|
|
Masih Lumpur Lapindo
(ADO/Tim Liputan 6 SCTV /IM)
 Belum
jelas langkah apa yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono untuk menyelamatkan warga korban semburan lumpur
panas Lapindo. Selasa (26/6) siang tadi, Presiden melakukan
tinjauan udara untuk melihat dampak semburan lumpur di Sidoarjo,
Jawa Timur.
Luberan lumpur Lapindo saat ini telah menggenangi lebih
dari 600 hektare tanah di 12 desa. Jumlah areal yang tergenang
masih akan bertambah karena hingga detik ini, lumpur terus
menyembur dari perut bumi. Sedikitnya 21 ribu warga terpaksa
mengungsi. Tak hanya rumah yang hilang, kehidupan sosial
bahkan akal sehat pun ikut "terbenam" lumpur Lapindo.
Sebelum memantau dari udara, Presiden mendengarkan pemaparan
PT Lapindo Brantas dan PT Minarak. Dalam pertemuan yang
berlangsung tertutup ini, Presiden mendengarkan penjelasan
soal perkembangan pembayaran ganti rugi.  Hingga
saat ini, hanya sebagian kecil warga yang sudah memperoleh
pembayaran uang muka ganti rugi sebesar 20 persen.
Presiden juga mendengarkan paparan dari Badan Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo. Rencananya malam nanti, Presiden akan memberikan
keterangan pers seputar langkah-langkah menyelesaikan masalah
lumpur Lapindo. Langkah yang diharapkan mampu memberi jawaban
konkret bagi warga yang selama setahun ini teraniaya.
Sementara itu, warga kecewa karena Presiden hingga hari
ini belum menemui para pengungsi lumpur Lapindo di Pasar
Porong. Kekecewaan dilampiaskan dengan unjuk rasa di depan
pengungsian. Warga juga memblokir akses jalan truk pengangkut
pasir dan batu di bekas jalan Tol Porong-Gempol. Akibatnya,
puluhan truk yang memasok sirtu untuk penguatan dan peninggian
tanggul terhambat.
Aksi serupa terjadi di Jakarta. Ratusan korban lumpur Lapindo
mengkritisi kunjungan Presiden ke Sidoarjo jika akhirnya
warga tak juga memperoleh ganti rugi. Kritik juga datang
dari Wakil Rakyat yang menerima kehadiran para korban
Langkah Presiden datang ke Sidoarjo juga tak melunakkan
para anggota DPR yang mengusung wacana interpelasi. Mereka
telah mengegolkan usulan interpelasi untuk Sidang Paripurna
pada 10 Juli mendatang dengan dukungan 141 anggota DPR.
 Para
penggagas interpelasi ini bahkan semakin keras di antaranya
dengan meminta pencopotan Menteri Koordinator Kesejahteraan
Rakyat Aburizal Bakrie karena terkait dengan PT Lapindo
Brantas. Langkah Presiden yang langsung turun ke lokasi
pun dianggap menunjukkan ketidakmampuan para menteri menangani
kasus Lapindo.(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)
Pada saat hampir bersamaan, di Jakarta ratusan korban lumpur
Sidoarjo justru berunjuk rasa di depan Gedung DPR-MPR. Tuntutan
mereka sama seperti unjuk rasa sebelumnya, yaitu percepatan
pembayaran ganti rugi. Mereka juga tetap menuntut pembayaran
ganti rugi tunai langsung sesegera mungkin
Selain itu, mereka tidak setuju bila Presiden Yudhoyono
berada di Sidoarjo tanpa bisa menyelesaikan masalah yang
ada. Kehadiran warga pun disambut anggota Dewan penggagas
interpelasi Lapindo dengan ikut berorasi bersama. Seusai
berorasi, para korban lumpur panas ini diizinkan masuk ke
halaman Gedung DPR. Sebanyak 20 orang di antaranya bahkan
dibolehkan mengikuti rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung.
Rencananya, tanggal 10 Juli mendatang rapat paripurna DPR
akan memutuskan melalui voting, apakah usulan untuk mengajukan
interpelasi kasus lumpur Lapindo diterima atau tidak .
| |
