Singkat Padat

Tommy Soeharto Dihukum Penjara

Jakarta, 27 September 2000 - IM (sumber kompas) .Hukum akhirnya menyentuh keluarga Cendana. Putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi tukar guling tanah (ruilslag) gudang beras milik Badan Urusan Logistik (Bulog) di kawasan Kelapa Gading (Jakarta Utara) ke PT Goro Batara Sakti. Majelis hakim agung yang diketuai M Syafiuddin Kartasasmita memutuskan menghukum Tommy Soeharto dan Direktur Utama PT Goro Ricardo Gelael dengan hukuman masing-masing 18 bulan penjara karena telah merugikan negara sebesar Rp 96,6 milyar. Direktur Pidana Mahkamah Agung (MA) Djoko Sarwoko kepada Kompas Selasa (26/9) malam, mengakui, putusan kasasi dalam perkara dugaan korupsi tukar guling tanah milik Bulog di Kelapa Gading dengan PT Goro, dengan terdakwa Tommy Soeharto dan Ricardo Gelael, sudah turun. "Putusan itu masih di tangan saya. Mungkin besok (hari Rabu -Red) baru akan disampaikan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan," ujarnya, Selasa. Salah seorang kuasa hukum Tommy Soeharto, Nadirman Munir ketika ditanya Kompas mengaku sudah mendengar putusan itu. Meskipun salinan putusan belum dilihatnya, ia pun sudah ancang-ancang untuk mengajukan peninjauan kembali. "Putusan itu muatan politiknya tinggi," kata Nadirman Munir.

Korban Tewas dan Luka-luka di Desa Hative Besar Terus Bertambah

Ambon, 26/9 (sumber-ANTARA) - Korban jiwa akibat terkena tembakan, splenter bom maupun bacokan di kawasan Desa Hative Besar, Kecamatan Baguala, Kodya Ambon, terus bertambah hingga tiga orang tewas dan sembilan lainnya menderita luka ringan/berat, sementara kepulan asap tebal yang hampir merata di kawasan itu masih nampak terlihat. Ketegangan di Kota Ambon juga mulai merembes ke kawasan Kebun Cengkeh, Pondok Aster berupa aksi konsentrasi massa, pelemparan dan peledakan bom serta rentetan tembakan dari senapan organik standar TNI/Polri ke arah Galala. 

Ledakan bom di BEJ

Jakarta, 13/9 - Belum lagi kasus ledakan bom di depan kediaman Dubes Pilipina Leonidas T Caday di Ibukota hilang dari ingatan masyarakat, Jakarta kembali diguncang ledakan bom yang kembali. Sebuah bom berkekuatan besar meledak di ruang parkir bawah tanah gedung BEJ (Bursa Efek Jakarta) pada Rabu sore di atas pukul 15.15 WIB, dengan data sementara menyebutkan sepuluh jiwa melayang karenanya belum lagi puluhan yang luka parah masih dalam perawatan intensif di RS.

Siapa peledak bom itu, apa motifnya atau itu bagian dari permainan politik, mengingat ledakan itu terjadi sehari menjelang pelaksanaan sidang kedua kasus korupsi mantan Presiden Soeharto.

Menurut pakar kriminalitas dari FISIP-UI Adrianus Meliala, pengaitan seperti itu sah saja.

Masyarakat agaknya belum lupa pada ledakan dalam bus kosong, yang diparkir 500 meter dari Departemen Pertanian tempat pengadilan Soeharto sebelas jam sebelum sidang pertama perkara itu dibuka Hakim, 31 Agustus 2000.

Bom lain menghancurkan ruangan di kantor Kejaksaan Agung setelah putra bungsu Soeharto, Hutomo Mandala Putra, dipanggil penyidik berkaitan dengan kasus korupsi di PT Timor.

"Dalam situasi penuh ketidakpastian seperti ini, semua orang tentu yakin merasa ada kaitan antara peledakan dengan pengadilan Soeharto," kata seorang diplomat Barat.

Presiden Berhentikan Kapolri Rusdihardjo

Jakarta, 18/9 (ANTARA) - Presiden Abdurrahman Wahid telah mengeluarkan surat keputusan presiden tanggal 18 September 2000 tentang pemberhentian Kapolri Jenderal (Pol) Rusdihardjo dan pelaksana tugas kapolri akan dilaksanakan sementara oleh Wakapolri Komisaris Jenderal (Pol) Bimantoro.

