BKMC dan Obat Tionghoa

Oleh Ali Sutra (aktivis Solidaritas Pemudi-Pemuda Tionghoa Indonesia untuk Keadilan/SIMPATIK)

Senin malam, 18 September 2000 saya menghadiri sebuah diskusi yang diadakan oleh INTI di Hotel Dusit, Mangga Dua Jakarta.  Diskusi yang malam itu menghadirkan Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Graito Usodo dimaksudkan untuk menjalin komunikasi antara masyarakat Tionghoa dengan TNI yang – katanya – sudah mereformasi diri.  Menurut saya, diskusi malam itu tidak lebih dari propaganda TNI kepada masyarakat Tionghoa dalam rangka menarik kembali kepercayaan masyarakat terhadap TNI.  Peserta diskusi malam itu kebanyakan adalah orang yang telah berumur lebih dari 50 tahun.  Hanya segelintir anak muda yang hadir.  Ini yang selalu saya protes, mengapa mereka tidak membawa anaknya turut serta dalam diskusi politik?

Ada satu hal yang menarik dalam diskusi malam itu.  Dari floor, sesuai dengan permintaan Marsda Graito sendiri agar peserta diskusi mengeluarkan uneg-unegnya secara gamblang, ada tuntutan agar TNI membubarkan BKMC (Badan Koordinasi Masalah Tionghoa).  Seperti kita ketahui, bahwa BKMC itu adalah sebuah lembaga yang berada di bawah BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Indonesia) yang mengamputasi kehidupan sosial politik masyarakat Tionghoa.  Jawaban dari Marsda Graito – seperti yang telah kita perkirakan – adalah bahwa beliau tidak berwenang untuk membubarkan BKMC.  “Terlalu kecil seorang Graito membubarkan BKMC” tangkisnya.

Tetapi, setelah diskusi itu selesai hampir tengah malam, saya melihat seorang teman saya berdebat dengan seorang Bapak.  Bapak tersebut tidak setuju dengan pembubaran BKMC.  Saya bingung dan langsung bertanya kepada Bapak itu.  “Apa alasan Bapak sehingga Bapak tidak setuju kalau BKMC dibubarkan?”  Si Bapak itu menjawab bahwa masih banyak “Masalah Tionghoa” yang mesti diatur oleh BKMC.  Saya bertanya lagi : “Apa contohnya?”  “Contohnya adalah Obat Tionghoa” kata si Bapak tadi.  “Kalau tidak diatur secara terpadu (terpusat) berarti masing-masing departemen mengaturnya sendiri dan ini merepotkan kita” argumentasinya.

Segera saya menyudahi pembicaraan dan termenung.  Apa hubungannya BKMC dengan Obat Tionghoa?  Saya berpikir bahwa BKMC mengatur masalah kehidupan sosial politik orang Tionghoa dan jelas tidak ada hubungannya dengan obat Tionghoa itu.  Obat Tionghoa mempunyai substansi yang berbeda dengan tujuan pembentukan BKMC.  Obat Tionghoa adalah masalah perdagangan obat yang bisa disamakan dengan obat-obatan produksi perusahaan-perusahaan komersial.  Ataukah si Bapak tadi berpikir karena ada initial “Tionghoa-nya”, maka obat Tionghoa harus diatur dalam BKMC.  Jika BKMC didirikan untuk mengatur obat Tionghoa, mestinya juga ada BKMJ (Badan Koordinasi Masalah Jawa), karena saudara-saudara kita yang keturunan Jawa membuat jamu.  Atau ada BKMB, untuk saudara-saudara kita yang keturunan Batak, karena mereka membuat kain ulos.

Selama ini seolah-olah masyarakat Tionghoa hidup dalam penangkaran BKMC yang selalu diperhatikan dan dijadikan obyek riset.  Seekor hewan buas yang hidup dalam penangkaran akan kehilangan naluri berburunya, karena setiap hari dia selalu mendapat makanan dengan cara yang mudah.  Kalau hewan buas tersebut dilepas kembali ke habitatnya dia akan mati kelaparan karena tidak bisa berburu sendiri.  Apakah kita merasa seperti hewan buas itu?  Jika BKMC dibubarkan, kita mengalami kegamangan terhadap kehidupan sosial politik kita.  Seolah-olah kita adalah suatu kelompok masyarakat yang telah kehilangan “naluri” sosial politik, sehingga akan kita akan “mati” secara sosial politik?.  Jawabannya tentu ada pada kita sendiri.

Saya tidak bertanya kepada Bapak tadi, apakah Motor RRT juga harus diatur dalam BKMC karena telah mematahkan dominasi motor Jepang? (AS/IM)