"Bukan Hulubalang Rezim"
Agus Tak Sependapat Dengan Pangkostrad

FREE WALLPAPER!!
Click the resolution you need:
640x480
800x600
1024x768
(Note: To set as a wallpaper just right click the enlarged image then select set wallpaper.
If you want to save the wallpaper select save picture as after the right click)

BERITA TANAH AIR
- Para Jenderal akan dipanggil paksa
- Komisi PBB Temukan
Bukti Keterlibatan TNI
-Kopassus Mengkoordinir Milisi
- Bukan Hulubalang Rezim
- Muhammadiyah Desak Pemerintah Akui Konghucuisme
- PBNU Sesalkan Penyerbuan Wisma Doulos
- Jenderal Wiranto Bakal Segera Pensiun?

LOCAL NEWS
- Dialog Interaktif NIA & Kesaksian Jonas Souisa
- Tatap Muka Dengan Christianto Wibisono
- Malam Natal Masyarakat Indonesia L.A. '99
- Peranan Tionghoa Dalam Penghentian Pembantaian di Makasar
- Sejenak Bersama Pdt. Eka Darmaputera Ph.D.
- 80-20
- Himbauan Kepada Indonesian Community

MANCA NEGARA
- Anak Gus Dur Belajar Bahasa Mandarin
- Tiongkok Sepenuhnya Dukung Keutuhan Wilayah RI
- RI Terima Budaya Tiongkok
- Gus Dur Turunan Tionghoa?

POLITIK
-Habibie Gagal, Daerah- daerah tuntut merdeka (Bag.2)

OPINI
- Membangun Politik Luar Negeri Yang Bebas dan Mandiri

BUDAYA & TRADISI
- Perahu Pinisi (Bag.2)

IMMIGRASI
- Keterangan Mengenai Visa NonImigran

ENGLISH
- Tragedy Befalls Ternate, Indonesia

JENAK JENAKA
- Bukan Basa Basi +  Jambret

JAKARTA - Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah MPA tidak sependapat dengan penilaian Pangkostrad Letjen TNI Djaja Suparman jika para perwira TNI terus dipojokkan prajurit bisa marah. Agus menyatakan loyalitas prajurit hanya kepada institusi, kepada bangsa dan negara, bukan kepada jenderal. "Ah, tidak ada. Namanya TNI itu ya tentara rakyat, tentara nasional, dan tentara pejuang yang berbakti kepada institusi, kepada bangsa dan negara, tidak kepada jenderal. Prajurit TNI ini bukan hulubalang rezim,'' katanya menjawab wartawan seusai diterima Presiden Abdurrahman Wahid di Bina Graha, kemarin. Agus membantah pertemuannya dengan Gus Dur untuk membahas pernyataannya yang vokal akhir-akhir ini. Apa yang dia kemukakan, kata Agus, merupakan implementasi dari apa yang dia pikirkan selama ini. Yakni bagaimana meningkatkan kualitas pembinaan teritorial AD dalam rangka mengembalikan citra TNI. Juga bagaimana mendorong upaya pemberdayaan masyarakat, mendorong demokrasi, pemahaman dan kesadaran tentang HAM dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. "Ini merupakan salah satu approach dan implementasi yang konkret untuk mengangkat ide masyarakat, mengakomodasi dan mendorong seluruh prajurit saya bersama-sama LSM, mahasiswa, pemuda, tokoh adat, agama, Pemerintah. Semua kekuatan ini bisa menyatu, ini yang kita harapkan.'' Indonesia ke depan, kata dia, membutuhkan kebhinekaan untuk segera keluar dari krisis.

Pernyataan Spontan
Jaksa Agung Marzuki Darusman yang dimintai komentar seusai menghadiri Praspa ABRI di Istana Merdeka menilai apa yang dikemukakan Djaja merupakan pernyataan spontan. Dalam konteks penyelesaian mengenai dugaan keterlibatan para perwira TNI dalam pelanggaran HAM, kata dia, masih akan dilaksanakan KPP HAM bersama Komnas HAM. "Saya kira tidak ada satu pun warga negara yang bermaksud menekan atau menyerang prajurit TNI. Itu sama sekali tidak dapat dibenarkan,'' katanya. Marzuki menyatakan telah terjadi distorsi persoalan. Karena itu dia berjanji menyelesaikan masalah tersebut sebaik-baiknya dengan kerja sama dan iktikad baik dari semua pihak. Dia yakin semangat itu ada. Menjawab apakah jika penyelesaian pelanggaran HAM tersebut ditunda tidak memicu reaksi internasional, Jaksa Agung menjawab sekarang ini pihaknya sedang memanggil beberapa perwira tinggi yang direkomendasi KPP HAM untuk dimintai keterangan. "Jadi kita masih jauh dari proses peradilan. Ini tidak menyangkut masalah pengadilan pada saat ini, tapi merupakan suatu proses penghimpunan keterangan-keterangan''.

