Presiden Amerika Serikat diharapkan sewaktu kunjungannya di Indonesia, juga menyinggung tentang masalah hak-hak asasi manusia serta reformasi TNI. Menurut pakar militer Indro Tjahyono selama TNI tidak menghormati hukum kemanusiaan di dalam perang, maka tidak ada kemungkinan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Sampai saat ini tentara Indonesia masih beroperasi seperti masa Orde Baru, di mana alat-alat militer dan pasukan digunakan untuk menekan rakyat.
Pembicaraan mengenai kerjasama militer antara Indonesia dan Amerika seharusnya dibicarakan sewaktu kunjungan Presiden barack Obama di Indonesia. Yang menjadi persoalan, Obama dituntut oleh rakyatnya untuk membicarakan isu hak-hak asasi manusia di Indonesia.
Kopassus – Masalah HAM ini terkait dengan berbagai kelemahan dari militer Indonesia yang belum bisa memenuhi standar HAM yang dipersyaratkan lembaga-lembaga internasional. Menurut Indro Tjahyono, yang paling penting adalah soal standar operasi militer yang memenuhi persyaratan HAM. Contohnya bagaimana Kopassus menjalankan tugasnya. Ketika Obama menjadi presiden Amerika Serikat, ia mengeluarkan keharusan bahwa militer harus menjalankan humanitarian law atau hukum kemanusiaan di dalam perang. Inilah persoalan yang sebenarnya menurut Indro Tjahyono.
Indonesia belum sanggup memenuhi hal itu. Apabila itu belum bisa dipenuhi maka sangatlah sulit menjalin kerjasama militer. Tentara Indonesia kemungkinan akan beroperasi seperti masa Orde Baru, yang mana alat-alat militer, pasukan dan sistim persejataan TNI justru dipergunakan untuk menekan rakyat, atau digunakan untuk politik. Tanpa reformasi TNI, kerjasama AS-Indonesia di bidang militer, bisa dikatakan mustahil.(IM)
PDF This post was submitted by Fediya Andina.