"Hal ini sudah saya sampaikan kepada ibu Wakil Presiden dan Panglima TNI Laksamana Widodo AS," kata Presiden Abdurrahman Wahid dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Senin pagi. 

Meski DPR Belum Bahas, Presiden Lantik Kapolri Jendral Bimantoro

Jakarta, 23/9 Indonesia Media sumber dari (ANTARA) - Presiden KH Abdurrahman Wahid melantik Kepala Kepolisian RI, Jenderal Pol. S. Bimantoro di Istana Merdeka, Jakarta,dipandu Menko Polsoskam, Susilo Bambang Yudhoyono. Sabtu siang meskipun pembahasan pengangkatan Bimantoro baru akan dilakukan DPR, Senin (25/9).

Kepala Negara mengemukakan, ia terpaksa melantik Bimantoro guna memungkinkan mengambil tindakan secara tepat demi alasan keamanan. "Di dalamnya juga ada beberapa hal yang tersangkut dengan wewenang saya selaku Presiden RI dalam menjalankan tugas," ujarnya.

Presiden mengakui bahwa ia memang telah sepakat dengan Akbar Tanjung dan Wapres Megawati Soekarnoputri, untuk melakukan pengangkatan Kapolri baru tersebut pada Senin mendatang.

Namun, Jumat malam (22/9), Presiden dilapori bahwa enam orang yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap tiga petugas UNHCR di Atambaua telah dilepaskan dari tahanan, setelah dilakukan pemeriksaan.

"Begitu juga, orang yang disangka melakukan pembunuhan terhadap pemimpin apa yang dinamakan integrasionis, Mendoza, juga telah dilepaskan," tambah Presiden Gus Dur.

Alasan pelepasan para tersangka itu memang masih bisa diperdebatkan sesuai dengan Undang-undang, tambahya. "Namun ini mempunyai akibat-akibat dalam hubungan luar negeri kita yang juga mengancam keselamatan negara kita," kata Kepala Negara.

"Saya telah mengutus Menko Polsoskam dan Menlu Alwi Shihab untuk menjelaskan pada Dewan Keamanan PBB, apa yang kita maksudkan dengan tindakan-tindakan yang ada. Dengan susah payah, kedua beliau itu berhasil menggagalkan upaya di dalam lingkungan DK PBB untuk mengirimkan misi ke bagian Timur kita," katanya.

Presiden juga menambahkan, sebagai ekses dari kasus Atambua itu, Indonesia didera oleh kenyataan pahit, bahkan ada desas-desus bahwa 800 Marinir AS telah siap sedia diterjunkan ke Timor Barat untuk menolong orang-orang PBB.

Gus Dur menambahkan, kebijakan Indonesia sudah sangat jelas yaitu tidak memperkenankan orang lain untuk masuk ke Atambua. "Oleh karena itu dengan terpaksa kita harus melakukan pelantikan Bimantoro sebagai Kapolri sekarang, demi untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan guna mengamankan daerah Atambua dan dalam konteks politik menunjukkan pada dunia luar bahwa Indonesia benar-benar berniat menyelesaikan masalah tersebut," katanya.

Naik Pangkat

Kapolri baru, Jenderal Bimantoro, beberapa saat sebelum dilantik terlebih dulu dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal penuh. Dengan bintang empat di pundak, Bimantoro lalu melapor kepada Presiden, atasannya langsung. 

Terungkap, Oknum Militer Terlibat Kasus Atambua

Merdeka. Jaksa Agung Marzuki Darusman mengungkapkan adanya oknum militer Indonesia yang terlibat dalam kasus tewasnya tiga staf UNHCR di Atambua, 6 September lalu. Tersangka pembunuhan yang berasal dari unsur militer itu bertindak di luar perintah komando.

"Polisi di perbatasan Atambua kini tengah menangkap dan memeriksa enam orang, termasuk anggota militer Indonesia, yang diduga terlibat dalam kasus Atambua," kata Marzuki kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/9/00).

Dijelaskan, akibat insiden tersebut, Indonesia mendapat tekanan keras dari dunia international, terutama AS. Mereka meminta kepada pemerintah untuk melucuti senjata para milisi. Bahkan, Menhan AS William Cohen sempat memperingatkan bahwa Indonesia bisa kehilangan bantuan keuangan seandainya pemerintah Indonesia gagal untuk melucuti senjata milisi.

Meski demikian, Indonesia, melalui Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono di New York telah berjanji kepada Dewan Keamanan PBB, akan menggunakan kekuatan untuk melucuti senjata kelompok milisi jika mereka tidak menyerahkan senjata sampai batas waktu Selasa (26/9/00) depan.

