|
|
MENKOMINFO GERAH REPUBLIK MIMPI "Tokoh Mana Yang Terhina?"
JBP/aco/mur/IM
"Apa yang paling berkesan ketika Bapak mengingat demonstrasi mahasiswa?"
"Saya ingat tapos!" "Tapos...? Oh, itu tapol Pak!"
"Apakah Bapak dendam dengan para mahasiswa?" "Saya tidak ada dendam
daripada mahasiswa. Demonstrasi itu sehat..."
Demikianlah sepotong tanya jawab Penasihat Presiden Republik Mimpi, Effendi
Gazalli dengan Pak Suharta dalam acara Republik Mimpi News.Com yang
ditayangkan Metro TV beberapa pekan lalu. Tayangan parodi politik yang
menghadirkan mantan-mantan presiden dan wakil presiden RI itu memang sarat
joke yang mengocok perut pemirsa. Tak heran jika acara itu kian melejit
popularitasnya.
Bahkan saking ngetopnya, khusus wawancara Suharta yang merupakan duplikat
mantan Presiden Soeharto tersebut sempat ditayang ulang pada episode
berikutnya.
Sayang, meski kian digandrungi pemirsa, ada saja pihak yang kurang sreg.
Pun dengan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Sofyan Djalil,
yang mengaku kesal dibuatnya. Dia mengancam akan melayangkan somasi. "Saya
akan pelajari dulu tayangan itu. Kalau memungkinkan saya akan melayangkan
somasi. Apakah bagus ke masyarakat atau tidak," ujar Sofyan di Gedung DPR,
Jakarta, Kamis (1/3).
Meski mengaku baru akan mempelajari, namun secara pribadi Sofyan menilai
tayangan itu sangat berpotensi merusak pemikiran masyarakat Indonesia.
Secara filosofis, kata dia, tayangan itu sangat buruk.
"Masyarakat Indonesia belum punya edukasi yang bagus untuk menerima
tayangan seperti itu. Beda dengan Amerika dimana tayangan semacam ini
mendapat perhatian masyarakat karena demokrasi di sana telah berjalan
200-an tahun," ujar sang menteri.
Pada kesempatan itu, Sofyan mengkritik pencetus acara ini Effendi Gazalli
yang dianggapnya tidak memberikan pendidikan politik yang bagus kepada
masyarakat.
"Kalau presiden dilegitimasi dan diolok-olok, mau dibawa ke mana negeri
ini. Otoritas kepala negara, bahkan sampai kepala desa pun harus dihormati.
Presiden juga diangkat sebagai simbol kenegaraan dan figur seluruh
masyarakat Indonesia," tegasnya.
Meski protes, namun kementerian yang dipimpinnya tak punya hak untuk
menghentikan tayangan tersebut. Itu semua wewenang Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI).
Tak Masalah
Penanggungjawab tayangan Republik Mimpi News.Com, Effendi Gazalli tak
telalu ambil pusing dengan keberatan Menkominfo. Ia pun tak keberatan jika
ia melayangkan somasi. "Silakan (somasi). Ada jalur hukumnya, kok. Kalau
mereka mau pelajari, kami juga akan mendiskusikannya," kata Effendi yang
dihubungi via telepon, kemarin.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) ini meminta
penegasan lebih lanjut dari Sofyan, siapa tokoh yang diparodikan dalam
acara itu, yang keberatan.
"Tolong jelaskan ke kami. Siapa tokoh nasional yang merasa terhina.
Sehingga kami bisa pertimbangkan untuk tidak munculkan tokoh itu lagi,
misalnya," kata Effendi.
Ia mengaku telah menghubungi istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus
Dur), Sinta Nuriyah, yang dalam parodi Republik Mimpi Gus Dur diprlesetkan
namanya menjadi Gus Pur. Dan nyatanya Gus Dur sama sekali tidak terhina.
Sebelumnya, Effendi juga telah menghubungi Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, mantan presiden ke-5 RI itu justru senang dengan ucapan-ucapan
Megakarti yang mirip dengan yang selalu diucapkannya, semacam ungkapan
tebar pesona, merdeka, dan lain-lain. "Jadi siapa yang merasa dilecehkan,"
katanya dengan nada meninggi.
Selain Gus Pur yang diperankan Handoyo, tayangan ini juga menghadirkan
tokoh-tokoh yang memparodikan para mantan wakil presiden maupun presiden
RI. Sebut saja, Sukarti "Megakarti", Suhadi "Habibie", hingga Abdul Muluk
"Suharta". Tayangan kian hidup dengan kehadiran sang Presiden Republik
mimpi Si Butet Yogya (SBY) dan Wakilnya Jarwo Kuat (JK).
Effendi heran jika acara itu dipermasalahkan. Padahal masyarakat Asia
menerima kehadirannya dengan baik. "Waktu masih tayang di stasiun televisi
lain, ini adalah acara talk show televisi terbaik di Asia. Kami berpatokan
acara ini menurut orang Asia terbaik," kata Effendi, seraya menyatakan
tetap keukeuh akan melanjutkan tayangan tersebut.
"Kreatifitas tak boleh dikekang. Janganlah suatu pemerintahan hanya mau
ambil popularitasnya tanpa audit kampanye, misalnya. Karena dia tak bisa
tegakkan hukum," katanya.
| |
