Polemik renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menelan biaya sekitar Rp 20 miliar terus bergulir. Bahkan Sekjen DPR Nining Indra Saleh diminta membuktikan 
pengakuannya bahwa renovasi itu diketahui dan disetujui anggota Banggar. Usulan pemecatan terhadap Nining sudah disampaikan ke Istana Negara.
Ketua DPR Marzuki Alie mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam tentang usulan agar Presiden memecat Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Karena beberapa tindakan Nining yang melakukan kegiatan pengadaan barang dan pengerjaan fisik menggunakan uang negara dan mengatasnamakan kepentingan DPR.
“Saya sudah berkomunikasi dengan pihak Istana, dengan Dipo Alam, lewat telepon. Dan saya tahu prosedur dalam hal ini. Saya akan tempuh prosedur itu. Meski tetap nantinya Presidenlah yang akan menentukan dan memutuskan masalah ini,” katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1)).
Marzuki juga mengaku segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas masalah Sekjen DPR RI. Karena, permasalahan ini telah menyudutkan dan merugikan DPR. Padahal Marzki sering menegur Sekjen DPR untuk tidak menggunakan anggaran negara sembarangan dengan mengatasnamakan DPR. “Karena ini sudah keseringan, maka kami kali ini akan menegurnya dengan keras,” tegasnya.
Menurutnya, pada awal 2010 dirinya memperingatkan Sekjen DPR karena dia memberi komputer di meja kerja Marzuki. Padahal saat itu masih ada komputer.
“Alasannya pembelian komputer itu sudah ada anggaran. Untuk berikut agar setiap pembelian untuk DPR yang bisa menimbulkan masalah agar saya diberi tahu, walaupun ada anggarannya,” ujarnya.
Sementara itu anggota Banggar, Saan Mustopa menantang Sekjen DPR Nining Indra Saleh untuk membuktikan pengakuan Nining bahwa renovasi ruang Banggar atas permintaan anggota Banggar. “Saya idak tahu soal rencana renovasi ruang rapat tersebut. Jika Sekjen katakan atas permintaan Banggar, diihat risalah rapat ada nggak, semua terdokumentasi dengan baik. Bisa dilihat di situ,” tantangnya.
Saan yang juga Sekretaris F-PD DPR ini mengatakan bahwa anggaran renovasi ruang rapat Banggar yang mencapai Rp 20 miliar adalah angka yang fantastis dan terkesan mewah. “Emang ruangannya dilapisi emas?” tanya Saan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1).
Menurutnya, kurang pantas jika ruang rapat yang bersifat umum dan untuk publik dibuat semewah itu. Belum lagi biaya pemeliharaan yang akan menjadi sangat tinggi. Padahal, yang terpenting dari sebuah ruang rapat adalah fungsi dan kegunaannya. “Karena itu, Sekjen DPR harus menyampaikan perincian anggaran renovasi ruang rapat Banggar setransparan mungkin,” imbuhnya.
Sekjen DPR harus memahami bahwa yang dilakukannya bisa berimbas pada reputasi dan kredibilitas DPR. Harusnya, sebelum mengerjakan sebuah proyek, Kesekjenan menyampaikan dulu ke rapat pimpinan DPR dan fraksi-fraksi. Dari situ fraksi-fraksi bisa memberi masukan apakah sebuah proyek layak dilakukan atau tidak.
“Selama ini jangankan anggota, pimpinan fraksi tidak tahu rencana yang dilakukan Sekjen. Tiba-tiba DPR sudah dicaci. Ini kalau terus menerus dilakukan akan merusak reputasi DPR,” tuturnya.
Saan mencatat, di awal tahun 2012, sudah ada dua kasus yang merusak reputasi DPR. “Belum kelar soal toilet, kita sudah dicaci soal ruang rapat Banggar,” keluhnya.
PDF This post was submitted by WK ./ IM.
