|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
BERITA TANAH AIR |
380 Anggota DPR RI Tidak Bayar Pajak Jakarta, 27/3 (ANTARA) - Sebanyak 380 dari 500 anggota DPR RI tidak pernah membayar pajak penghasilan, kata Menkeu Bambang Subdibyo di Gedung DPR, Senin, sebelum memberi pengarahan dalam penataran perpajakan bagi anggota DPR dan Setjen DPR RI. Menkeu mengatakan, selama menjadi angota DPR sejak 1 Oktober 1999, ke-380 anggota DPR itu tidak memotong penghasilannya sebagai pajak kepada negara, dan akibatnya negara rugi sekitar Rp250 juta. Menkeu tidak secara rinci menjelaskan anggota DPR dari fraksi apa dan dari partai mana yang tidak membayar pajak itu. Yang jelas, pihaknya mendapat data mengenai mereka yang tidak pernah membayar pajak penghasilan sebesar 10 persen dari penghasilan yang diperoleh setiap bulan. Untuk itu, pihaknya menghimbau agar bersedia membayar pajak sebagai kewajiban setiap warga negara, sekaligus sebagai teladan bagi masyarakat. Gaji setiap anggota DPR saat ini berkisar Rp5 juta - Rp6 juta per orang. Gaji sebesar itu akan naik menjadi Rp8 juta mulai 1 April 2000. Menyusut Selain tidak membayar pajak, kalangan DPR kini dalam sorotan masyarakat dan pers mengingat tingkat kehadirannya dalam rapat paripurna maupun sidang komisi yang membahas berbagai persoalan, menyusut tajam. Beberapa kali rapat paripurna ditunda karena tidak mencapai kuorum. Dalam Raker antara Guberur Lampung Oemarsono dengan Komisi II DPR, Senin pagi, juga beberapa kali ditunda karena anggota DPR dari komisi itu sedikit yang hadir. Rapat seharusnya dimulai pukul 09.00 WIB, namun ditunda hingga pukul 10.00 WIB. Selanjutnya ditunda lagi hingga pukul 10.30 WIB. Saat itu baru 15 dari 57 anggota Komisi II menendatangi daftar hadir. Akhirnya Wakil Ketua Komisi II Ferry Mursidan Baldan memulai Raker itu pada pukul 11.00 WIB dengan hanya dihadiri delapan anggota DPR. Padahal yang sudah menandatangani absen sudah 15 orang. Kedelapan anggota DPR itu, yaitu Berni Tamara (Fraksi Partai Golkar), Taminullah (Fraksi Reformasi), Ruben Quben (Partai Golkar), Endang Zainal Abidin (PPP), La Ode Djeni Hasmar (Golkar), Iman Sanjaya (PKB), Yulius Usman (PDI Perjuangan) dan Dedi Sudarmaji (TNI). Sedangkan KH Yusuf Hasyim (PKB) baru muncul ke rapat itu pukul 12.00 WIB karena baru tiba dari menunaikan ibadah haji. (T/PTU/IM) |
Baca Juga Artikel: Presiden Gus Dur Berhentikan Sukardi & Jusuf Kalla Kejagung Sita Kekayaan Soeharto Pengacara & Tim dokter Soeharto terancam hukuman 5 tahun Ganti rugi Kedungombo tak manusiawi Ruang tahanan Bob Hasan pakai 4 kunci "Beri Menko Ekuin Wewenang Penuh" Bentrok antarkelompok di pesisir Galela Hakim seluruh Jakarta akan dipindahkan Peruri bantah tuduhan cetak uang palsu |
||||
|
FastCounter by bCentral |
||||||