|
|
 |
|
|||
|
|
||||
|
Pembukaan Asian Crime Task Force Headquarters 1999 World Cup Dragon Boat
Tournament |
Aditjondro si Pemburu Harta Soeharto
Pengadilan Soeharto, dan Prospek Aliansi 3M (Mega, Militer, Muslim)
Aliansi 3 M Menurut mantan dosen Universitas Satyawacana Solo yang satu ini; Ada manuver militer kearah kubu Megawati, Wiranto sudah membuat Command call dilingkungan militer untuk tidak lagi mendukung kepentingan pemerintah Orba. Strateginya adalah, apabila Mega berhasil naik dalam pemerintahan yang akan datang, maka Militer ingin diakui sebagai kekuatan reformasi, dan bukan sebagai rongsokan rejim Orba yang penuh bergelimang darah dan korup. Singkatnya Militer berusaha untuk menulis kembali lembaran sejarah yang bersih, ketimbang berlumuran darah. Namun kenyataannya tingkah laku militer tidak ada perubahan, terbukti dengan ditemukannya kuburan masal 51 orang, yang terjadi setelah penghapusan Daerah Operasi Militer di Aceh, dan banyak lagi kejadian setelah itu. Di TimTim terjadi adudomba penduduk TimTim yang dipersenjatai oleh militer, memang pembuktian secara resmi tidak bisa dilakukan, namun dengan laporan berita dari wartawan Radio dan TV Australia didapat info bahwa penduduk setempat dan orang orang yang sengaja diselundupkan masuk ke Tim Tim dipersenjatai dengan M-16, dan senjata organik militer. Secara nalar bisa dibuktikan , karena di Indonesia tidak mungkin memiliki senjata tanpa diketahui oleh militer, kecuali direstui oleh militer sendiri. Jadi tidak mungkin kalau Wiranto tidak tahu menahu, bahkan cenderung ini adalah perintah dari Wiranto sendiri. George tidak sependapat dengan teori yang mengatakan bahwa disana terjadi mis komunikasi antara jenderal-jenderal dengan kolonel dan kopral.
Aliansi ini merupakan aliansi yang sangat rapuh, yang diperkirakan hanya untuk sementara waktu saja, demi mempersiapkan reformasi yang sesungguhnya. Sedangkan buat Militer ini merupakan kesempatan untuk mencuci gudang , dan mudah-mudahan menghapus Dwifungsi ABRI seperti yang digariskan oleh kwartet Ciganjur ( Gus Dur , Amien rais , Megawati, dan Sri Sultan) , yang menyebutkan Dwifungsi ABRI harus dihapus dalam waktu 6 tahun. Pujian atas statement Mega George Aditjondro memuji statement yang dilontarkan oleh Megawati bahwa, "Hukum harus ditegakkan, maka presiden yang bersalah harus diadili, termasuk presiden yang dulu (yang sudah di lengserkan), yang sekarang , maupun yang akan datang, supermasi hukum harus tetap diatas". Si pemburu harta Soeharto sangat mengagumi pernyataan Mega ini, walau dibeberapa tempat dia masih kurang pas dengan agenda-agenda dari Mega, terutama mengenai Dwifungsi ABRI yang tidak dikupas dengan jelas oleh Mega, dan keengganan Mega untuk amandemen UUD’45, dan hanya menawarkan Tap MPR saja, padahal didalam UUD ’45 sendiri mengandung klausula untuk amandemen. Kebiasaan menempelkan Tap-Tap MPR yang begitu banyak, memicu terjadinya pertengkaran. Sejarah membuktikan Indonesia bermetamorphosa (UUD ’45, UUD RIS, UUD’50, UUD’45), sejarah juga mencatat bahwa wilayah Indonesia pernah berekspansi dan tentunya juga bisa "menkeret". Korelasi antara teror di daerah dengan perlindungan bisnis Cendana. Mulai dari Timor Timur, keluarga Cendana menguasai tanah seluas 530.000 hektar , di Kalimantan Timur Soeharto dengan kroninya menguasai lebih dari 1 juta hektar, yang dikelola oleh Tono Suratman kelahiran Ujung Pandang, Di Aceh sudah bukan rahasia lagi Tommy memiliki pabrik methanol yang memanfaatkan bahan dasar dari Arun. Juga