Tahu Perencanaan
Menyinggung pernyataan Kapuspen TNI Mayjen TNI Sudradjat tentang masih mungkin dilakukan pengembangan kodam, Agus Wirahadikusumah meminta menanyakan hal itu kepada yang bersangkutan. "Tanya saja Kapuspen, saya kan bekas Asrenum. Saya yang tahu perencanaan, saya tahu anggaran. Memang membangun kodam nggak pakai duit, nggak pakai planning? Tanyain Kapuspen.'' Dia menyatakan semua organisasi militer di mana pun di dunia mengarah ke streamlining, efisien. Lebih-lebih bagi Indonesia yang keadaan ekonominya sedang hancur. Dia menjelaskan, masalah tersebut sebenarnya sudah dibicarakan di dalam kelompok kerja revisi doktrin. "Dulu memang dimekarkan, karena dulu kita belum kena krisis. Asumsi kita kan masih banyak uang. Sekarang masih utang gede, belum terbayar, masa mau bikin kodam baru,'' ujar Agus. Soal bagaimana nasib para perwira menengah TNI jika kodam diciutkan, Agus yakin banyak cara pemecahan. Misalnya masuk ke BUMN-BUMN strategis yang berkaitan dengan industri senjata, peralatan, dan sebagainya. "Ini bukan ide, ini sesuatu yang sudah lama dipikirkan. Banyak. Ini merupakan wacana yang sudah diperdalam dan dikembangkan di Mabes TNI, di komunitas perencanaan, anggaran.'' Soal jumlah kodam setelah penciutan, dia menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat, karena itu berkaitan dengan tingkat kemajuan masyarakat. Masalah itu, kata dia, akan disurvei. Misalnya di Sulawesi, pihaknya bekerja sama dengan Unhas untuk meneliti secara akademis.

Beristri Dua
Sementara dalam kesempatan terpisah, Agus mengemukakan ibarat orang yang berumah tangga, TNI dan rakyat itu bisa dianalogikan sebagai pasangan suami-istri. Cuma di zaman Soeharto, TNI ibaratnya beristri dua. Rakyat merupakan istri pertama yang disia-siakan, sedangkan Orde Baru bagaikan istri kedua yang sangat dimanjakan. "Nah, sekarang TNI ingin kembali berbaikan dengan istri tuanya, yakni rakyat. Cuma persoalannya, rakyat seperti sudah tak percaya.'' Karena itu baik atau buruk Orde Baru, kata dia, secara tidak langsung adalah baik atau buruk TNI. Kiprah TNI yang sangat dominan selama Orde Baru adalah fakta yang membuat kita tak mungkin memisahkan Orde Baru dan TNI. "Dan bila sekarang Orde Baru dianggap masa lalu, sebenarnya hal itu berlaku pula untuk TNI. Tetapi perlu dicatat di dalam sejarah sosial Indonesia, TNI - dan dwifungsinya - telah menjadi teks sosial yang hidup bersama teks-teks sosial lain.'' Pendapat itu dilontarkan Agus Wirahadikusumah dalam bedah buku berjudul Indonesia Baru dan Tantangan TNI yang merupakan karyanya, sebagai seorang militer yang banyak terlibat dalam upaya perbaikan persoalan-persoalan militer Indonesia. Diskusi digelar Forum Mahasiswa Pascasarjana Bandung di Bandung, Rabu malam lalu. Kata keponakan mantan wakil presiden Republik Indonesia, Umar Wirahadikusumah itu, TNI adalah anak kandung sah sejarah Indonesia. Sehingga eksistensinya tak mungkin dilepaskan dari eksistensi bangsa dan negara Indonesia. "Inilah yang memberi makna politis terhadap keberadaan TNI, yang pada tahun-tahun lalu diterjemahkan melalui konsep dwifungsi dan secara ekstrem dimanifestasikan ke dalam konsep kekaryaan TNI,'' kata mantan asrenum Panglima TNI itu. Agar diterima lagi oleh istri tuanya yang selama ini diabaikan, lanjut Agus yang pernah menjabat Dan Seskoad, mau tak mau TNI harus tampil dengan pemikiran dan citra baru. Yang berarti harus menerima dan mendefinisi ulang peran-perannya atau mereorientasikan dan mereposisi seiring dengan kenyataan perubahan dan semangat reformasi. "Keinginan mereposisi itu sudah ada sejak dulu. Jadi jangan mengira di tubuh TNI tak ada keinginan melakukan reformasi. Sejak dulu juga sudah banyak TNI yang mau melakukan reposisi. Karena itu di TNI juga ada yang reformis dan status quo,'' katanya. Dia mencontohkan meski tak bermaksud membanggakan diri, saat dia sering meneriakkan hal-hal yang dianggap berbau reformis, banyak rekannya yang memberi dukungan moral. "Teman-teman saya bilang maju terus, cuma karena takut, mereka bilangnya ya jelas bisik-bisik. Zaman Soeharto siapa berani melawan dia. Sudah banyak contoh yang jadi korban. Mereka yang bilang maju atau mengaku mendukung pun, kalau di depan atasan diam seperti bebek,'' ujar dia, disambut tepuk tangan peserta yang mengikuti diskusi buku itu.(A20,eh,bn-23g/SM/IM)