|
|
Pemberantasan Korupsi Seharusnya Dimulai dari Atas
Ant/Indonesia Media
 Mantan Komandan Puspom TNI, Mayjen (Purn) Syamsu Djalal mengatakan, pemberantasan korupsi akan lebih efektif di Indonesia jika "perang melawan korupsi" dilaksanakan sistematis dan pemberantasannya dimulai dari atas terlebih dahulu, baru kemudian ke bawah.
"Saya sependapat dengan pernyataan Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew, bahwa pemberantasan korupsi seharusnya dimulai dari atas ke bawah," katanya, di Jakarta, Minggu.
Menurut Syamsu, pemberantasan korupsi itu harus merupakan sebuah gerakan nasional, dan bukan jargon.
Para pimpinan, masyarakat kalangan atas dan kaum berpendidikan yang harus terlebih dahulu menunjukkan bahwa mereka memang antikorupsi dan memiliki tekad bersama untuk memberantas korupsi.
"Budaya masyarakat kita ini umumnya primordial paternalistik. Artinya, dukungan pemberantasan korupsi itu akan datang dari golongan menengah dan bawah jika golongan atasnya memiliki tekad memberantas praktek korupsi itu terlebih dulu," katanya.
Disebutkannya, pemberantasan korupsi yang sistematis akan membantu stabilitas hukum dan perekonomian Indonesia.
Ia juga menyatakan tekadnya untuk terus mengikuti seleksi pimpinan KPK dengan tekad melakukan pemberantasan korupsi yang lebih sistematis dan lebih keras.
 Setelah melakukan seleksi makalah, panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK belum lama ini menyebutkan jumlah keseluruhan yang berhak untuk mengikuti "pshycological profile assessement" sebanyak 236 peserta.
Menurut Syamsu, dirinya termasuk yang akan mengikuti "pshycological profile assessement" itu.
Belum lama ini, mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh "Indonesia Forum" mengatakan korupsi harus diberantas dari atas ke bawah (top down).
"Untuk memberantas korupsi harus dimulai dari atas, lalu kalangan bawah secara otomatis dapat bersih dari korupsi," katanya.
Menurut Lee , untuk membangun perekonomian Indonesia sehingga dapat mewujudkan cita-citanya masuk dalam kekuatan ekonomi dunia, Indonesia harus menciptakan transparansi dalam masalah perpajakan, meningkatkan stabilitas hukum, serta menciptakan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang dapat menarik para investor masuk.
"Transparansi dan stabilitas hukum serta pemerintahan diperlukan dalam rangka mempertahankan para investor ataupun mengundang masuk para investor," ujar menteri senior Singapura itu.
Ia mengatakan, yang paling penting adalah menciptakan sebuah sistem yang tidak korup dan tunduk terhadap hukum.
| |
