Menjegal Partai Islam

A.M. Saefuddin / Indonesia Media

Kian sensitif. Itulah gerakan politik, apalagi kian mendekati Pemilu 2009. Maka, kita bisa memahami sejumlah reaksi miris ketika menyaksikan pertemuan dua partai besar (Golkar-PDIP) di Medan belum lama ini. Yang perlu kita baca lebih jauh, ke mana arah politik sesungguhnya dua partai peraih suara terbesar pertama dan kedua itu?

Banyak spekulasi muncul. Pertemuan itu merupakan aksi bersama untuk menghadang keberlanjutan kekuasaan Bambang Susilo Yudhoyono (SBY). Jika arah politik tersebut yang dirancang, kita bisa melihat beberapa hal. Pertama, ketidakkompakan atau ketidakharmonisan sistem pemerintahan saat ini sebagai konsekuensi "perselingkuhan" yang praktis mengakibatkan percekcokan dalam bahtera "rumah tangga" (RT) SBY-Kalla.

Catatan percekcokan itu -secara objektif- sudah sering kita saksikan sejak awal pemerintahannya. Dalam beberapa hal, kita lihat agresivitas Kalla dalam mengambil sejumlah langkah strategis tanpa berkonsultasi dengan SBY. Dalam beberapa hal pula -di sisi lain- SBY melakukan hal serupa seperti yang dilakukan Kalla.

Meski presiden punya hak lebih otoritatif, ketiadaan komunikasi di antara keduanya menggambarkan adanya masalah tertentu. Perselingkuhan politik yang baru-baru ini terselenggara relatif menguatkan gambaran problem RT mereka.

Tapi, benarkah pertemuan kedua partai di Medan tersebut merupakan sebuah perselingkuhan serius? Lagi-lagi, muncul spekulasi yang bisa diperdebatkan. Dalam politik praktis memang sulit diperoleh informasi yang jujur.

Namun, jika memang kedua partai itu berusaha membangun kekuatan koalitif, -sebagai hal kedua- mereka akan dihadapkan pada krisis tersendiri. Sebagai partai yang sama-sama berbasis massa besar -bagaimanapun-, mereka menginginkan posisi pertama (presiden) sekaligus tak akan rela menduduki posisi wakil presiden. Di sini, kekuatan koalisi akan berantakan secara kondisional. Itu akan terjadi sejak presiden-wakil presiden diumumkan secara resmi.

Sketsa politik ketidakmungkinan tersebut mengundang pertanyaan lebih lanjut: jadi, ke mana sesunguhnya arah politik di balik perhelatan kedua partai besar itu? Belum lama ini, Sekjen PDIP menegaskan, pertemuan politik tersebut dilakukan untuk menangkal kebangkitan partai-partai politik Islam. Langkah politik itu perlu dilakukan untuk mempertahankan visi kebangsaan yang diakuinya menjadi khitah atau asas utama Golkar dan PDIP.

Sekali lagi, jika memang itu sikap politiknya, kita mencatat beberapa hal lagi. Yaitu, pertama, menegasikan ajaran Islam, antara lain, kewajiban mencintai negara (hubbul wathan) dan harus mengangkat senjata (jihad) untuk sebuah misi besar: kemerdekaan sebuah negeri, juga anak-bangsanya yang harus dibela hak-hak dasarnya agar terjauh dari jerat kemiskinan.

Karena itu, Allah menurunkan banyak ayat (firman) yang terkait dengan banyaknya pengentasan kemiskinan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah. Juga, teguran keras bagi siapa pun umat yang tidak peduli terhadap kalangan lemah. Bukankah sikap konstruktif tersebut merupakan bagian dari visi besar negeri dan bangsa ini?

Kiranya, Pramono Anung tidak seberani itu. Karena itu, kita perlu "meraba" sisi lain. Satu hal yang cukup dekat untuk kita raba adalah kebangkitan partai-partai Islam sebagai basis kekuatan muslim berhaluan keras.

Jika variabel tersebut menjadi sorotan, -sebagai hal ketiga- kedua partai besar tersebut menilai partai-partai Islam merupakan kekuatan yang sangat berandil terhadap terorisme di tanah air ini yang memang paradoks dengan kepentingan serta cita-cita bangsa-negara.

Jika variabel tersebut yang menjadi landasan politiknya, -sebagai hal keempat- kita melihat persekongkolan dua partai besar itu dengan negara-negara kapitalis Barat yang memang fobia terhadap Islam.

Setidaknya, kedua partai besar tersebut rela tunduk pada kepentingan sejumlah negara Barat. Bisa juga ditafsirkan sebagai model mencari dana politik (fund rising). Model itu perlu dikembangkan sedini mungkin sejalan dengan perhelatan politik di tanah air ini. Bukan hanya pemilu kepresidenan dan legislatif nasional pada 2009, tapi juga sejumlah pilkada yang harus dimenangkan kedua kekuatan politik itu.

Pihak Barat -karena kesamaan kepentingan antiterorisme- sudah tentu mendukung penuh. Politik carrot (wortel) dalam bentuk bantuan finansial (hibah) atau kekuatan media dan para ahli (konsultan politik) pun segera turun.

Sampai sejauh mana validitas mata rantai politik tersebut? Korelasinya cukup kuat. Namun, ada satu variabel yang, tampaknya, menjadi momok kedua partai besar sekaligus sejumlah negara Barat. Yaitu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang akan menjadi fenomena kebangkitan partai Islam di tanah air. Kebangkitannya sudah terlihat pada kemenangan pemilu legislatif nasional pada 2004 yang perolehan suaranya melonjak lebih dari 400 persen.

Juga, ditandai oleh kemenangan mereka di dua wilayah strategis: penyangga Jakarta (Depok dan Bekasi) serta sejumlah daerah lain. Kemenangan PKS dalam beberapa pilkada akan menjadi faktor pemerkuat menuju Pemilu 2009 dalam kaitan suara di Senayan dan kursi kepresidenan.

Berlebihankah optimismenya? Dengan kasat mata, partai yang bersistem atau mengandalkan kader ini merupakan partai Islam yang akan mengalami peningkatan perolehan suaranya. Sementara, partai-partai Islam lainnya - yang selama ini hanya "baju" - akan mengalami degradasi, karena krisis internal partai, ketiadaan tokohnya, atau ketidakpercayaan publik terhadap sejumlah partai Islam itu (ditinggalkan umatnya).

Dengan demikian, bukan tak mungkin, PKS - sebagai partai yang secara kelembagaan masih konsisten dalam menjunjung tinggi akhlaq untuk kegiatan bernegara - bakal punya posisi tawar yang kuat dan layak dipertimbangkan.

Dalam hal ini - jika SBY ingin memperpanjang kekuasaannya - sepertinya harus berpikir lebih dini: berkoalisi dengan kader PKS, mungkin Hidayat Nurwahid atau Tifatul Sembiring. Itulah formasi nasionalis-religius yang relatif bisa diterima oleh masyarakat yang heterogen.

Jika sketsa politik itu yang bakal terjadi di tanah air ini, maka - sebagai hal kelima - yang bakal "memberontak" adalah sejumlah negara Barat. Meski posisi PKS untuk RI 2, bukan hanya strategis posisinya, tapi tetap dinilai membahayakan kepentingan Barat.

FastCounter by bCentral