Bambang mempunyai armada angkut tanker yang mempunyai kontrak LNG Arun ke Asia Timur. Di Irian, Cendana memiliki 10% via Bob Hasan di PT Freeport Indonesia Inc. KKN adalah anak haram dari Revolusi Indonesia KKN sebenarnya sudah dimulai sejak Soeharto menjadi komandan Teritorial IV, dengan dibentuknya yayasan-yayasan kekaryaan TNI, yang bermula di Semarang. berbisnis dengan Sudono Salim dan Bob Hasan. Maksud pertamanya adalah mengumpulkan dana untuk kesejahteraan TNI, namun dalam pelaksanaan dan perkembangannya usaha ini tumbuh menjadi KKN, yang akibatnya tidak pernah diramalkan. Kalau kita bicara soal KKN, sering tersangkut pada pengusaha keturunan, dan membawa nama keturunan Tionghoa menjadi jelek, padahal Laksamana Sukardi dan Laksamana John Lie (Kakek dari Pdt. DR . Leo Siregar yang menjadi pimpinan panelis) adalah keturunan Tionghoa yang oleh George di jamin bersih dari KKN, jadi jangan menjeneralisasi Tionghoa itu semua KKN, demikian kira-kira maksud si pengarang buku "Mengenal Penjarahan Kekayaan Negara" itu. Ekonomi Indonesia menjadi terpuruk salah satunya adalah konglomerat yang dekat dengan istana dibiarkan mengambil hutang luar negeri yang berlebihan diatas batas hutang resmi. Tapi kalau orang-orangnya semacam Kwik, atau Laksamana Sukardi, George menjamin hal itu tak akan terjadi.
Bekas wartawan majalah Tempo ini juga memperkenalkan bentuk Negara Federal, agar menjadi suatu pertimbangan bagi pemerintah yang akan datang, Dia menekankan bahwa, harus dibedakan antara Federalisme dengan Ethnisisme, dan kita harus meluaskan cakrawala dengan tidak menabukan berbicara Sosialisme, Marxisme, Komunisme, atau negara Agama. Sebab sudah terbukti negara kesatuan yang centralistik dipertahankan lebih dari 40 tahun di Indonesia nyatanya tidak memberi hasil baik. Menurut bekas activist PMKRI ini, negara besar yang berdasarkan Centralistik, seperti Uni Soviet nyatanya pecah, dan hanya satu-satunya negara besar yang bisa berkembang dan maju sampai saat ini adalah Amerika, dan Amerika ini adalah negara Federalistik yang terbesar dan berhasil. Pendidikan politik masyarakat adalah penting dalam negara demokrasi. Jangan beranggapan bahwa negara Federal adalah tabu karena itu dari van Moek (Belanda), atau negara Islam jelek karena kaitannya dengan DITII. Dalam bentuk negara Federal, negara bagian mempunyai haknya sendiri atas kekayaan alamnya, dan mempunyai kebebasan untuk mengelola sumber alamnya sendiri. Jadi tidak ada lagi hasil gas alam Arun di Aceh terikat dengan bisnis Jakarta (Cendana), dan Aceh juga bisa mempertahankan ke Islamannya. Kaltim juga tidak perlu memberi-kan HPHnya pada Bob Hasan dan Prayogo Pangestu. Maluku juga tidak perlu memasrahkan hasil lautnya di Tual kepada Bambang. Supersemar dan G-30-S PKI Menanggapi pertanyaan tentang Supersemar dari salah satu hadirin, George Aditjondro menyimpulkan skenario G-30-S sebenarnya merupakan konflik internal di angkatan darat, dan PKI yang dikorbankan sebagai kambing hitamnya. Berita fiktif tentang kesadisan Gerwani dan Pemuda rakyat yang dilansir melalui Berita Yudha dimamahbiakan kepada Kompas dan Suarapembaruan (Sinar Harapan). Menurut hasil Autopsi yang dibeberkan oleh Ben Anderson dari Cornell itu semua fiktif, Orde baru dibangun dengan Victimisasi terhadap perempuan termasuk Gerwani, pemerkosaan wanita Timor Leste, Aceh, dan May 1998 di Jakarta, secara konsisten merupakan suatu pola yang tidak dapat dipisahkan, ini di dasari atas temuan Robert Cribb. Beliau menyesalkan kepengecutan dari