DPR dan MPR Berpeluang Lakukan Persengkokolan Politik

Partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai DPR dan MPR. Hal tersebut dianggap bakal menimbulkan ketidakstabilan politik. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan kebijakan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dijegal setidaknya oleh DPR.

“DPR dan MPR berpeluang lakukan persekongkolan yang bukan tidak mungkin berujung pada ketidakstabilan politik. DPR nanti bisa saja jegal program pemerintahan Jokowi-JK,” kata pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago.

Hal itu disampaikan Pangi saat dihubungi, Minggu (12/10.

“Kalau kemudian KMP menjegal program kerakyatan Jokowi yang dirasakan langsung dampaknya dan manfaatnya oleh rakyat, maka KMP akan berhadapan dengan koalisi kekuatan rakyat bersatu. KMP ini sudah mengarah pada oposisi ugal ugalan yang tak sehat lagi,” tukas Pangi.

Idealnya, masih katanya, oposisi bersifat objektif. “Kita mau lihat nanti aslinya KMP apakah akan melakukan pembelaan mati matian terhadap program kerakyatan atau justru menjegal program kerakyatan,” ucapnya.

Sekadar informasi, KMP terdiri atas Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, pada pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), PPP justru memihak Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sementara pada pemilihan DPR dan MPR, Partai Demokrat berada dalam barisan KMP.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga berharap agar KMP berpikir untuk kemajuan bangsa. Dia menjelaskan, situasi politik yang memanas di parlemen akibat adanya dua kubu berdampak negatif. “Efeknya buruk bagi masyarakat. Lihat saja ekonomi jadi gonjang ganjing akibat ada elite (KMP) yang mengangap pertarungan belum selesai. Kami ingin semua segera diakhiri, sehingga kita bisa mempersiapkan pemerintahan baru,” kata Eriko.