|
 |
Tentang "Diskriminasi No, kesetiakawanan Yes"
Oleh : Chan C.T.
Setelah Pemerintah menetapkan semboyan "Diskriminasi NO, Kesetiakawanan YES!" itu, dengan mengkonsekwenakan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian dikokohkannya etnis Tionghoa menjadi Bangsa Indonesia asli dalam UUK ybl, maka sudah seharusnya Pemerintahan mewujudkan dalam segala keputusan dan kebijaksanaan politik nyatanya. Jangan biarkan semboyan itu tinggal diatas kertas sebagai pajangan/penghias untuk menipu warganya, tetap saja komunitas Tionghoa hanya akan dijadikan hewan-ekonomi, sapi perah yang hanya menggendutkan sementara pejabat tinggi, lalu tetap saja menjadikan mayoritas komunitas Tionghoa sebagai KAMBING-HITAM atas kegagalan ekonominya. dari atas sampai kebawah lebih dahulu bersikap dan bertindak sesuai dengan semboyan tsb.
Bagi sementara pengusaha Tionghoa yang masih saja bersikap mementingkan diri-sendiri saja, tidak mempedulikan kehidupan rakyat sekitar bahkan melarikan bantuan BLBI dan mengemplang negara dengan hutang-piutangnya itu, jerat dan jatuhilah hukuman seberat-beratnya. Tapi, jangan dosa mereka itu harus ditanggung juga oleh mayoritas komunitas etnis Tionghoa yang tidak ada kaitannya dan jelas tidak berdosa. Jadikanlah pengalaman itu sebagai pelajaran pahit, dan Pemerintah tidak seharusnya menyingkirkan dan mengesampingkan pengusaha etnis Tionghoa, tapi cukup dengan meningkatkan kewaspadaan dalam mengucurkan dana, setiap saat bisa bertemu orang-orang nakal dari ras, suku, etnis dan agama berlainan. Karena kenyataan, di setiap ras, setiap suku dan setiap agama ada saja orang-orang nakal, banjingan dan bandit-bandit.
Jangan lakukan politik kebijaksanaan mendahulukan yang "pribumi" sebagai usaha menyingkirkan atau menggantikan posisi etnis Tionghoa dibidang ekonomi, tapi utamakanlah usaha mempercepat perputaran roda ekonomi negeri ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terbanyak. Pada saat pengucuran dana, pemberian kredit, pemberian ijin import-eksport, lihatlah baik-baik kemampuan/kejujuran perusahaan itu, bukan terutama melihat si-pengusaha itu dari suku Jawa, suku Bugis atau suku Tionghoa. Bisnis adalah satu profesi yang tidak bisa dikerjakan semua orang,oleh siapa saja. Juga tidak karena dia Tionghoa pasti bisa bisnis, juga tidak karena Jawa pasti tidak mampu. Tidak! Saya sekalipun Tionghoa, termasuk orang yang tidak berbakat dagang, dikasih kredit untuk usaha 1 M misalnya, juga bisa habis ludes entah kemana. Dan, oleh karenaya tidak ada yang berani kasih saya kredit. Hehehee, ...
Begitu juga dengan pengucuran dana untuk UKM, yang dilihat dan diutamakan adalah bagaimana jalan perusahaan itu, kemampuan dan kejujuran pengusaha-nya. Tanpa harus melihat suku, etnis dan agama orang bersangkutan. Jadi, jangan mendahulukan hanya karena dia Jawa atau dia Bugis dan lebih-lebih jangan berdasarkan konco dekat, biarlah memberikan kesempatan coba-coba belajar ber-usaha, ... Pada saat ekonomi masih terpuruk, gunakanlah modal sebaik-baiknya, gunakanlah setiap orang sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau ada sekelompok pengusaha yang sudah berjalan turun-temurun dan kebetulan Tionghoa, kenapa tidak itulah yang dikembangkan sebaik-baiknya untuk mempercepat perputaran ekonomi nasional. Kenapa masih saja berusaha dengan berbagai cara harus mendahulukan yang dinamakan "pribumi" untuk menggantikan posisi mereka yang sudah jalan itu?
Tapi juga, jangan lakukan lagi seperti yang terjadi selama kekuasaan Orba Soeharto itu, yang mengistimewakan segelintir konglomerat disekitar dirinya, dengan fasilitas-fasilitas monopoli dan lalu sebagai imbalan menyerahkan entah berapa % hasil keuntungan pada pejabat-tinggi pemerintah. Terjalin persekongkolan antara pejabat-tinggi dan pengusaha yang berakibat rusaknya sitem tata-kenegaraan dengan tidak mempedulikan hukum ekonomi-pasar yang seharusnya dipertahankan baik-baik. Dan sistem Pemerintah Orba yang membusuk selama 32 tahun lebih dengan merajalelanya KKN itulah yang membuat ekonomi Indonesia nyaris bangkrut, terpuruk dan sampai sekarang masih sulit untuk bangun kembali.
Jadi, saya melihat masalah utama terletak pada Pemerintah yang berkuasa, jangan lanjutkan lagi segala usaha mendahulukan yang dinamakan "pribumi" untuk menyisihkan/menggantikan posisi komunitas Tionghoa dibidang ekonomi, tapi gunakanlah mereka-mereka itu sebagai anak bangsa Indonesia asli untuk mempercepat perputaran roda ekonomi nasional dan deengan demikian Pemerintah berkemampuan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.
| |
