Siapakah Musuh Kita ?
Oleh Chan. CT.
Tulisan diatas dengan judul "Siapakah Musuh Kita?" tentu harus dijawab
dengan baik sesuai dengan periode sejarah ketika itu, sehingga kita bisa
dengan baik mewujudkan seruan dikalimat terakhir: "INDONESIA UNTUK BANGSA
INDONESIA!" secara tepat pula.
Pada saat Indonesia masih dijajajah Belanda,
Belanda-lah musuh kita, juga pada saat Jepang menguasai Indonesia,
Jepang-lah musuh kita. Yang menjadi masalah justru setelah Indonesia
memproklamasikan Kemerdekaan 17 Agustus 1945, siapakah musuh kita? Persoalan
yang tidak bisa tidak harus direnungkan bersama, khususnya setelah lebih 61
tahun mencapai Kemerdekaan masih juga tidak berhasil mencapai tujuan
meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, masih lebih 40% rakyat hidup
dibawah garis kemiskinan. Padahal kekayaan alam bumi Indonesia, khususnya
selama 37 tahun terakhir ini telah dikuras habis-habisan. Kemana larinya
kekayaan/harta hasil pengurasan kekayaan-alam, yang katanya minyak, besi,
timah, emas, sudah nyaris ludes, ... hutan lebih 70% gundul, kekayaan
dilaut, ikan-udang juga sudah jauh berkurang. Inilah kenyataan yang dihadapi
bangsa Indonesia.
Sesaat setelah Merdeka, Pemerintah RI dibawah pimpinan Presiden
Soekarno-Hatta menghadapi tantangan berat, disamping harus membangun ekonomi
peninggalan penjajah Jepang yang morat-marit dan serba kekurangan, masih
harus menghadapi agresi Belanda-Inggris yang berkeinginan meneruskan
jajahan. Tetapi, disaat-saat itu justru terjadi persatuan bangsa Indonesia
yang cukup teguh, benar-benar mewujudkan Bhineka Tunggal Ika dalam kenyataan
hidup. Persatuan nasional tergalang tanpa mempedulikan perbedaan ras,
perbedaan etnis dan perbedaan Agama yang ada, bergotong-royong menghadapi
segala kesulitan. Disaat-saat itulah kita masih bisa melihat adanya
tokoh-tokoh dari etnis Tionghoa dan etnis Arab diikut sertakan mengurus
negara ini, disaat itulah kita bisa melihat Amir Syarifudin yang Batak dan
Kristen bisa menjabat Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, ...
Tapi sayang, adanya pengaruh perang dingin yang makin memanas didunia
internasional, pertarungan makin sengit antara kubu kapitalis Amerika
Serikat dan kubu sosialis Uni Sovyet, tidak bisa tidak tercermin dalam
perjuangan politik di negeri ini. Presiden Soekarno yang berdiri tegak
mempersatukan negeri-negeri dunia ke-3, yang dimulai dengan berhasil
diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika, Bandung 1955, dimana Bandung
spirit yang dikenal ketika itu berkumandang membangkitkan perjuangan
kemerdekaan rakyat Asia-Afrika melepaskan diri dari belenggu imperialisme.
Kemudian akan dilanjutkan dengan CONEFO (Conference Of the New Emerging
Forces) yang batal karena meletus G30S. Kegagalan diselenggarakan CONEFO itu
mestinya sangat disayangkan oleh Rakyat Indonesia, karena CONEFO itu
merupakan langkah maju ke pelaksanaan UUD yang menentukan: "ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial". Tetapi, akibat dari politik luar-negeri Presiden
Soekarno yang makin condong kekiri, dalam posisi mempersatukan negeri-negeri
dunia ke-3 untuk melawan cengkraman dunia kapitalis/imperialis dengan
gembong Amerika Serikat itu. Sampai pada seruan yang terkenal: "Go to hell
with your aid". Membuat AS berang dan berusaha berkali-kali menyingkirkan,
membunuh Presiden Soekarno, dan, ... dengan munculnya G30S, Presiden
Soekarno berhasil digulingkan dan Jenderal Soeharto menjadi Presiden RI
ke-2.
Setelah Presiden Soeharto, dengan politik berpaling pada dunia
imperialis, menjalankan politik buka-pintu mengundang modal asing raksasa
masuk menguras kekayaan-alam bumi Indonesia, terjadilah perubahan besar di
Indonesia. Lahir sekelompok pejabat tinggi, jenderal-jenderal yang
kaya-raya, serta sekelompok konglomerat yang tampil sebagai pengusaha
"berhasil" di Indonesia. Terjadi bangunan-bangunan tinggi pencakar langit,
Hotel-hotel berbintang 5, bar-club mewah, mobil-mobil mewah berkeliaran, ...
kesenjangan sosial, perbedaan kaya dan miskin bagaikan jurang dalam yang
mencolok. Drs. Moh. Hatta, co-proklamator dan bekas wakil Presiden pertama
RI untuk menyatakan bahwa perkembangan ekonomi telah terjadi penyimpangan
dari cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Drs. Moh. Hatta di Sinar Harapan
tanggal 24 Agustus 1976, menyatakan lebih jauh: "Cita-cita proklamasi
kemerdekaan adalah mencapai kemakmuran bagi semua Rakyat. Tetapi sekarang
kita memperkuat sektor swasta, yang terdiri dari sedikit orang saja. Ini
menyebabkan kekayaan tidak merata". Yang terjadi, setelah kekayaan alam
bumi Nusantara ini dikuras secara besar-besaran, sebagian besar tentu jatuh
ketangan modal-asing, sedang bagian lain jatuh ketangan pejabat-pejabat
korup itu. Sedang maryoritas mutlak rakyat Indonesia hanya kebagian kerja
keras saja, bahkan bisa dikatakan hanya kebagian getahnya. Nangka dimakan
modal-asing dan sementara pejabat tinggi, rakyat jelata kebagian getahnya
saja.
Satu contoh yang menarik jadi perhatian, Haji Thahir secretaris dari dr.
jenderal Ibnu Sutowo, direktur utama Pertamina. Gaji resmi yang diperoleh
hanya US$.9.000 setahun, tapi ketika meninggal dunia, ia bisa meninggalkan
warisan harta yang diketahui saja US$.80 juta, peristiwa 'uang simpanan'
haji Thahir pada 3 Bank Asing di Singapore yang mencapai jumlah US$.80 juta,
jadi sama dengan gajinya selama 9.000 tahun! Haji Thahir oleh penguasa
dinyatakan sebagai 'pahlawan' dan dimakamkan di Taman Pahlawan. Sayang tidak
dijelaskan alasan dia diangkat menjadi seorang pahlawan, dan tidak sedikit
orang menjadi terheran-heran, pada saat hampir dari separoh Rakyat Indonesia
masih harus hidup dibawah garis kemiskinan, tapi tetap saja ada orang yang
tega menikmati kehidupan mewah diatas penderitaan rakyat banyak. Kebocoran
yang bisa masuk kantong seorang petugas perusahaan negara demikian besarnya,
merupakan bukti bahwa politik ketika itu belum ditujukan untuk mengabdi pada
kepentingan Rakyat terbanyak.
Beberapa tokoh oposisi dan diakui juga oleh Prof.dr.Sumitro sebagai
Menteri Research, bahwa ditahun 1980, penggunaan anggaran belanja negara
mengalami 'kebocoran' antara 30-40% dan atas dasar perhitungan pengeluaran
anggaran belanja kl. US$.10 milyard, maka uang negara yang lenyap akibat
'bocor' itu kl. US$. 3 hingga 4 milyard! 'Bocor' berarti tidak bisa
dipertanggung jawabkan kemana perginya dan digunakan untuk apa. Baik DPR,
Badan Pemeriksa Keuangan sampai MPR ternyata tidak bergigi 'untuk bisa
memeriksa dan usaha untuk mengatasi kebocoran' keuangan negara itu. Orang
tentu bisa menghitung sendiri, kalau jumlah uang ke 'bocoran' itu digunakan
untuk perbaikan kesejahteraan Rakyat banyak, tentu bisa mengakhiri
kemiskinan dengan lebih effektif.
