Munir dan Citra SBY
Kompas / Indonesia Media
 Misteri kematian pejuang HAM, Munir, kembali menjadi wacana hangat saat didapat adanya tersangka baru.
Pertanyaan klasik muncul lagi, mungkinkah pemerintahan SBY sanggup menguak makna di balik misteri kematian Munir ini?
Meluasnya kekerasan sejak rezim Orde Baru yang menyebabkan kebekuan dan keterkuncian simpul-simpul kebenaran telah menyulut keyakinan adanya semacam mechanics of violence yang terstruktur dan terkendali, yang menyusup di balik kepongahan dan kerapuhan hukum di negara ini.
Dalam bahasa ilmu sosial, kekerasan ini rupanya memiliki deep structure yang terorganisasi dengan sistem patronase yang mengakses kekerasan. Kekerasan di negara kita yang tumbuh subur, beranak dan bertemali. Pengusutannya pun terkesan lebih banyak bersandiwara. Ketika saksi dan korban kejahatan mencoba berteriak, mereka dibungkam suara kebenaran yang manipulatif.
SBY dan Munir
Apakah SBY terlibat misteri kematian Munir? Pertanyaan ini terlalu dini dilontarkan, apalagi tidak ada bukti-bukti ke situ. Namun, dengan terkatung-katungnya kasus kematian Munir yang sudah berusia tiga tahun, rasa pesimistis dan tidak percaya pada pemerintahan SBY kembali muncul. Ketika rasa pesimistis dan tak percaya itu kian bergejolak, orang lalu dalam keputusasaan berkata, "Jangan sampai SBY terlibat."
Presiden SBY pernah mengatakan, kasus Munir adalah sebuah pertaruhan. Dengan kata lain, berhasil tidaknya aparat kepolisian membongkar perkara ini akan merupakan tolok ukur kesungguhan pemerintahan SBY menangani pembunuhan Munir (Tempo, 28/4/2007).
Setelah Polycarpus dibebaskan, memang ada titik terang dengan munculnya dua tersangka baru, yaitu mantan direktur utama Garuda dan mantan pejabat pendukung operasional penerbangan. Namun, kalaupun mereka yang membunuh Munir, pertanyaannya, apa kepentingan mereka?
Ini pertanyaan mendasar sehingga kita tidak hanya puas dengan pelaku pembunuhan ini, tetapi juga harus sampai pada siapa saja yang ada di belakang mereka, dalang dan akar kekerasan itu. Parahnya, BIN juga dicurigai terlibat kasus ini.
Epistemologi kekerasan
Bangsa adalah sebuah "sukma", kata Ernest Renan. Maksud Renan, sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh identitas lahiriah, seperti ras, bahasa, kepentingan materiil, dan teritorial, tetapi lebih dari itu ada unsur spiritual yang memungkinkan adanya seperasaan-sepenanggungan dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama.
 Mengabaikan sukma dalam hidup berbangsa menimbulkan kehidupan bersama tidak lagi terkontrol dan rentan terhadap kekerasan. Sampai di sini pertanyaan muncul, di mana sukma bangsa kita? Atau masih adakah sukma bangsa kita? Pembunuhan Munir bukan pembunuhan biasa, tetapi sebuah tindakan kekerasan yang serba nuansa.
Kita tentu akan lari ke peran hukum. Apakah hukum mampu ditegakkan? Negara yang demokratis harus ditopang hukum yang adil. Hukum yang adil adalah penjamin hak-hak demokratis seluas-luasnya. Sejatinya demokrasi adalah sebentuk prosedur yang memaksa kerja sama politik secara konstitusional. Demokrasi tidak hanya terletak pada kehendak umum, tetapi juga sebuah strategi dalam kerja sama politik (Michel Foucault, 1979).
Sejatinya politik oleh Foucault dilihat sebagai cara ampuh untuk saling memeriksa dan menyeimbangkan sehingga tak ada dominasi yang akan melahirkan tindakan kekerasan.
Di negara kita, usaha menyehatkan demokrasi sama artinya dengan kembali ke kehakikian demokrasi normatif. Itu berarti kehidupan politik yang tengah mengalami pendangkalan moralitasnya oleh ulah berbagai tindak kekerasan harus diselamatkan. Pendangkalan moralitas ini hanya mungkin jika demokrasi normatif tidak lagi ditempatkan sebagai yang utama dalam hierarki politik. Jika ini yang terjadi, kehidupan politik kita amat rentan dengan berbagai tindak anarkis seperti yang sedang kita alami dan keluhkan.
Logika akhir atas berbagai tindakan anarkis ini adalah bangsa kita tidak akan mudah keluar dari kawah krisis multidimensi. Usaha menyehatkan demokrasi menuntut kita terus membangun kesadaran bahwa bangsa kita hanya mungkin berkembang dan bisa keluar dari krisis jika kita mengusung demokrasi ke garda terdepan dalam berpolitik sehingga politik tak melenceng dari tujuan dasarnya, yaitu melayani rakyat.
Kita tetap berharap pada niat baik SBY untuk mengusut tuntas kasus Munir. Dengan demikian, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bisa bersemi dan tumbuh subur di negara ini. Sementara itu, tugas bersama kita adalah membongkar hegemoni ideologi para bandit negara dengan politiknya yang cenderung menghalalkan berbagai cara demi tercapainya kebenaran monolitik.
Dony Kleden Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
| 
