedua belah pihak, meski ada pula yang
memanfaatkan untuk maksud-maksud yang negatif. Akan tetapi bagi
yang ikhlas, ini sangat membantu. LPKB sebenarnya memperjuangkan
hal yang sederhana saja, yaitu berusaha mendorong persatuan
bangsa (nation building) dan menghilangkan faktor-faktor yang
membuat disintegrasi bangsa, baik yang meliputi bidang sosial,
legal atau bahkan tradisi-tradisi yang tidak perlu yang dapat
menjadi provokasi ketegangan dan konflik rasial.
Di bidang legal/hukum, misalnya, LPKB dibantu Yayasan
Prasetya Mulya telah dapat meyakinkan pemerintah agar
memberlakukan UU Kewarganegaraan RI dengan konsekuen. Sebagai
akibat dari UU Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT (1958)
terjadi ratusan ribu stateless/orang asing di Indonesia dari
kelompok Tionghoa ini. Maka dengan dibatalkannya perjanjian
tersebut dan diberlakukannya UU Kewarganegaraan RI dengan
konsekuen, dapat dikatakan hampir tidak ada orang asing/stateless
dari keturunan Tionghoa ini. Tentu saja ini, sekali lagi, bukan
paksaan, jadi kalau ada yang mau tetap jadi asing/ stateless
silakan saja.
Jati Diri Oke
Menjaga harmoni masyarakat yang plural dan sensitif ini perlu
dilakukan dengan kebijakan yang mendalam. Di lain pihak anggota
masyarakat perlu sabar, bijaksana dan pandai-pandai berkorban
demi ketertiban itu.
Sekarang ini keadaan sudah berubah. Sudah ada keterbukaan dan
demokrasi. Oke, pemulihan jati diri dapat dipupuk. Tapi jangan
eksklusif. Kita semua perlu waspada bahwa di sana- sini masih
ada riak-riak yang mengarah pada disintegrasi dan diskriminasi.
Mudah-mudahan dengan mengetahui identitas diri akan timbul
harga diri yang wajar. Tidak menjadi orang pinggiran (komunitas
Tionghoa ini) yang mudah tersingkir dan terusir dalam berbakti
pada Tanah Airnya, Indonesia. Tapi sebaliknya janganlah menjadi
angkuh diri, di tengah jalan main barongsay berfoya-foya tidak
mengenal waktu dengan suara genderang yang memekakkan telinga.
Lebih-lebih kalau ini dilakukan di dalam keprihatinan masyarakat
luas.
Semoga proses nation building Indonesia akan berjalan terus
tanpa kekerasan dan diskriminasi.
Penulis adalah peneliti senior CSIS.
- Bagian
1 |
2 |
3 |
4 | 5 - |
