Bagi umat beragama agar menyampaikan dakwahnya dengan prinsip ramah.

Pengusiran empat delegasi Front Pembela Islam (FPI) oleh sejumlah masyarakat Dayak di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu 11 Februari, diduga karena sikap FPI yang kerap menimbulkan citra kekerasan. Karena itu, warga Dayak memilih menolak kedatangan mereka yang akan melakukan pelantikan FPI Kalteng dan peringatan Maulid Nabi.

Hal ini disampaikan pakar politik Islam Doktor Mohammad Nasih melalui sambungan telepon dengan VIVAnews, Senin, 13 Februari 2012.

Nasih, yang juga pengajar pascasarjana Universitas Indonesia, mengatakan bahwa citra kekerasan ini telah dijadikan legitimasi penolakan terhadap kedatangan FPI. “Selain itu, ada juga faktor politik yang membiarkan penolakan itu terjadi,” katanya.

Sebab itu, Nasih mengimbau, bagi umat beragama agar menyampaikan dakwahnya dengan prinsip ramah, sehingga tidak terjadi penolakan dan kekerasan. “Bukan mengajarkan agama yang marah,” ujar Nasih.

Kekerasan ini juga tidak lepas dari adanya sekelompok orang yang tidak puas dengan kinerja penegak hukum. Sikap pemerintah yang lamban hanya membuat keadaan semakin parah. Nasih mengatakan, Indonesia butuh pemimpin yang tegas agar kekerasan di masyarakat tidak terjadi. “Tidak boleh ada kekerasan, semua harus menghormati hukum.”

Ketua Presidium Inter Religion Council (IRC) Din Syamsuddin juga menyesalkan sikap negara yang lamban dalam menyikapi polemik keagamanaan. Negara, menurut dia, seringkali tak hadir dalam kasus-kasus keagamaan yang terjadi di Indonesia.

Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, setiap organisasi punya hak hidup. Permasalahannya, seberapa kuat pemerintahan dan aparat keamanan menjamin sebuah organisasi.

Peneliti konflik di Kalimantan Tengah Doktor Rudi Sukandar mengatakan, penolakan warga Dayak ini semacam mekanisme bela diri. “Masyarakat melihat reputasi FPI tidak kondusif di wilayah tersebut,” kata dia ketika dihubungi VIVAnews, Senin.

Rudi menjelaskan, di Kalimantan Tengah, tepatnya di Sampit, pernah terjadi konflik pada 2001. “Masyarakat masih trauma,” katanya. Apalagi wajah FPI yang ditampilkan media sarat dengan kekerasan. “Ini justru bisa mengganggu kerukunan umat beragama yang sudah kondusif,” tutur associate researcher di  Maarif Institute itu.

“Kalau FPI masuk, apakah ada jaminan, kebringasan yang dilakukan di wilayah lain tidak akan terjadi di Kalimantan? Daripada mengundang masalah, lebih baik melakukan pencegahan.”

Yang juga jadi pertimbangan, tambah Rudi, Dayak adalah masyarakat yang majemuk. Dalam satu keluarga ada yang Islam, Kristen, dan kepercayaan Kaharingan. Kalau terjadi bentrok atas nama agama, perpecahan keluarga mungkin terjadi.

Rudi menambahkan, penolakan tidak ada kaitan dengan sikap anti-Islam. Di bagian pesisir mayoritas Islam, utara juga Islam. “Mereka tidak menolak Islam, tapi menolak virus radikalisme.”

Dia menambahkan, FPI bukan organisasi pertama yang ditolak. Pada 2001 lalu, saat konflik memanas, ada anggota organisasi sejenis FPI ditolak masuk Sampit.

Tak Ada Konflik

Ketua Umum DPP FPI Habib Rizieq Shihab membantah bila penolakan delegasi pimpinan FPI Pusat itu terkait konflik dengan masyarakat setempat. “Yang ada para pejabat korup di Kalteng khawatir borok mereka dibongkar FPI,” kata Rizieq di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Dia menilai penolakan itu dilakukan sekelompok preman bayaran dan dibiarkan oleh Kapolda Kalteng Brigjen Pol Damianus Zaky. “Bohong kalau Gubernur Kalteng tidak tahu dan tidak terlibat,” kata Rizieq.

Karena itu, Rizieq menuntut kepolisian untuk memproses secara hukum Gubernur Kalteng, beserta para penggerak massa atau yang mereka sebut operator lapangan seperti Yanseb Binti, Lukas Tingkes, Sabran, dan lainnya.

Tidak tanggung-tanggung mereka juga meminta Kapalori Jenderal Polisi Timur Pradopo untuk mencopot Kapolda Kalteng.

Menaggapi hal itu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan bahwa penolakan FPI di Palangkaraya masih dalam proses penyelidikan. Tindakan-tindakan pengamanan yang dilakukan Polri dalam rangka pencegahan. “Jangan sampai ada tindak pidana, bukan melarang dan sebagainya,” kata Timur usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin.

Menurut Timur, terkait tuntutan-tuntutan FPI agar menonaktifkan Kapolda Kalimantan Tengah, dirinya tidak bisa serta-merta memenuhi permintaan itu. Tetapi, bila ada laporan resmi, gugatan, dan lain sebagainya, polisi akan menindaklanjuti.

“Kami akan tindak lanjuti seperti apa kenyataan di lapangan. Semua dilaksanakan dalam rangka pencegahan,” kata mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Hingga saat ini, Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang belum bisa dikonfirmasi terkait insiden ini.

