|
|
Jepang Nilai Buruh Indonesia Seram
Akhmad Zaini / Indonesia Media
TOKYO - Para pengusaha Jepang mengeluhkan buruh di Indonesia yang dinilai seram dan sering berunjuk rasa. Keluhan itu disampaikan ketika mereka secara bergantian bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sejak Selasa (26/2) melawat ke Osaka, Nagoya, dan Tokyo.
 Selama di tiga kota itu, Kalla secara maraton bertemu pengusaha Jepang. Di Amagasaki City (Osaka), Kalla bertemu para pimpinan produsesn elektronik Matsushita Electric Industrial (Panasonic). Di Nagoya, Wapres bertemu para pimpinan produsen otomotif Toyota. Sedangkan pertemuan dengan pimpinan Mitsubishi serta beberapa pengusaha dilakukan di ibu kota Jepang, Tokyo.
Untuk Panasonic dan Toyota, Kalla yang proaktif menemui mereka. Untuk yang lain, mereka yang menemui Kalla di Hotel Imperial, tempat wakil presiden dan rombongan menginap selama di Tokyo.
Menurut Kalla, dalam sejumlah pertemuan itu, mereka mengeluhkan masalah perburuhan di Indonesia. Selain itu, mereka memasalahkan infrastruktur di Indonesia yang belum begitu memadai. "Karena itu, saya mengimbau agar kita menurunkan tensi. Jangan apa-apa demo, jangan apa-apa protes," katanya.
Wapres menjelaskan, posisi Indonesia di mata pengusaha Jepang semestinya cukup kuat. Sebab, Indonesia memiliki sejumlah energi yang mereka butuhkan. Namun, untuk mendorong mereka berinvestasi ke Indonesia, perlu penunjang lain. Salah satunya masalah perburuhan.
"Jadi, untuk meningkatkan investasi Jepang ke Indonesia, dibutuhkan persepsi yang baik. Salah satunya harus meluruskan persepsi mereka yang menganggap buruh di Indonesia itu seram dan suka demo," tandasnya.
Hingga kini, investasi Jepang ke Indonesia belum terlalu besar. Indonesia hanya berada di urutan ketujuh di antara negara-negara yang menjadi tujuan investasi mereka.
Soal upah buruh, lanjut Kalla, pengusaha Jepang tidak banyak mengeluh. Dia sendiri juga tidak setuju kalau demi mengundang datangnya investor, upah buruh ditekan supaya murah. Upah buruh boleh naik, tapi situasinya harus tetap aman.
Ditanya apakah birokrasi juga dikeluhkan? Kalla mengatakan tidak. Sebab, investor Jepang ke Indonesia secara umum tidak terlalu berhubungan dengan birokrasi. Mereka rata-rata tidak terkait pembukaan lahan baru yang luas dan membutuhkan birokrasi berbelit.
Kalla menambahkan, kendati mengeluh, para pengusaha Jepang berjanji tetap meningkatkan investasi ke Indonesia. "Jadi, kunjungan saya ke sini telah membangkitkan motivasi mereka untuk berinvestasi."
Sementara itu, dalam pertemuan dengan PM Jepang Yasuo Fukuda, Kalla menjelaskan bahwa keduanya lebih banyak berbicara soal Economic Partnership Agreement (EPA) antara Indonesia dan Jepang. Sebab, sejak disepakati pada Agustus 2007, EPA hingga kini belum bisa dilaksanakan karena belum diratifikasi.
| |
