|
|
Soal Kerusuhan Mei, Pemerintah Dianggap Tidak Jujur
Indonesian Focus
/Indonesia Media
 Human Right Working Group (HRWG) menilai delegasi Indonesia yang hadir di sidang komite antidiskriminasi rasial PBB di Jenewa, Swiss Kamis lalu (9/8) belum jujur mengakui adanya pelanggaran diskriminasi rasial di Indonesia. Menurut HRWG, sikap semacam ini malah memperburuk citra Indonesia.
"Kami menyesalkan sikap delegasi pemerintah Indonesia," kata koordinator HRWG Rafendy Djamin yang juga mengikuti forum internasional itu. HRWG dan anggotanya memang membuat laporan untuk mengimbangi laporan pemerintah dalam forum tersebut. Pembuatan laporan alternatif adalah hak legal dari kalangan LSM yang diakui dalam mekanisme PBB.
Ketidakjujuran yang mereka permasalahkan itu terkait laporan tentang kerusuhan Mei 98. Menurut pemerintah, kejahatan terhadap etnis Tionghoa pada kerusuhan Mei 98 bukanlah kejahatan rasial. "Hal ini bertentangan dengan fakta di lapangan. Pada masa itu toko dan ruko pun ditulis milik non pribumi atau pribumi," beber Rafendy.
HRWG juga berharap pemerintah dapat menghapuskan kebijakan hanya mengakui enam agama resmi, mengubah kebijakan perkawinan atas cara agama resmi, serta memulihkan status perkawinan dan anak korban dari kebijakan tersebut. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di seputar SKBRI dan stateless juga mereka persoalkan.
Direktur HAM Deplu Wiwik Setyoningsih Firman membantah tudingan HRWG bahwa pemerintah tidak jujur melaporkan fakta kerusuhan Mei 98. "Kerusuhan itu kan korbannya bukan hanya warga Chinese (Tionghoa, Red) saja. Jadi tidak bisa disebut kerusuhan rasial," tegasnya.
Dia menambahkan, kerusuhan Mei 98 lebih ditujukan pada penggulingan kekuasaan rezim Orde Baru. Soal penjarahan, perampokan, dan pembunuhan itu adalah efek samping dari usaha penjatuhan rezim yang berkuasa saat itu. "Jadi tidak secara khusus ditujukan pada etnis keturunan," tegasnya.
Bukankah saat itu memang ada kecemburuan pada etnis keturunan? "Saya kira tidak sesederhana itu. Kerusuhan ini ditunggangi kepentingan tertentu dengan menggunakan isu rasialis sebagai kedoknya," kata Wiwik. (naz/nue)
Tanggapan pembaca:
Para pembaca yang budiman,
Sungguh memalukan sikap pemerintah Indonesia di Jenewa. Kerusuhan rasialis di Jakarta ditonton oleh ratusan juta mata melalui layar TV, jelas jemelas merupakan kerusuhan rasial anti Tionghoa.
Yang dirampok, dianiaya, diperkosa, dibakar adalah etnis Tionghoa, bukannya pribumi asli Indonesia, atau etnis Arab, etnis India dan lainnya.
Soal ada latar belakang usaha penggulingan Orba, ini wajar saja, tetapi tidak bisa dijadikan alasan untuk menyangkal kerusuhan rasial anti Tionghoa itu yg tidak dapat dipungkiri dgn alasan apapun. Soal ada seribu orang yang mati terbakar hidup-hidup dalam sebuah super mal, yang konon kabarnya kebanyakan adalah suku pribumi Indonesia yang miskin, ini adalah kebiadaban para perusuh itu sendiri, yang coba-coba mengalihkan perhatian dunia, bahwa mereka bukan rasialis anti Tionghoa, sebab bangsanya sendiri dibakar hidup-hidup secara biadab.
.
Saya mau tanya, apakah ada etnis Arab, etnis India, orang Jawa, Sunda, Madura yang diperkosa, dianiaya dan dirampok dan dibakar tokonya? Rumah Sudono Salim kabarnya ikut dibakar, mengapa rumah Probosutedjo tidak dibakar, mengapa rumah konglomerat pribumi tidak dibakar?
Saya percaya, mayoritet mutlak pribumi Indonesia adalah bangsa yang beradab dan TIDAK ANTI TIONGHOA, cuma minoritet mutlak orang pribumi
yang anti Tionghoa, terutama yang kalah bersaing dalam bisnis, karena umumnya etnis Tionghoa lehih rajin, lebih ulet dan lebih hemat, ini bisa kita saksikan juga di Malaysia dan Singapura Bahwa orang Chinese di sini lebih rajin ketimbang orang Melayu, lebih sukses dalam bisnis.
| |
