Menteri Susi Akan Larang Kapal Asing Tangkap Ikan Di Perairan Indonesia


DEA5E476-B7DB-4A7E-927F-B941FC5BABEF_w640_r1_sJakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan melarang penangkapan ikan oleh kapal asing dan kapal bekas asing di wilayah Indonesia untuk selamanya, meskipun moratorium atau masa pemberhentian sementara izin penangkapan itu akan berakhir Oktober ini. ​

Sesuai undang-undang, hanya nelayan Indonesia yang dapat menangkap ikan di wilayah Indonesia. Pihak asing hanya diizinkan membeli hasil tangkapan ikan dari nelayan Indonesia.

Kapal asing adalah kapal milik negara lain. Sedangkan kapal eks asing adalah kapal asing yang dibeli oleh pengusaha Indonesia, tetapi operasi dan kepemilikannya masih merupakan usaha gabungan.

Kapal asing menggunakan bendera negaranya, sehingga mudah dikenali. Tetapi kapal eks asing sulit dikenali karena menggunakan bendera Indonesia tetapi melanggar berbagai aturan. Setelah diidentifikasi, kapal-kapal ini sebagian besar diketahui berasal dari Thailand, China, Filipina, Taiwan dan Korea Selatan.

“Kapal-kapal asing nangkap ikan di wilayah kita, tetapi nelayan kita tidak dapat ikan lagi. Tidak fair penangkapan ini. Di laut sana kapal gede-gede, nelayan kita pakai kapal tradisional, ya miskin lah mereka,” ujarnya.

Menurut Susi, sudah saatnya kementeriannya mengeluarkan dana lebih besar untuk nelayan Indonesia, sekaligus membenahi aturan penangkapan ikan.

“Tidak boleh semua orang bikin kapal terus dapat izin tangkap! Tidak bisa begitu! Kan kita akan menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Jadi kita atur penangkapan ikannya, tidak boleh sampai menghabiskannya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jendral Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Narmoko Prasmadji mengatakan, 67% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang dianggarkan bagi Kementeri direncankan akan diberikan pada masyarakat, termasuk menyediakan 4.000 kapal bagi nelayan.

Total anggaran yang disiapkan untuk itu mencapai sekitar Rp 4,7 triliun. Selain itu pihaknya juga akan meningkatkan anggaran untuk penanaman bakau dan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik menyambut positif inisiatif ini. Ia mengatakan, pemerintah jangan khawatir dengan protes dan gugatan negara-negara lain terhadap kebijakan baru itu. Namun, pemerintah perlu segera merevisi UU perikanan dan aturan terkait lainnya,

“Hari ini 98 persen armada perikanan kita itu secara legal menangkap ikannya di daerah perairan kepulauan di bawah 12 mil laut. Kurang dari 2 persen saja yang menangkap di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan asumsi seperti itu maka pemerintah berkewajiban memberikan kemudahan-kemudahan agar armada perikanan kita bisa beroperasi secara berdaulat di daerah ekonomi eksklusif Indonesia,” ujarnya.

Ketua Tim Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Mas Achmad Santosa mengungkapkan, selama masa moratorium, pihaknya telah selesai melakukan analisa dan evaluasi terhadap 1.132 kapal dan 1.187 pemilik kapal. Dan terbukti semua kapal eks asing melakukan pelanggaran operasional, dengan tingkat berbeda-beda. (voa/IM)

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *