AS Pertanyakan Lagi Reformasi di Tubuh TNI
detikcom
/ Indonesia Media
 Reformasi di tubuh TNI selalu menjadi perhatian negara lain, terutama AS. Setiap ada pejabatnya yang datang ke Indonesia, soal reformasi TNI tidak pernah luput dipertanyakan.
Dalam kunjungannya ke Indonesia, Asisten Menlu AS Christopher Hill juga mempertanyakan hal itu.
"Beliau menanyakan perkembangan reformasi TNI dan perkembangan perencanaan pertahanan di Indonesia," kata Menhan Juwono Sudarsono usai menerima Hill di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (29/5/2007).
Dalam pertemuan tersebut, Juwono menjelaskan berbagai perkembangan yang menyangkut pertanggungjawaban kasus pelanggaran HAM di sejumlah tempat di Indonesia, termasuk membicarakan soal Tim Mawar Kopassus dalam kasus penculikan aktivis tahun 1998 lalu.
Kepada Hill, Juwono menjelaskan, berbagai persoalan itu sudah diselesaikan lewat jalur pengadilan militer. Contohnya kasus Tim Mawar, di mana sejumlah perwira dan bintara telah dihukum penjara.
Diakui Juwono, walaupun mereka kini bertugas kembali tetapi kenaikan pangkatnya diperlambat. "Jadi kita sudah menindak mereka melalui pengadilan militer," tutur Juwono.
 Namun diakui Juwono, ada beberapa persoalan terkait citra TNI di masa lalu yang belum terselesaikan, terutama yang berhubungan dengan masa-masa terakhir kekuasaan Soeharto.
"Ini beban warisan, termasuk pelanggaran HAM di Timtim, penculikan dan penempatan TNI di wilayah rawan konflik seperti Poso dan Papua," ujarnya.
Namun dalam pertemuan, Juwono menyampaikan kepada Hill, penempatan TNI di wilayah konflik untuk membantu polisi dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum.
Penempatan dilakukan secara terukur dan menghormati supremasi sipil.
Dalam kesempatan itu, dia berharap agar pemerintah AS melanjutkan program International Military Education and Training (IMET) kepada perwira TNI, terutama untuk perwira berpangkat kapten dan mayor.
Sebab mereka inilah yang 10 tahun ke depan akan mengelola perencanaan pertahanan, baik TNI maupun Dephan.
"Karena itulah, SDM untuk perencanaan pertahanan perlu digalakkan agar pengelolaan anggaran pertahanan bisa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel," tuturnya.
| 