organisasi-organisasi masyarakat dan Agama yang mendiamkan selama 20 tahun pembantaian (Genocide) atas 2 juta jiwa (mayoritas: Jawa, Bali, Tionghoa) pada tahun 60’an tanpa proses peradilan, ujar ahli Anthropologi ini. Genocide ini berlangsung terus sampai ke Timor Timur. Juga tercatat 5% dari penduduk Bali dibantai hanya karena konflik Agraris, tentara membantu petani tuan tanah melawan petani yang tak bertanah yang memperebutkan tanah lewat undang-undang Landreform, pembunuhan terhadap bekas anggota Baperki yang mayoritasnya orang keturunan Tionghoa, dan kasus mangkok merah di Kalimantan Barat dimana juga terjadi "ethnic cleansing" terhadap orang orang keturunan Tionghoa, yang direkayasa dengan skenario pembunuhan seorang Dayak oleh seorang Tionghoa pada tahun enampuluhan, sehingga orang dayak menghalau orang Tionghoa kepesisir. Antara Dwifungsi ABRI dengan presiden yang berasal dari Militer Terjadinya Dwifungsi ABRI ternyata tidak dapat terlepas
dari mana presiden itu berasal. Apabila presiden yang berasal dari
lingkungan militer sudah tentu kecenderungan adanya faktor dwifungsi dalam
tubuh pemerintahannya. Dengan adanya Dwifungsi Militer disuatu pemerintahan,
maka kecenderungan pihak penguasa berbuat sewenang-wenang semakin terbuka.
Prof. Aditjondro sendiri mengatakan bahwa militer berbisnis adalah illegal.
Namun ada juga suara dari pihak pendengar seminar yang mengaku Oomnya
menjadi perwira di Angkatan Darat (yang terpaksa harus mengaku sebagi orang
Manado, padahal dia Tionghoa), Pengadilan Soeharto Menurut penulis buku "Guru kencing berdiri, Murid kencing berlari" ini, Pengadilan Soeharto adalah mutlak harus dilakukan. Sedangkan pejabat-pejabat bawahannya, yang melakukan rukun KKN, bisa dijadikan saksi. George juga menghimbau kepada presiden terpilih mendatang agar mulai melakukan pengadilan Soeharto dari dua dimensi yaitu; dari dimensi Politik dan dimensi Ekonomi, Dari dimensi Politik diperlukan untuk membawa kepercayaan orang terhadap hukum di Indonesia, yang akan menyatakan tidak ada orang yang tak dapat dicapai hukum di Indonesia. Sedangkan dari segi Ekonomi yaitu dengan pengembalian kekayaan rakyat, agar tidak perlu lagi kita meminta tambahan pinjaman ke IMF, lagi pula bagaimana luar negeri bisa percaya rakyat Indonesia itu miskin, sementara ada anak pejabat Indonesia yang membeli rumah di Beverly Hills dengan Cash, memiliki rumah-rumah nganggur di London, tanah rumah wisata buru yang luas 25.000 hektar di New Zailand, Southern Islands, dan belum lagi lapangan golf di Ascott, atau rumah peristirahatannya di Brighton. Proses peradilan Soeharto sebaiknya dimulai dari kasus perampasan tanah di Jawa Barat, Tapos. Baru setelah itu dapat bergulir ke kasus-kasus lainnya yang lebih besar, demikian ungkap "Si Pemburu Harta Soeharto ini" Seminar yang diprotokoli oleh Esther dan Moderator, Drg. Cortino Soekotjo. Setelah penyampaian uraian Pengadilan Soeharto dan prospek aliansi 3M, kemudian disusul dengan komentar dari team penyanggah (Krisna, Ivan, DR. Leo Siregar), forum Tanya jawab dari audiens, Break untuk refreshment di warung PERMIAS, dan ditutup sekitar pukul 6 sore. Terimakasih kepada: Pdt. Virgo Handojo, Amelia, Awi, Utoso, dkk, yang telah menyiapkan tempat dan sarana seminar. AY/LS/DI/Indonesia Media |
|||
dia mengatakan bahwa; kadang militer itu terjepit dalam mempertahankan
keamanan, antara tidak konsisten (bertindak tegas) dan pelanggaran HAM. Dia
(Buce) juga menyatakan bahwa kasihan kalau sampai Soeharto yang setua itu
diadili.