Lumpur Lapindo Ulah Manusia Pemerintah Berdusta, DPR Tak Bernurani

suarapembaruan.com /Indonesia Media

Lumpur Lapindo merupakan bencana yang dibuat manusia sehingga semburan itu bisa ditutup. Pemerintah telah berdusta kepada bangsa dan rakyat Indonesia, sedangkan DPR sudah tidak mempunyai hati nurani lagi karena sikap mereka dalam lumpur Lapindo justru berkolusi dengan pengusaha.

"Kalau mau sebenarnya semburan lumpur itu sudah selesai ditutup sejak lama. Namun karena pemerintah berkolusi dengan pengusaha dan tidak mempunyai hati nurani dengan penderitaan rakyat, maka sampai sekarang semburan lumpur terus terjadi," kata mantan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif saat peluncuran buku Membunuh Lumpur Lapindo Menyelamatkan Bangsa, Nyawa Rakyat dan Uang Negara di Jakarta, Kamis (21/2). Selain buku, acara yang digelar di Gedung Nusantara V DPR itu juga meluncurkan Gerakan Menutup Lumpur Lapindo.

Ketua Gerakan Menutup Lumpur Lapindo, Salahuddin Wahid, dalam sambutannya, mengatakan ada sejumlah teka-teki dalam kasus lumpur Lapindo. Pertama, teka-teki bencana alam atau tidak. Pemerintah katanya dan sejumlah elemen penting yang berkolusi dengan pengusaha mengatakan bahwa lumpur Lapindo adalah bencana alam. Namun, sejumlah pakar yang mempunyai idealisme dan punya hati nurani berpendapat bukanlah bencana alam tetapi bencana yang dibuat manusia.

Informasi yang didapat Salahuddin menyebutkan, kalau lumpur Lapindo ditutup negara harus mengeluarkan dana US$ 150 juta.

Menurut dia, kalau hanya persoalan dana seperti ini adalah mudah untuk dilakukan guna menutup lumpur Lapindo itu. "Daripada kalau tidak ditutup maka kerugian yang sangat besar yakni penderitaan masyarakat semakin lama, dan pemerintah terus mengeluarkan dana untuk mengalihkan lumpur yang terus menyembur," ujar Salahuddin.

Kedua, sikap pers Indonesia yang terkesan menutup-nutupi lumpur Lapindo sebagai bencana buatan manusia. Menurut dia, ada banyak pakar yang berpendapat bahwa lumpur Lapindo bisa ditutup, namun tidak satupun pers memberitakannya.

Ketiga, sikap DPR yang tidak jelas bahwa lumpur Lapindo merupakan bencana alam. Salahuddin mengatakan, untuk menentukan apakah bencana alam atau tidak, biarlah pengadilan yang menentukan. DPR jangan mendahului putusan pengadilan.

Dalam acara itu sekitar 150 deklarator yang terdiri dari berbagai kalangan mendeklarasikan Gerakan Menutup lumpur Lapindo yang mengajak semua elemen bangsa untuk bersatu melawan konspirasi pengusaha, penguasa, dan penguasa negara. Konspirasi itu dengan sadar dan penuh tipu daya menyengsarakan dan mengorbankan rakyat.

Tragedi lumpur Lapindo merupakan cermin bobroknya pengelolaan negara dan elit politik yang diberi kepercayaan oleh rakyat. Sumber daya alam telah habis binasa, rakyat tetap didera kemiskinan dalam duka nestapa.

Dalam buku itu, antara lain disebutkan para pakar dari bidang teknik pengeboran dan geologi menegaskan bahwa semburan lumpur di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006 itu murni disebabkan kesalahan manusia. Pernyataan itu dikemukakan ahli teknik pengeboran dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr Rudi Rubiandini, mantan Wakil Direktur Pertamina Mustiko Saleh, dan Andang Bachtiar, mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia.

FastCounter by bCentral