DARI Korea Selatan (Korsel), kita tahu bahwa korupsi memang penyakit kronis yang
sangat tidak gampang disembuhkan. Tetapi, dari Negeri Ginseng itu pula, kita
belajar agar tidak pernah lelah memerangi penyelewengan kekuasaan yang bisa
berwujud dalam beragam bentuk tersebut.
Bayangkan, Korsel pernah memvonis mati mantan presidennya, Chun Do-hwan, dan
memenjarakan penggantinya, Roh Tae-woo, selama 22,5 tahun penjara, karena
korupsi dan pembantaian warga sipil, tetapi tetap saja korupsi terjadi di
kalangan petinggi. Tidak tanggung-tanggung, semua presiden sesudah Chun dan Roh
ternoda penyelewengan kekuasaan. Baik yang mereka lakukan sendiri maupun
orang-orang di sekitarnya.
Yang terbaru, reputasi Presiden Korsel yang sekarang, Lee Myung-bak, juga
tercoreng setelah kandidat perdana menteri yang dijagokannya, Kim Tae Ho, harus
mundur. Itu terkait dengan kontroversi atas isu pelanggaran etika dan
penyalahgunaan wewenang.
Yang juga ikut mundur dua calon menteri: Shin Jae-min yang disiapkan menjadi
menteri kebudayaan dan Lee Jae Hoon yang digadang-gadang menjadi menteri
perekonomian.
Yang patut dicontoh, bukan bersikap defensif seperti yang biasa ditunjukkan
mereka yang diduga korup di Indonesia, Kim Tae Ho dengan jiwa besar meminta maaf
kepada publik. Padahal, dia belum divonis bersalah..
Dosa-dosa Kim sebenarnya baru terungkap ketika dia tampil di depan parlemen.
Antara lain, dia diduga mempekerjakan staf rumah tangga yang dibiayai negara.
Juga, istrinya diketahui kerap menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan
pribadi.
Kasusnya sangat “teri” bukan jika dibandingkan korupsi di Indonesia? Di sini,
jangankan mobil dinas, rumah dinas yang jelas-jelas milik negara pun bisa dengan
seenaknya diwariskan kepada anak atau cucu, yang lalu muntab ketika negara
memintanya kembali.
Selain itu, berapalah gaji seorang staf rumah tangga jika dibandingkan dengan,
katakanlah, biaya perawatan mobil pribadi seorang gubernur di Indonesia yang
bisa mencapai miliaran rupiah per tahun. Tetapi, barangkali di sinilah letak
perbedaan Korsel dan Indonesia: negeri semenanjung itu tidak pernah menganggap
remeh korupsi dalam bentuk apa pun, sekecil apa pun nilai nominalnya.
Karena itulah, Roh Moo-hyun memilih bunuh diri pada 23 Mei lalu karena malu yang
tidak tertanggungkan. Eks kepala negara yang dikenal bersih selama memerintah
Korsel 2003-2008 itu merasa telah mengecewakan rakyat Korsel hanya gara-gara
diperiksa kejaksaan terkait dengan dugaan penyuapan USD 6 juta yang diterima
bukan oleh dirinya, tapi istri dan suami kemenakannya.
Roh memilih mengakhiri hidup karena mungkin dia tahu, aparat hukum negaranya
tidak akan pilih kasih. Apa yang terjadi pada Chun Do-hwan dan Roh Tae-woo
adalah buktinya, meski belakangan dua terpidanan itu diberi keringanan hukuman
karena jasa-jasa mereka kepada negara.
Roh sadar, dirinya sama sekali tidak akan mendapatkan proteksi hukum meski nanti
terbukti tidak ikut menerima uang haram itu. Bagaimanapun, penyuapan kepada
keluarganya dimungkinkan karena dia berada di puncak kekuasaan.
Memang demikianlah seharusnya hukum ditegakkan. Tidak pandang bulu dan semua
orang berdiri sama di depan hukum. Korsel, yang puluhan tahun berada di bawah
cengkeraman rezim militer yang korup, telah banyak belajar bahwa korupsi adalah
pangkal segala persoalan. Karena itu, tindakan keras harus diambil, nyaris tanpa
toleransi.
Sayang, kita yang pernah merasakan masa lalu sama kelamnya dengan Korsel selalu
saja bebal untuk belajar. Karena itu, dengan enteng pula, kita merayakan
kemerdekaan yang baru berlalu dengan memberikan kado kebebasan kepada para
koruptor
PDF This post was submitted by Jawa Pos.
