Perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja (Sinode) Papua kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta  segera dilakukan dialog yang intensif dengan sembilan unsur masyarakat yang ada di Bumi Cendrawasih.

Dengan dialog yang intensif tersebut, niscaya harapan bisa mewujudkan rasa kesejahteraan dan perdamaian di Papua dapat terwujud.

”Mereka (sinode Papua, Red) ingin dialog, terus cari apa persoalannya dengan berbagai pihak. Mereka sebut ada sembilan komponen yang bisa terus-menerus diajak, misalnya orang asli Papua, gereja, kepala daerah, MRP (Majelis Rakyat Papua, Red), dan unsur adat, perusahaan-perusahaan eksploitasi sumber daya alam, Organisasi Papua Merdeka, Tentara Papua Merdeka, dan orang Papua di luar negeri. Hingga akhirnya tidak ada lagi masalah-masalah yang secara psikologis atau apa yang bisa menghambat hubungan-hubungan yang baik selama ini,” ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai menghadiri pertemuan antara SBY dan sinode Papua yang berlangsung hingga tiga jam itu di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2).

Menanggapi itu, SBY kata Gamawan, menyambut baik usulan tersebut. Wakil Presiden Boediono yang juga menghadiri dialog juga diminta dapat terus mendialogkan kemajuan Papua. ”Kita wujudkan Papua damai sekaligus bagaimana mensejahterakan masyarakat Papua,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, pemerintah bertekad membangun Papua damai. “Membangun papua ke depan lebih baik dan itu kita sepakat semua. Melalui dialog, diharapkan Papua menjadi tanah yang damai dan jauh dari aksi kekerasan,” tegas dia.

Sementara dari sisi pemerintah, pembangunan infrastruktur terutama pelabuhan dan pembangunan pabrik-pabrik di Papua, dijanjikan presiden akan digarap pemerintah lebih lagi.

Gamawan pun menegaskan, dalam tahap pembangunan, tidak perlu berorientasi pada keuntungan semata. Langkah itu diambil guna menekan harga yang ujung-ujungnya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, Gamawan mengatakan, otonomi khusus Papua belum optimal, misalnya saja 50% anggarannya digunakan untuk aparatur pemerintahan.

“Itu kata presiden, itu kita harus perbaiki, bagaimana memperbaiki birokrasi ini semakin efisien. Maka itu, ada program reformasi birokrasi. Jadi, itu bukan hanya terjadi di Papua, tapi di semua provinsi,” sebutnya

Print PDF

This post was submitted by SP / IM.