Anggaran Pertahanan Dipangkas untuk Korban Lapindo
Aneka Separatisme Akibat Pusat Lemah
pikiran-rakyat.com / Indonesia Media
Di tengah kepungan globalisasi, segala bentuk separatisme di Indonesia muncul sebagai bentuk tuntutan pemisahan, akibat melemahnya daya kendali kekuasaan pusat terhadap daerah.
Jika hal itu tidak segera diantisipasi, kedaulatan Indonesia terancam dan dapat dilibas negara lain.
Hal itu diungkapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso, dalam pembukaan Lokakarya ” Kepemimpinan Berwawasan Kebangsaan Dalam Rangka Revitalisasi Nasionalisme ” di Hotel Preanger, Jln. Asia-Afrika Bandung, Senin (13/8) malam. ” Dengan hadirnya globalisasi, timbul dampak negatif, yaitu lunturnya nasionalisme dan melemahnya sumber daya manusia. Kalau tidak disikapi secara serius, dapat mendorong disintegrasi bangsa, ” katanya.
KSAD mengatakan, insiden pencurian dan perobekan 150 bendera merah putih oleh sekelompok orang tak dikenal di Aceh Utara Minggu (12/8), menjadi bukti separatisme menunjukkan dirinya. Insiden itu juga mengindikasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih eksis, selain keberadaan pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana perdamaian di Aceh. ” Saya prihatin atas insiden itu. Ini merupakan indikasi kedaulatan kita sudah mulai dilecehkan, karena bendera merupakan lambang kedaulatan negara, ” ujarnya.
Menurut Djoko, tindakan itu melanggar kedaulatan NKRI dan berharap pelakunya bisa ditindak sesuai perundangan yang berlaku. ” Kenapa kita tidak boleh memasang bendera di negara kita sendiri? Saya mengharapkan ada tindakan hukum yang tegas dari aparat yang berwenang, ” ujarnya.
Ketika ditanya apakah TNI akan kembali menggelar operasi militer untuk menjaga keamanan di Aceh, Djoko menyatakan, hal itu harus diputuskan lewat kesepakatan politik pemerintah.
Untuk itu, kata Djoko, diperlukan orang-orang yang berwawasan kebangsaan untuk menjadi pemimpin di semua lini kehidupan. Kemampuan memimpin perlu dibentuk dan dipersiapkan sejak dini, di antaranya lewat pelatihan dan pemantapan di Patriot Leadership Development Center (PLDC). Tahun 2007, PLDC baru didirikan di Cikole, Lembang, Kab. Bandung dan menyusul di tiga tempat lainnya, yaitu Magelang, Malang, dan Jakarta.
Lokakarya tersebut digelar untuk mendapatkan formula atau rumusan dalam satu pemahaman, mengenai pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan. ” Dengan adanya lokakarya tersebut, diharapkan dapat mendorong terbentuknya gerakan nasionalisme dalam koridor membangkitkan moral bangsa yang langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ” kata Djoko.
Untuk Porong
Di tempat terpisah, anggaran operasional militer di bawah koordinasi Departemen Pertahanan terpaksa dipangkas. Akibatnya, sejumlah peralatan yang diajukan terpaksa ditender ulang, karena Dephan harus berhemat.
Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono. ” Sampai sekarang, besaran dana yang akan dipangkas masih dalam pembahasan para menteri di bidang perekonomian, ” katanya, ketika ditemui usai menghadiri Seminar Nasional ” Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia dan Pengaruhnya Pada Aspek Politik Luar Negeri Republik Indonesia ” di Ruang Serba Guna Universitas Padjadjaran (Unpad) Jln. Dipati Ukur, Bandung, Selasa (14/8).
Dana yang dipangkas tersebut, dialokasikan oleh pemerintah untuk diprioritaskan pada kepentingan rakyat, diantaranya membangun sekolah, menggalakkan ekspor, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyelesaikan sengketa tanah di (semburan lumpur) Porong-Sidoarjo, Jatim. ” Sinyalemennya, sekitar Rp 300 miliar-Rp 400 miliar. Digunakan untuk bidang kesejahteraan rakyat, salah satu penyelesaian sengketa di Porong, ” ujarnya. (A-158 )
| 
