"Reshuffle" Kabinet yang Tak Kunjung Terwujud

[Pembaruan/YW Nugroho]/IM

Reshuffle, reshuffle, dan reshuffle. Selalu kata itu yang muncul jika kita membicarakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau elite (partai) politik di negeri ini, apalagi kalau dikaitkan dengan para pembantunya (menteri). Tanya saja para elite parpol atau pengamat politik soal pemerintahan yang hampir berusia tiga tahun - tepatnya berusia dua tahun lima bulan pada Maret ini - selalu ada kata reshuffle yang muncul.

Lihat juga di antara kata reshuffle itu, biasanya ada kalimat "itu memang hak prerogatif presiden" atau "soal nama silakan terserah presiden" atau "yang mesti diganti adalah bidang ini itu, karena itu dan ini". Terasa klise memang, dan memang klise karena intinya, kalau elite partai (politik) yang mengemukakan, hampir pasti kepentingannyalah yang masuk.

Tak beda dengan pengamat yang sekarang juga sering mendapat "pesanan" dari elite politik tertentu untuk mengatakan atau mengamati secara tertentu lewat media tertentu. Klop sudah. Akibatnya, kita berkutat dari satu rumor reshuffle ke rumor reshuffle berikutnya. Begitu seterusnya tanpa sadar bahwa ternyata urusannya hanya seputar rumor. Tidak beda dengan tayangan infotainment yang sering kita pandang sinis, namun tetap ditonton. Mencibir tapi asyik juga ya dilihat, begitu kira-kira.

Tidak mengherankan menghadapi rumor ini para menteri - terutama yang merasa terancam - juga berupaya sekuat tenaga untuk tidak di-reshuffle. Mulai dari membuat iklan layanan masyarakat di televisi atau radio dan media cetak, berkunjung ke daerah dengan liputan wartawan secara "full team" dan "all out", sampai membuat program yang boleh disebut instan agar dianggap sebagai kerja dan keberhasilan.

Rumor soal reshuffle sendiri bukan muncul begitu saja, tentu. Tak ada asap tanpa api, dan yang menarik, seringkali "api" atau bocoran itu datang dari lingkungan orang dekat Presiden Yudhoyono sendiri. Hanya memang kita tidak tahu motif dan tingkat kebenarannya. Bisa jadi memang informasi yang sengaja dikemukakan untuk "mengacaukan" atau mengalihkan suatu masalah.

Namun setidaknya dari keterangan atau pernyataan resmi para pembantu presiden, biasanya dikatakan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi yang menjadi "pegangan" atau patokan. Nah, rumor reshuffle kali ini memang berpatokan dari sana, yakni ketika pada akhir tahun lalu dan diulang pada awal tahun ini Sudi Silalahi menyatakan bahwa presiden mungkin akan mengevaluasi kinerja menteri dalam waktu tiga sampai lima bulan.

Dugaan reshuffle makin kuat ketika ada bocoran dari staf khusus Presiden Yudhoyono yang menyatakan bahwa reshuffle dilakukan awal Maret. Sekali lagi, semua itu masih rumor, dan tidak ada kepastian atau pernyataan resmi sama sekali dari pihak Kepresidenan. Termasuk pernyataan Sudi Silalahi yang sebenarnya diasumsikan sebagai reshuffle.

Cerita Orang Dalam

Maka bagaimana yang sebenarnya terjadi di dalam? Tidak ada informasi resmi yang bisa menjawab soal ini. Namun dari cerita "orang dalam" dan "orang dekat" Presiden Yudhoyono, pembicaraan soal reshuffle sama sekali tidak ada, bahkan dari beberapa bulan lalu. Hal ini, katanya, beda dengan ketika presiden me-reshuffle kabinetnya, pada 5 Desember 2005 lalu.

Ketika itu, di samping wartawan memang sudah memperoleh kepastian dari presiden sendiri, di dalam pembicaraan juga sangat kuat. Presiden dengan para orang dekatnya seringkali mendiskusikannya. "Nah sekarang ini yang saya tahu nggak pernah ada tuh, entah kalau pas saya nggak di situ ya," kata orang dekat presiden yang setiap saat ada bersama Presiden Yudhoyono ini.

Dari sisi logika sistem presidensial memang, reshuffle kabinet sebenarnya adalah "pantangan" bagi seorang presiden. Karena langkah ini hanya menunjukkan, pertama, presiden salah memilih pembantu kepercayaannya, kedua, presiden tidak tahu kemampuan orang tersebut, dan ketiga, presiden tidak mampu mengarahkan atau mendelegasikan tugas kepada pembantunya itu.

Tidak mengherankan, ketika Presiden Soeharto memimpin negeri ini selama hampir 32 tahun, langkah reshuffle dilakukan sesedikit mungkin. Bandingkan dengan langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang hanya memerintah kurang dari dua tahun, berapa kali reshuffle dilakukan.

Presiden Yudhoyono sadar betul soal ini dan karena citra dan kinerja sangat penting, reshuffle hampir pasti tidak mudah dilakukan. Masih menurut orang dekatnya tadi, reshuffle yang telah dilakukan Presiden Yudhoyono, karena memang kondisinya waktu itu harus begitu. Kalau boleh disebut, kinerja menteri yang dicopot sudah "keterlaluan."

Sementara saat ini sebagian elite parpol terus mendesak Presiden Yudhoyono melakukan reshuffle, ini hanya membuat Presiden Yudhoyono tidak mau melakukannya. Alasannya, jika reshuffle dilakukan, kesan elite parpol mendikte Presiden Yudhoyono sangat kuat dan Presiden Yudhoyono memang tidak mau didikte.

Presiden lebih memilih membentuk Unit Kerja Presiden (untuk) Pengelolaan Program (Kebijakan) dan Reformasi (UKP3R). Dengan UKP3R inilah, Presiden memperoleh second opinion atas kebijakannya yang dilaksanakan para menterinya, tanpa harus mengganti menteri tersebut. UKP3R memang dibuat untuk membantu Presiden Yudhoyono dan para menterinya jika ada kendala, bukan untuk mengevaluasi kinerja menteri.

Kabinet di sistem presidensial memang dikondisikan solid dan tidak mudah di-reshuffle. Hal ini yang benar-benar dipahami Presiden Yudhoyono. Namun sekali lagi, mengutip Sudi Silalahi, Andi A Mallarangeng jika ditanya soal reshuffle, "Semua adalah hak prerogatif presiden, jadi biar presiden sendiri yang menentukan." Semuanya tergantung pada Presiden Yudhoyono. Bahkan Wapres Jusuf Kalla pun menyatakan hal yang sama, tergantung Presiden. Walau menurut orang dekatnya, Jusuf Kalla tidak mendukung dilakukannya reshuffle.

FastCounter by bCentral