|
|
Syukur, kita bangsa cinta damai
chan C.T.
/ Indonesia Media
 Bersyukur, kita bangsa Cinta damai ada betulnya, tapi jangan kebablas menjadi bangsa tahu, menjadi bangsa yang lembek dan mudah hancur, yang tidak berkemampuan memcecahkan masalah, menjadi bangsa yang selalu diinjak-injak bangsa lain!
Seperti masalah SBY-Zaenal didamaikan, secara pribadi boleh-boleh saja. Tapi, menurut saya hendaknya juga masalah yang dituduhkan oleh Zaenal tentang SBY sudah pernah kawin dan punya anak sebelum masuk AKABRI, itu perlu ada kejernihan, betul/tidak? Kalau itu merupakan fitnah harus ada sanksi yang dijatuhkan pada Zaenal, sebagai pem-fitnah! Sebaliknya kalau tuduhan itu betul, tentu bagi SBY juga harus menanggung sanksi HUKUM yang berlaku! Jangan segala masalah dengan semboyan "DAMAI", dilewatkan seperti kentut saja, segala kesalahan yang terjadi dibiarkan tanpa ada sanksi HUKUM yang diberlakukan.
Itu masalah kecil, hanya menyangkut pribadi seseorang yang kebetulan menjabat Presiden RI saja. Tapi, kalau masalah yang besar yang menyangkut bangsa dan rakyat banyak, seperti korupsi yang dituduhkan pada jenderal Soeharto, tentu perlu di-usut dan dituntaskan secara HUKUM yang baik. Jangan di-"DAMAI"-kan atau dibiarkan dibawa mati oleh Soeharto dan hilang begitu saja. Belum lagi masalah pelanggaran HAM-berat yang harus dipertanggungjawabkan sejak Oktober 1965, saat membuka jalan untuk naik tachta Presiden RI ke-2. Pembunuhan yang terjadi atas jutaan rakyat tak berdosa diluar HUKUM, penjeblosan kedalam penjara, pembuangan ke Pulau Buru atas ratusan-ribu rajat tak berdosa, bahkan menjadikan jutaan keluarga TAPOL, istri, anak dan cucu diharuskan ikut menanggung "dosa" orang-orang yang dituduh komunis dan pendukung Presiden Soekarno, harus hidup sebagai warga yang patut di-curigai dengan stigma "tidak bersih lingkungan". Menjadikan puluhan juta warga dinajiskan dengan stigma "tidak bersih lingkungan" yang dilakukan tanpa proses HUKUM dan diberlakukan sampai sekarang ini, ya sampai sekarang setelah berlangsung hampir 42 tahun, ... lebih-lebih tidak seharusnya di-"DAMAI"-kan dengan dibiarkan lewat begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas dari jenderal Soeharto!
 Juga dengan banyak masalah sehubungan dengan bangsa asing, jangan hanya untuk ber-"DAMAI", lalu membiarkan bangsa asing menguras harta kekayaan bumi-alam dengan membiarkan rakyat banyak tetap papa-miskin, hidup tetap dibawah garis kemiskinan sekalipun sudah hampir 62 tahun Merdeka. Tuntut pejabat-tinggi Pemerintah yang melanggar ketetapan UUD 45, yang jelas dan tegas mengamanatkan bahwa segenap kekayaan bumi-alam diperuntukan kepentingan rakyat terbanyak, dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Dan pelanggaran UUD-45 yang terjadi puluhan tahun seperti PT. Freeport, Minyak Cepu, Newmoont dll, ... lalu, penjeratan mencekik yang terjadi dengan atas-nama "BANTUAN" IMF dan Bank Dunia, ... yang jelas berakibat ekonomi nasional terpuruk. Tidak bisakah Bangsa ini menegakkan kepala dengan Pemerintah yang berkuasa untuk menggugat dan minta pertanggung-jawaban IMF yang memaksa kita melaksakan instruksi yang salah itu? Damai??? Jangan lakukan "DAMAI" macam itu, tuntut dan gugatlah IMF untuk ikut menanggulangi BLBI yang dilarikan, hutang-piutang yang terjadi akbat Pemerintah RI sepenuhnya menjalankan instruk mereka.
| |
