Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan Kepala Subkomite Asia Pasifik dan Lingkungan Global Kongres AS Eni Faleomavaega (kiri) di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/7/2007). Pertemuan ini antara lain membicarakan masalah Papua.

[WASHINGTON] Amerika Serikat (AS) meminta Indonesia agar bergerak maju untuk otonomi Provinsi Papua dan tidak mengabaikan hak asasi manusia (HAM) di wilayah tersebut.
Pernyataan itu mencuat dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh Kongres AS di Capitol Hill. Untuk pertama kali, Kongres AS menggelar pertemuan terkait persoalan Papua. Inisiatif itu datang dari Eni Faleomavaega yang mewakili warga Samoa Amerika dan telah lama menaruh perhatian mengenai Papua.
Suasana tidak biasa tampak di ruang kongres AS yang serius, ketika anggota kongres mengundang warga Papua untuk menari tarian khas Papua dengan memakai pakaian adat.
Menurut Faleomavaega, Jakarta telah melakukan genosida terhadap orang-orang Papua yang berbeda dari warga Indonesia kebanyakan karena beretnis Melanesia. Genosida adalah pembantaian besar-besaran dan sistematis terhadap suatu suku bangsa untuk melakukan pemusnahan.
“Ini adalah fakta tak terbantahkan bahwa Indonesia dengan sengaja dan sistematis telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan belum bertanggung jawab,” katanya.
Pemerintah mulai menerapkan otonomi di Papua, sebuah kawasan yang luas dan kaya mineral sejak 2001. Tapi, para aktivis lokal menilai, otonomi hanya diimplementasi sebagian dan tidak mampu meningkatkan hak-hak mereka.

HAM Indonesia
Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk masalah Asia Tenggara, Joseph Yun mengatakan, penyerahan yang lebih menyeluruh kepada Papua dan Papua Barat paling tidak bisa meringankan, meski tidak akan memutus keluhan warga di sana.
“Jika otonomi khusus tahun 2001 bisa sepenuhnya diterapkan, kita yakin kekecewaan yang sangat besar yang dialami oleh warga Papua akan berkurang,” kata Yun. Namun, dia menegaskan, AS menentang separatisme di wilayah Papua.
“Meskipun secara umum situasi HAM di Indonesia relatif membaik seiring perkembangan demokrasi di negeri itu. Kami prihatin dengan tuduhan pelanggaran HAM di Papua dan terus memantau situasi,” katany

Print PDF

This post was submitted by SP/YC Kurniantoro.