Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama “menyemprot” Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Ahmad Sotar Harahap saat acara penandatanganan pakta integritas Gubernur dengan pejabat SKPD dan UKPD, Jumat (10/7/2015) siang. Basuki mengaku kecewa karena tidak diberi salinan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan DKI tahun 2014 pada sidang paripurna, Senin (6/7/2015) lalu.
“Pak Sotar, seingat saya pas saya jadi Bupati Belitung Timur, laporan BPK itu dilaporkan ke kepala daerah saat paripurna. Kali ini kok enggak? Apa saya linglung atau gimana, saya putar lagi video-video paripurna tahun lalu, ada kok. Saya dikasih buku salinannya pas paripurna,” kata Basuki di Balai Agung, Balai Kota.
Basuki mengaku menceritakan kejanggalan ini ke Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Jokowi menuturkan, tiap kepala daerah pasti menerima buku salinan LHP BPK tersebut. Begitu pula yang terjadi saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Nada suara Basuki pun tiba-tiba meninggi. Ia mengaku masih kesal karena tidak diberikan buku salinan LHP BPK yang memberi opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas laporan keuangan 2014 tersebut.
“Pak Sotar ini dipindahkan apa enggak, saya yang menentukan. Kalau enggak suka sama saya, tunggu (Pilkada) 2017, jangan pilih saya lagi. Tolong Pak, jangan main-main, ini kenapa tiba-tiba saya enggak dikasih laporannya? Nasib Bapak itu bukan DPRD lhoyang menentukan dan saya bisa pecat Bapak sekarang juga. Jadi, PNS jangan bohongi saya,” kata Basuki meluapkan emosinya.
Sementara itu, Sotar terlihat mengangguk menanggapi berbagai pernyataan serta keluhan Basuki tersebut. Lebih lanjut, di hadapan puluhan pejabat SKPD dan UKPD DKI, Basuki mengaku tidak mempermasalahkan opini yang diterima DKI dari BPK.
“Saya enggak masalah dan enggak pernah kejar opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Yang penting buat saya itu duit enggak dicuri, sampah sudah enggak ada lagi, tamannya hijau, dan macet enggak ada lagi,” kata Basuki.( Kps / IM )