Satu Negara Dua Sistem
Dahlan Iskan
/ Indonesia Media
 Melindungi Hongkong dengan Paspor
BAGI orang yang biasa dogmatik seperti kita, ini sulit dipahami: orang Tiongkok harus memakai paspor kalau ke Hongkong -meskipun itu wilayah negerinya sendiri. Demikian juga sebaliknya. Saya pernah membayangkan, jangan-jangan baik juga apabila orang di luar Bali harus memakai paspor kalau mau masuk ke pulau yang sangat khas itu. Agar, pemerintah bisa maksimal menjaga Bali dari kerusakan akibat terlalu banyaknya orang non-Bali datang ke sana untuk tujuan nonwisata.
Tentu ide seperti ini akan banyak sekali yang menentang sehingga lebih baik kalau tulisan saya di bagian ini dianggap saja tidak pernah ada. Toh, kita memang bukan Hongkong dan juga bukan Tiongkok. Terlalu banyak alasan yang akan bisa dipakai untuk tidak menyetujui pikiran itu. Mulai masalah sejarah, masalah sosial, ekonomi, ketatanegaraan sampai ke soal, bahwa undang-undang tidak membolehkan ide seperti itu dilaksanakan. Jadi, sekali lagi, anggap saja bagian ini tidak pernah saya kemukakan. Meskipun saya juga tahu bahwa segala alasan tersebut, kalau disarikan adalah: karena kita memang tidak biasa fleksibel.
Saya juga pernah berandai-andai, kalau saja dulu Batam dibuatkan aturan khusus bahwa hanya orang-orang yang dibutuhkan yang (untuk sementara) boleh datang ke Batam, mungkin cita-cita mengejar Singapura bisa dimulai dari pulau itu. Apalagi, waktu itu Batam praktis masih seperti pulau yang tanpa penghuni sehingga masih gampang mengontrolnya. Namun, karena hal itu tidak bisa kita lakukan, maka meski kita membangun Batam dengan dana yang luar biasa besar, jadinya ya seperti yang kita lihat: tidak ada bedanya dengan kota lama lain di Indonesia.
Kaki lima, rumah liar, ruko tiban, selokan yang kotor menjadi persoalan yang sulit dipecahkan. Arus orang yang datang ke sana melebihi kemampuan manajemen kota itu untuk menanganinya.
Ini juga yang akan membuat seorang wali kota atau bupati tidak akan bisa memajukan daerahnya secara maksimal. Misalnya, seorang wali kota bisa membuat pertumbuhan ekonomi kotanya amat tinggi, pertumbuhan itu akan langsung terganggu karena kota tersebut akan diserbu pendatang dari daerah sekitar. Serbuan tersebut tidak akan mampu ditanggulangi kemampuan manajemen kota setempat, mengingat begitu besarnya persoalan kependudukan kita.
 Tentu ada alasan seperti itu yang membuat Tiongkok melindungi Hongkong dari serbuan rakyat dari daratan -yang begitu besar jumlahnya dan begitu beda tingkat pendapatannya. Selain, alasan historis yang tertuang dalam perjanjian serah terima Hongkong dari Inggris ke Tiongkok 10 tahun yang lalu. Yakni, Hongkong tidak boleh berubah selama 50 tahun. Tanpa perjanjian itu pun Tiongkok rasanya akan berbuat yang sama. Sebab, Tiongkok sendiri pernah membuat kebijaksanaan seperti itu ketika dulu mulai membangun kota Shenzhen dan Zuhai.
Seperti juga Batam, dua wilayah tersebut dulu masih amat kecil penduduknya dan itu pun berupa kampung nelayan. Hanya orang yang dibutuhkan untuk membangun kota-kota itu yang diizinkan masuk: investor, pemborong, dan tukang-tukang yang jumlahnya sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan. Setelah kedua kota itu "jadi", prasarana utamanya rampung, peraturan-peraturannya ditetapkan, dan manajemen pemerintah kotanya sudah memiliki pengalaman beberapa tahun barulah secara bertahap penduduk dari luar bisa masuk Shenzhen dan Zuhai.
Kelak, kalau Tiongkok daratan sudah semaju Hongkong dan pendapatan masyarakatnya juga sudah tinggi, saya kira orang Tiongkok yang ke Hongkong juga tidak akan perlu paspor lagi. Hongkong juga tidak perlu khawatir akan diserbu penduduk dari daratan karena tidak ada lagi istimewanya. Tapi, ini juga berarti kerja keras bagi daratan untuk mengejar ekonomi Hongkong.
 Suatu saat pasti terkejar karena kemajuan ekonomi di daratan memang amat cepat. Delapan tahun lalu pendapatan per kapita penduduk daratan tidak sampai separonya pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Awal 2007 tadi pendapatan per kapita Tiongkok sudah USD 1.700, meski sebagian karena nilai tukar mata uang Tiongkok renminbi terus menguat atas dolar AS.
Masuk Bali memakai paspor, dalam praktiknya, sebenarnya tidak sulit. Pikiran dogmatik kita yang membuatnya sulit. Ketidakfleksibelan kita yang membuatnya kikuk. Padahal, untuk melaksanakan ide itu, yang diperlukan hanya paspor. Tidak sampai ke visa. Bayangkan, orang daratan Tiongkok kalau mau ke Hongkong, tidak hanya harus pakai paspor, tapi juga harus mendapat visa dulu -meski namanya bukan visa. Jadi, benar-benar seperti mau ke negaranya orang lain sama sekali. Padahal, orang Indonesia saja boleh ke Hongkong tanpa visa!
Kita, yang biasa dogmatik, benar-benar sulit melihat ini: bahkan Hongkong mengeluarkan paspor sendiri. Orang Hongkong tidak memegang paspor Tiongkok, tapi paspor Hongkong. Juga memiliki mata uang sendiri: dolar Hongkong. Bahkan, untuk Olimpiade 2008 di Beijing nanti Hongkong mengirimkan atlet sendiri yang, antara lain, akan bertanding melawan atlet negaranya sendiri, Tiongkok.
Memang, itulah Tiongkok: tauhidnya bukan dogmatik, tapi pragmatik. Fikihnya tidak ada halal dan haram, melainkan sebagian sunah dan sebagian besar lagi mubah. Puncak fleksiblitas bernegara itu tecermin dalam satu kalimat kunci yang pendek: Tiongkok menerapkan prinsip "satu negara, dua sistem". Satu rumusan fleksibilitas yang membuat Inggris "kalah" strategi sehingga kehabisan cara untuk tidak menyerahkan Hongkong ke Tiongkok pada 1 Juli 1997 lalu.
Mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher mengakui semua itu akhir Juni lalu. Setelah 10 tahun selalu diam, menjelang peringatan 10 tahun kembalinya Hongkong ke pangkuan Tiongkok 1 Juli lalu, wanita besi tersebut mengaku sampai menitikkan air mata penyesalan mengapa bisa kalah langkah seperti itu.***
| 