Lalu bagaimana dengan lahirnya ratusan konglomerat yang kebetulan
mayortitas dari etnis Tionghoa itu? Merajalelanya KKN dijaman ORBA, dengan
memberikan "fasilitas", "kemudahan" pada segelintir pengusaha untuk
memonopoli dibidang usaha masing-masing, benar-benar telah merusak sistem
birokrasi yang sehat, merusak ekonomi nasional. Pemberian kredit tanpa
agunan yang sepadan, juga merusak sistem perbankan. Nyata terjadi setelah
Krismon diakhir tahun '97, akhirnya pemerintah dikemplang oleh hutan-piutang
konglomerat itu, sedang bantuan BLBI yang didapat dibawa kabur keluar-negeri
oleh sementara pengusaha. Pokoknya, "kolusi dan korupsi" makin menjadi-jadi
antara pejabat-pejabat tinggi kekuasaan negara dengan sementara
pengusaha-konglomerat, segelintir merekalah itulah yang jadi kaya-raya dan
nyaris membuat negeri ini bangkrut.
Melihat kenyataan-kenyatan demikian ini, siapakah musuh kita
sesungguhnya? Adalah satu kesalahan besar kalau kita hanya menunjuk
pengusaha-konglomerat Tionghoa yang "berhasil" itulah musuh kita, yang
membuat rakyat Indonesia tetap papa-miskin. Karena pengusaha-konglomerat
Tionghoa disini hanyalah akibat saja, yang menjadi sebab masalah
sesungguhnya adalah pejabat-pejabat tinggi yang korup itu. Untuk
mempertahankan hidupnya, si pengusaha entah "pribumi" entah "non-pribumi"
tidak bisa tidak, harus mencari orang yang bisa memberi kelancaran usahanya,
yaitu bapak-bapak pejabat di Pemerintahan dan bapak-bapak Jenderal, atau
anggota keluarga bapak-bapak pejabat tinggi yang bisa memberikan relasi.
Inilah sumber merajalelanya "kolusi dan korupsi" antara penguasa dan
pengusaha, yang sangat merusak dan merugikan perekonomian nasional! Dan, ...
semua pengeluaran ongkos membiayai pejabat-pejabat tinggi itu, pengeluaran
uang pelincir itu dijatuhkan pada rakyat jelata yang jadi konsumen.
Terjadinya persekongkolan pejabat-pejabat tinggi dengan segelintir pengusaha
inilah musuh bersama rakyat Indonesia.
Dan, inilah tantangan berat setiap Pemerintah yang berkuasa untuk
membenahi pembusukan yang telah terjadi disetiap aparat birokrasi untuk
membentuk satu pemerintahan yang bersih dan berkemampuan. Menegakkan HUKUM
sebaik-baiknya, untuk menjamin setiap warga sama dihadapan HUKUM, tak
seorangpun boleh kebal HUKUM. Jatuhilah hukuman seberat-beratnya pada
pejabat-pejabat tinggi yang ber-KKN untuk menyumbat kebocoran Anggaran
Belanja Negara yang terjadi, menjamin kelancaran perputaran roda ekonomi
nasional, semaksimal mungkin penghasilan pajak penghasilan dan pendapatan
digunakan mengangkat kesejahteraan rakyat terbanyak. Hanya dengan demikian
bisa tercapai seruan penutup tulisan, " Indonesia untuk Bangsa Indonesia!"
Dan warga Tionghoa yang sebagian besar sudah merupakan turunan entah
keberapa yang lahir dan dibesarkan di Nusantara ini, tidak bisa tidak
merupakan bagian integral Bangsa Indonesia, adalah juga bangsa Indonesia
asli. Demikian ketentuan yang telah ditetapkan UUK no.12/2006.
| 