Bahkan, untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia serius menangani kasus milisi, Menlu Alwi Shihab mengajak para duta besar di PBB untuk ikut serta dalam operasi pelucutan senjata ini. 

Mulai Kamis, Polisi Lucuti Paksa Milisi di Atambua.

detikcom - Jakarta, Pelucutan senjata milisi Timtim di Atambua sudah berjalan. Hingga Rabu (27/9/2000) nanti, milisi diharapkan menyerahkan senjatanya secara sukarela. Hingga Minggu (24/9/2000) kemarin dilaporkan 670 pucuk senjata berhasil disita. Hingga hari ini, diperkirakan ratusan senjata lagi terkumpul. Setelah batas waktu itu, maka akan dilakukan pelucutan secara paksa dan tidak akan ada toleransi sama sekali.

Demikian ditegaskan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono saat ditemui wartawan seusai diterima Presiden Gus Dur di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/9/2000). Dijelaskan, pelucutan senjata milisi di Atambua memang dilakukan dalam dua tahap. Pertama, milisi menyerahkan senjata secara sukarela dengan batas waktu hingga Rabu (27/9/2000).

Kedua, pelucutan secara paksa yang dimulai Kamis (28/9/2000). Tahap pertama sudah berjalan sejak Sabtu (23/9/2000).

Menlu Alwi Shihab akan menjelaskan di depan Sidang Dewan Keamanan PBB tentang kemajuan dan hasil konkret yang telah dicapai dalam Kasus Atambua. 

Riau Harus Merdeka

Demikian tuntutan puluhan massa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Riau Bersatu, Selasa (1/8/2000) pukul 11:30, saat berunjuk rasa di depan gedung Departemen Pertambangan & Energi, Jl.MH.Thamrin, Jakpus. Mereka menilai semua janji pemerintah RI mengenai nasib Bangsa Riau tidak ada realisasinya. 

Propinsi Baru

Salah satu buah reformasi adalah tuntutan pembagian pendapatan sumber daya alam yang proporsional antara pusat dan daerah. Permohonan Banten, Jawa Barat, terkenal dengan industri berat dan wisata bahari untuk menjadi propinsi tersendiri telah disetuju DPR dan Presiden. Sampai saat ini UU pengukuhannya tengah disusun. 

Presiden: Pengadilan Soeharto Harus Jalan Terus

Jakarta, 1/9 (ANTARA) - Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto tetap harus dijalankan meskipun tanpa kehadiran terdakwa tersebut.

Bila hakim mengatakan cukup bukti untuk menghukum Soeharto, katanya, maka ia harus dihukum. Presiden akan tetap pada putusan sebelumnya,yaitu untuk memberi pengampunan pada Soeharto, tetapi dengan syarat mantan Presiden tersebut harus mengembalikan kekayaan yang didapat dari hasil KKN. "Itu yang paling pokok, tidak bisa ditawar-tawar, berapa jumlahnya nanti akan dihitung oleh sebuah tim ahli," kata Presiden.

Djafar Siddiq Hamzah Dimakamkan di Lhokseumawe

Banda Aceh, Jumat, 08 September 2000

Jenazah Ketua Forum International for Aceh (IFA) New York, Djafar Siddiq Hamzah (35) yang diketemukan. Almarhum Djafar Siddiq ditemukan Minggu (3/9) bersama lima mayat orang tak dikenal lainnya di Desa Bagalingga, Kabupaten Karo Sumatera Utara, setelah aktivis kemanusiaan itu dinyatakan hilang sejak 5 Agustus 2000 lalu Pemakaman yang dilaksanakan di kampung halamannya Blang Peulo, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (8/9) dini hari, sekitar pukul 02.00 WIB itu dihadiri utusan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, dan Konsulat AS di Medan, yakni Ted Lyng dan Ronald Deutch, yang merupakan kerabat dekat almarhum, dan sejumlah wartawan.

Pemerintah Indonesia Digugat di Pengadilan Amerika

New York, 21/9 (ANTARA) - Seorang warga Amerika Serikat bernama George Velasco telah menggugat pemerintah Indonesia, Wanhankamnas, dan dua mantan petinggi Indonesia yaitu Chalid Mawardi, mantan Dubes Indonesia di Suriah, dan Ibnu Hartomo, mantan Sekjen Wanhankamnas.

Gugatan itu berkaitan dengan surat berharga (promissory notes) yang dikeluarkan atas Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional pada tanggal 27 Oktober 1985 senilai US$2,8 juta dan telah jatuh tempo.

