Geledah Kantor Penyuap Patrilias Akbar, KPK Sita Puluhan Stempel Lembaga Importasi Daging

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita puluhan stempel kementerian atau direktorat jenderal di Indonesia dan organisasi internasional dari beberapa negara yang terkait dengan improtasi daging di dunia. Puluhan stempel ini disita lembaga antikorupsi saat menggeledah kantor CV Sumber Laut Perkasa di kawasan Sunter, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Sumber Laut Perkasa merupakan perusahaan milik Basuki Hariman yang telah menjadi tersangka pemberi suap kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar terkait uji materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

“Kami menemukan 28 cap atau stempel yang bertuliskan nama kementerian atau direktorat jenderal di Indonesia  dan organisasi internasional dari beberapa negara yang terkait dengan improtasi daging di dunia,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/1).

Stempel yang disita tim penyidik KPK tersebut diantaranya, stempel Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, lebel halal yang tertulis dari negara pengekspor daging seperti Austalian Halal Food services, Islamic coordinating council of Victoria, Queensland, Kanada, dan Tiongkok. Diduga, stempel ini dipergunakan untuk memudahkan proses masuknya daging impor ke Indonesia. Namun, Febri menyatakan, pihaknya akan mempelajari lebih jauh puluhan stempel ini.

“Indikasi adalah agar impor daging lebih mudah masuk ke Indonesia. Beberapa lembaga yang terkait importasi daging itu kami temukan informasi awalnya dan kami melakukan penyitaan apa yang sebenarnya dilakukan di perusahaan BHR (Basuki Hariman) dan bagaimana peran BHR dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Keweanngan KPK adalah sebatas tipikor,” katanya.

Tak menutup kemungkinan dalam mempelajari puluhan stempel ini, KPK akan memeriksa pihak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Selain memastikan keaslian stempel, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengembangkan kasus suap ini.

“Apakah dibutuhkan pemanggilan untuk dikofirmasi apakah ada stempel Kemtan (Kementerian Pertanian) atau Kemdag (Kementerian Perdagangan) yang ditemukan di kantor BHR di Sunter penyidik akan mempertimbangkan relevansinya jika relevan akan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi,” jelasnya.

Dijelaskan Febri, selain kantor Basuki, pihaknya juga menggeledah rumah Basuki di Pondok Indah, Jakarta Selatan, rumah Patrialis di Cipinang, Jakarta Timur, dan ruang kerja Patrialis di Mahkamah Konstitusi. Selain puluhan stempel, dalam penggeledahan ini, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen transaksi keuangan perusahaan dan dokumen terkait lainnya.

“Dari penggeledahan ditemukan dan disita sejumlah dokumen transaksi keuangan perusahaan ini setelah pada OTT dapat satu dokumen transaksi keuangan, dan bukti kepemilikan perusahaan, bukti elektronik,” katanya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Patrialis dan rekannya, Kamaludin sebagai tersangka penerima suap. Patrialis dan Kamaludin diduga menerima suap sebesar USD 20.000 dan SGD 200.000 dari Basuki dan sekretarisnya Ng Fenny terkait Judicial Review Undang-Undang nomor 41 tahun peternakan dan kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam OTT pada Rabu (25/1) kemarin, selain menangkap Patrialis, tim satgas KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen pembukuan perusahaan milik Basuki Hariman, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Patrialis Akbar dan Kamaludin disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Basuki dan Ng Fenny sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. [F-5] ( SPP / IM )