WINA–Sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki Moon meresmikan apa yang disebut
sekolah tinggi pertama di dunia untuk pemberantasan korupsi. Sekolah itu didirikan di dekat ibukota
Austria, Wina dan akan menawarkan pendidikan, pelatihan dan penelitian. Ia mengatakan korupsi
menghalangi pembangunan, memanipulasi hasil pemilu dan membahayakan keamanan. Badan dunia itu
juga menambahkan, orang-orang miskin yang paling menderita karena dampaknya. Dengan dukungan
kantor PBB yang menangani narkotika dan kejahatan, pemerintah Austria dan badan anti penipuan,
International Anti-Corruption Academy atau akademi anti korupsi internasional memiliki tugas untuk
mengentaskan korupsi melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian akademi.
Mahasiswa lulusan sekolah tinggi ini akan menjadi hakim, penyelidik dan polisi di seluruh dunia. Dengan
mereka akan bekerjasama tokoh di dunia keuangan, bisnis serta politik dan bekerjasama mempelajari
penyebab dan penanganan kejahatan yang terorganisir dan penipuan. Martin Kreutner menjadi ketua
komite yang menjalankan institusi baru tersebut. Ia berharap dapat menciptakan generasi baru pakar
pembasmian korupsi. Menurut Kreutner, akademi itu tentu tidak akan menghasilkan orang-orang
super. “Lulusannya lebih akan menjadi penghubung dan pengisi kekosongan, yang kadang timbul antara
mereka yang terlibat langsung dalam praktik dan ilmuwan yang meneliti masalah,” ujarnya.
Bank Dunia memperkirakan, korupsi merugikan ekonomi dunia sampai dua ribu milyar per tahunnya.
Dana yang diperlukan untuk menjalankan akademi anti korupsi itu, jika dibandingkan, ibaratnya hanya
seperti setetes air di lautan. Tetapi akademi ini mendapat dukungan politik dari berbagai negara penting.
Misalnya pemerintah di Washinton mengatakan, menyambut baik cara baru untuk memerangi korupsi
tersebut. Wolfgang Hetzer yang mengepalai badan anti penipuan dalam Uni Eropa mengatakan, ini bukan
hanya masalah uang, penyogokan dan pembayaran kembali.
Menurutnya, korupsi memiliki dampak korosif pada masyarakat. “Orang tidak percaya lagi bahwa ada
persamaan di dunia ini, bahwa hukum berlaku bagi semua orang. Orang beranggapan, tidak ada lagi
pengontrolan yang efisien atas kekuasaan, juga tidak ada gunanya pergi memberikan suara dalam pemilu
karena ada cara lain untuk mencapai posisi tertentu dan tetap dalam posisi itu,” Hetzer menambahkan,
Akademi itu menyatakan akan mengadakan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Itu berarti,
lulusannya akan mengkombinasikan teori dan praktik. Mereka akan dapat mengenali praktek-praktek
korupsi, baik oleh orang yang menggunakan kedok maupun yang mengenakan jas dan dasi mahal.
35 negara telah menandatangani dokumen yang mendasari pendirian akademi tersebut. Di antaranya
sejumlah negara, di mana korupsi tidak tercatat atau diselidiki. Seminar dan kursus-kursus mulai hampir
bersamaan dengan seluruh program akademis yang diawali tahun depan.(Siwi Tri Puji B/republica/IM)
PDF This post was submitted by Indonesia Media.