Sebelum gugatan di North Carolina itu, pemerintah Indonesia pernah pula digugat di pengadilan distrik di Arizona pada tahun 1994 oleh penggugat lain yang juga berkebangsaan Amerika.

Gugatan di pengadilan Arizona itu disertai dengan tuntutan menyita asset milik pemerintah Indonesia di luar negeri.

Hal itu sebenarnya karena tidak adanya "rule of law" di Indonesia. Sehingga Indonesia harus menanggung akibat kerusakan nama baiknya di luar negeri.

Pada waktu pemerintahan Orde Baru berkuasa, tindakan hukum kepada Ibnu Hartomo sulit dilakukan karena kedekatannya dengan keluarga Cendana.

"Namun mengapa pemerintah Indonesia saat ini masih juga membiarkan kroni Cendana itu merugikan negara setiap tahunnya sebagai konsekuensi kejahatan yang mereka lakukan di waktu yang lalu, dan tidak melakukan tindakan hukum apapun kepada para penjahat itu?," demikian sumber ANTARA di Amerika Serikat. 

BPK Tetap Yakin Ada Penyimpangan Dana di Kostrad

detikcom - Jakarta, Inspektur Jenderal Angkatan Darat (Irjenad) menyatakan tidak ada penyelewengan dana di Yayasan Kostrad. Namun Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Billy Joedono ngotot. "Kita pasti yakin dengan temuan BPK, bahwa ada penyimpangan dana di Kostrad," kata Billy.

Hal tersebut dikemukakan Billy kepada wartawan seusai bertemu Presiden Gus Dur di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2000). Billy menyatakan, BPK akan melaporkan penyimpangan ini kepada DPR setelah ada tangagapan dari Irjenad.

Selanjutnya, Billy mengeluh, karena Irjenad Mayjen Djoko Subroto telah bertindak tidak sesuai prosedur dalam menyampaikan hasil audit. Menurut dia, seharusnya pertama kali BPK menyampaikan temuannya kepada AD. Setelah itu, AD memberikan tanggapan atas temuan itu. Baru kemudian, tanggapan itu diolah menjadi laporan final.

Menyingung kasus pelanggaran BLBI, Billy lagi-lagi mengeluh. "Kata BI kebocorannya tidak sampai Rp 1,4 triliun. Itu kan hanya omongan dia. Padahal, kita belum memiliki hasil yang final. Masih harus ditindaklanjuti oleh Kejagung. Bagaimana finalnya nanti, ya kita lihat saja," ujar mantan Menteri Perindustrian ini. 

Ribuan Mahasiswa Kembali Serbu Cendana

Suara Merdeka CyberNews. Ribuan mahasiswa siswa yang tergabung dalam Jaringan Kota, Rabu (20/9/00) petang, kembali menyerbu kediaman mantan Presiden Soeharto di Jl Cendana, Jakarta.

Kali ini mereka bersiap-siap untuk menghadapi resiko di lapangan, khususnya ancaman kekerasan dari aparat keamanan. Tampak mereka membawa potongan-potongan kayu dan bambu dengan bendera dan berbagai atribut yang menempel.

Massa mahasiswa bergerak dari kampus ABA-ABI Jl Cikini Raya dan STF Driyarkara Jl Proklamasi. Massa gabungan dari kelompok-kelompok aksi mahasiswa di antaranya Forum Kota (Forkot), Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred), Forum Bersama (Forbes), Kesatuan Aksi Mahasiswa Jakarta (KAM-Jakarta), Front Nasional, dan Kesatuan Aksi Rakyat Tertindas (Karat), secara serentak menuju ke Cendana.

Sepanjang jalan mereka meneriakkan yel-yel dan orasi menuntut pengadilan Soeharto atas penyelewengan kekuasaan dan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukannya selama berkuasa. "Seret Soeharto hari ini juga dalam pengadilan rakyat," teriak mereka.

Akibat aksi mahasiswa ini, arus lalu lintas di sekitar Jl Cikini Raya menjadi macet total. 

Massa Bakar Gereja di Citayam

Duaratusan massa yang tidak jelas asalnya, Jum'at (15/9/2000) pukul 08.30 WIB membakar sebuah gereja yang sedianya akan diresmikan Sabtu (16/9), dengan mengundang tokoh agama dan aparat setempat. Apa boleh buat, acara itu batal. Tampak ruang kebaktian luluh-lantak akibat ulah perusuh.