Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai jabatan strategis di DPR, yakni pimpinan DPR. Kursi ketua dan empat wakil pimpinan DPR diduduki oleh para politisi KMP, yakni Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto, dan empat wakil ketua, yaitu Fadli Zon Fraksi Gerindra, Agus Hermanto dari Fraksi Demokrat, Fahri Hamzah dari Fraksi PKS, Taufik Kurniawan dari Fraksi PAN.
Melihat komposisi ketua dan empat wakil ketua pimpinan DPR, peneliti dan pengamat ekonomi-politik dari Indonesian Today Ferdy Hasiman khawatir KMP melakukan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kasus korupsi yang menjerat elite-elite politik yang tergabung dalam partai KMP tidak diteruskan.
“Terpilihanya ketua DPR, Setyo Novanto, dari Partai Golkar, menunjukan bahwa tak ada seleksi atas perilaku petinggi DPR. Kalau Ketua DPR-nya sering di panggil KPK, bagaiamana lembaga itu bisa meningkatkan kualitasnya dan bisa mengontrol roda pemerintahan dengan baik?,” ujar Ferdy di Jakarta pada Kamis (2/10).
Ferdy melihat, KMP berpotensi besar melakukan revisi UU KPK dengan tujuan untuk melemahkan posisi KPK. Apalagi, KPK sekarang sedang mengusut sejumlah kasus korupsi yang banyak melibatkan elite-elite dari KMP.
“KPK sedang mengusut kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Riau, Anas Maamun yang juga politisi Partai Golkar, terkait alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit. Petinggi PPP, Suryadarma Ali juga sudah menjadi tersangka KPK, karena korupsi dana haji di kementerian Agama. Kader Partai Demokrat, Jero Wacik (Mantan Menteri ESDM) juga sudah menjadi tersangka kasus korupsi di kementerian ESDM. Andi Malaranggeng, Anas Urbaningrum dan anak Syarif Hasan juga sedang berada dalam penyelidikan KPK,” beber Ferdy.
Selain merevisi UU KPK, menurut Ferdy, peluang besar lain yang dapat melemahkan KPK adalah pemilihan pimpinan KPK. Dalam proses pemilihan pimpinan KPK, presiden hanya mengajukan nama pimpinan KPK, tetapi yang berhak memilih adalah DPR.
“KPK sekarang hanya mengandalkan dukungan Presiden, tetapi apakah Jokowi-JK dapat mengamankan KPK jika mereka tidak bisa mengontrol DPR, yang juga mendapat dukungan kuat dari beberapa group bisnis yang akan melemahkan KPK,” jelasnya.
Ferdy mengharapkan agar adanya gerakan publik untuk mengotral perilaku anggota DPR sekarang. Menurutnya, perilaku anggota DPR sekarang merupakan signal kuat untuk konsolidasi kekuatan kembali ke era Orde Baru.
Related Posts
itu memang sebenarnyalah tujuan dari KMP di DPR untuk Melemahkan KPK, sudah jelas karena Para Koruptor mencari Selamat dan dapat Melanjutkan Korupsi ke Negara dan Rakyatnya, kan motto mereka sejak awal adalah Akan Terus Menerus dengan Segala Cara….yah pastinya itu ingin Menjegal Pemerintahan Jokowi dan JK….kalau mungkin juga Mengkudeta karena sudah Kebiasaan si Wowo dan konco-konconya di KMP
Kemenangan Koalisi MP ttg “Undang2 MD3” bagi DPR ,MPR dst. Itu TIDAK SYAH,KRN BERTENTANGAN DGN uud-45.
DISEBUT:’ HUKUM BERLAKU BAGI SETIAP DAN SEMUA ORANG(“NOBODY IS ABOVE THE LAW”)BERLAKU BAGI SEMUA BERARTI JUGA l:DPR.DPD,MPR DAN SEMUA PEJABAT PEMRTH DARI PUNCAK SAMPAI BAWAH.”YOU BREAK THE LAW,…YOU COMITT A CRIME ,…YOU GO TO JAIL !!!)
KALAU ANGGAUTA PARLEMEN KORUPSI ATAU MELANGGAR UU,HRS DIADILI TDK ADA MINTA “IJIN “ATAU “RESTU” DARI DEWAN KEHORMATAN APAPUN DIDLM UUD !
JADI DPR2 YG MEMBUAT INI APA TDK SADAR.???
RAKYAT HRS GUGAT KE MK INI CACAD HUKUM…NYATAKAN BATAL
USUL UTK CALON DPR
1.HRS LULUS FACULTAS HUKUM ATAU SETINGKAT
2.MASA TUGASNYA HANYA 2(DUA)TAHUN SAJA
2.HRS PUNYA PENGERTIAN DPR ITU APA DAN MAU APA
3.HRS DILIHAT REKAM JEJAKNYA
4.HRS DILIHAT MORAL DAN MENTALNYA ,BUKAN ASAL MAIN UANG.
5.KEDAPATAN PALSU,BIAR LOLOS,DAN KEMUDIAN TERPILIH BISA DIBATALKAN.