Komisaris Utama PT Pertamina Umar Said mengungkapkan tekanan politik dari DPR selalu menyambut perusahaan BUMN besar seperti Pertamina. Umar pun mengungkapkan ada potensi pemerasan yang dilakukan anggota DPR kepada Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan.
“Oh iya itu (ada pemerasan),” ujar Umar Said di Jakarta, Senin (8/9/2014).
Umar memaparkan pemanggilan direksi Pertamina ke DPR adalah hal yang aneh. Pasalnya kebijakan migas di dalam negeri bukan urusan Pertamina, melainkan pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Ini kan bukan urusan Pertamina, ini urusannya pemerintah, yang dipanggil pemerintah dong,” ungkap Umar.
Umar menambahkan DPR sebagai lembaga politik, seharusnya memanggil lembaga politiknya. Karena peran Pertamina sebagai perusahaan BUMN adalah lembaga bisnis.
“Panggil Pertamina Jadi nggak nyambung,” papar Umar.
Related Posts
DPR = Dewan Pemerasan Rakyat……maka tidak heran Karen mengundurkan diri karena tidak mau diajak Korupsi….gak usah ada DPR lah di Indonesia !!! hanya bikin susah Rakyat bukan jadi wakil Rakyat
DPR = Dewan Perkeliruan Rakyat, di dalam DPR banyak sekali Mafia/Yakuza/Mafioso/Premannya hingga Karen kabur dari Pertamina, kalau begini terus menerus kapan Indonesia mau maju ??? mau diurus beres oleh Karen, oleh DPR diperas diKorup !!!