 

Bekukan Pengurus FPI

SAMPIT – Gelombang penolakan warga Kalteng terhadap ormas FPI di Bumi Tambun Bungai terus berlanjut. Setelah aksi massa turun ke jalan di Kota Palangka Raya dan Kuala Kapuas saja, giliran warga Kota Sampit, Kotawaringin Timur (Kotim) yang bereaksi keras. Bahkan, mereka meminta kepengurusan FPI Kotim yang sempat dijadwalkan akan dilantikan untuk dibekukan.

Tak hanya menolak FPI, menurut Ketua Harian DAD Kotim Hamidhan Ij Biring mengatakan, pihaknya juga menolak kedatangan Ketua FPI Pusat ke Kota Mentaya itu, meskipun hanya melakukan ceramah. “Kalau cuma kemaulidtan keagamaan tetap dilaksanakan besok (hari ini, red), namun masyarakat tidak ingin FPI ada di Kotim,” kata Hamidhan kepada Kalteng Pos, kemarin (12/2).

Meski warga menolak ada FPI di Kotim dan tidak mengharapkan kehadiran ketuanya dalam kapasitas sebagai penceramah, namun dia menghimbau kepada masyarakat Kotim agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan. “Masing-masing diharapkan bisa menahan diri, agar tidak berbuat anarkis,” katanya.

Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Jami H Said Alwi Hasan tempat dimana rencana ketua FPI Pusat berceramah membenarkan bahwa, Habib Rizieq batal datang ke Sampit. Namun khusus untuk acara malam Maulid peringatan Nabi Besar Muhammad SAW, masih tetap dijadwalkan pada hari ini.

“Katanya beliau (Habib Riziek, Red) sedang sakit,” ujar Said Alwi Hasan kemarin. Menurutnya, mereka juga sudah mencari penggantinya. “Rencananya kita akan mendatangkan Habib Hasan dari Palembang untuk memberikan ceramah di malam maulidtan nanti. Intinya yang diganti cuma penceramahnya saja,” jelasnya. FPI tampaknya tidak akan tinggal diam dengan penolakan warga Kalteng ini.

Ketua Bidang Advokasi FPI Munarman mengatakan, pihaknya akan melakukan perlawanan secara hukum. Mereka sedang mengumpulkan alat bukti. Di antaranya, adanya rapat yang dilakukan di rumah betang kompleks Kantor Gubernur Kalteng.

Menurutnya, FPI telah menjadi korban, karena dilarang memasuki wilayah yang sejatinya adalah bagian dari NKRI. Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang SH terkesan sangat berhati-hati menanggapi masalah itu. “Saya hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memelihara keamanan bersama dengan MUI dan organisasi keagamaan dan FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragam, Red) serta aparatur keamanan,” tulis Teras pada pesan singkat yang dikirimkan ke Kalteng Pos, Minggu (12/2) kemarin.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin juga angkat bicara. Din meminta kepada setiap ormas agama yang ada saat ini sebaiknya tidak mengedepankan kekerasan. “Saya tidak menilai kelompok demi kelompok.

Namun tiap kelompok manapun jangan terjebak pada kekerasan karena kita harus menolak segala bentuk kekerasan,” ujar Din di sela-sela perayaan puncak World Interfaith Harmony Week di gedung Nusantara IV, kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Din menyatakan, setiap kelompok ataupun ormas memiliki hak untuk hidup di negeri ini. Setiap kelompok ormas juga memiliki hak berjuang di negeri ini. Hanya saja, syaratnya, tiap kelompok manapun jangan terjebak pada kekerasan. Terutama kepada ormas-ormas agama, Din menilai sejarah membuktikan bahwa keberadaannya telah memberikan kebaikan.

Ormas agama yang tidak melakukan kekerasan, kata Din, telah berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. “Tidak hanya NU (Nahdlatul Ulama) atau Muhammadiyah, banyak ormas yang sudah berperan untuk bangsa dan negara (tanpa kekerasan),” jelasnya Hal senada disampaikan lima ormas yang tergabung dalam Forum Pemuda dan Mahasiswa Muslim Peduli Perdamaian Kalimantan Tengah (PPMMPPKT) menilai penolakan terhadap FPI di Bumi Tambun Bungai ini adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi.

Apalagi jika penolakan dengan menegakan etika dan rambu-rambu hukum, serta menggunakan cara-cara yang menghindari adanya kekerasan dan tindakan anarkisme. Sebab jika ada kekerasan atau anarkisme, maka sangat berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat luas.

Untuk itu, kelima ormas yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Angkatan Muda Islam Indonesia (AMII) Kalteng, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Dewan Pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Kalteng, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu menyampaikan tiga butir penyataan sikap.

Pertama, menolak segala tindakan anarkis dan tindakan provokasi yang mengatasnamakan apa pun di Bumi Tambun Bungai. Kedua, agar masyarakat bisa lebih menahan diri dan tidak mudah terpancing isu-isu yang dapat mengancam perdamaian masyarakat.

Berikutnya, kepada kepada aparat keamanan dapat melakukan langkah deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan perdamaian masyarakat luas. Pernyataan sikap ditandatangani Heri Suroso (HMI), Heri Fauzi (AMII Kalteng), Al-Kustari (PMII), Priyono (IMM Kalteng) dan Abdul Aziz (KAMMI)

 

This post was submitted by Hadi Suprapto / V V / Kaltengpos.