|
 |
China Hukum 17.500 Pejabat Terlibat Korupsi
Written by
Jurnal Nasional
 KETIKA tiba di Shanghai pada 27 Oktober lalu, dalam rangka meliput kunjungan kerja lima hari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke negara berpenduduk 1,3 Miliar jiwa tersebut maka Jurnal Nasional langsung mencari informasi mengenai praktek pemberantasan korupsi di RRT. Mulai dari bertanya ke sana kemari pada teman-teman dari Kedubes RI, hingga membaca dari media-media terbitan RRT sendiri seperti China Daily dan Shanghai Daily.
Ada satu berita kecil Shanghai Daily, harian berbahasa Inggris soal pemberantasan korupsi di RRT edisi Minggu, 29 Oktober 2006. Tulisan yang ditulis oleh Wang Yong, seorang ilmuwan asal Shanghai itu mengajak agar para penegak hukum pemberantas korupsi tidak sekedar bekerja saat mereka mengenakan seragamnya saja. "Corrupt cops should not just take off their uniforms" begitu judul tulisannya.
Wang Yong tampaknya berupaya mengajak penegak hukum di RRT untuk bekerja lebih keras lagi. Contoh kasus yang dia angkat adalah kasus kecelakaan bus di Chongqing yang menelan 30 jiwa penumpangnya. Menurut dia, itu bukan semata-mata kasus kecelakaan lalu lintas biasa. "Investigasi yang dilakukan oleh polisi menunjukkan bahwa kecelakaan itu terjadi akibat adanya korupsi yang terjadi di tubuh perusahaan bus tersebut sehingga mengijinkan operator bus mengangkut jumlah penumpang melebihi kapasitas," tulisnya.
Dia menginginkan polisi bertindak lebih jauh dengan mengusut kasus kecelakaan tersebut hingga ke akar-akarnya yaitu kasus korupsi di perusahaan bus. Itu merupakan contoh kasus, bagaimana media di RRT mendorong upaya pemerintah RRT melakukan pemberantasan korupsi secara besar-besaran. Hingga kini, sedikitnya 17.500 pejabat yang terlibat korupsi telah dihukum dengan keras oleh pemerintah.
Angka tersebut diungkapkan di tengah-tengah skandal korupsi di Shanghai tentang penyalahgunaan dana pensiun negara yang mengguncang kota berpenduduk 17 juta jiwa tersebut. Dua orang pejabat tinggi di Shanghai dilaporkan telah menjadi korban terbaru dalam skandal ini. Ling Baoheng dan Wu Hongmei, dari Komisi Pemantauan dan Administrasi Aset Negara, kini sedang ditanyai oleh aparat berwenang.
Perang melawan korupsi yang dicanangkan pemerintah komunis Tiongkok sejak tahun 2003 telah menyikat sedikitnya 67.505 pejabat pemerintah RRT, termasuk juga sejumlah pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok. "Data ini menunjukkan bahwa jaksa di negara ini bertekad untuk menghilangkan korupsi," kata Wang Zhenchuan, wakil jaksa utama RRT seperti dikutip oleh China Daily.
Pemerintah berusaha untuk menghentikan korupsi yang merajalela, karena khawatir praktek ini akan membuat pemerintahan Partai Komunis menjadi semakin lemah dan tidak berwibawa di mata rakyatnya.
Jaksa utama RRT, Jia Chunwang, dalam sebuah konperensi tentang korupsi di Beijing pekan ini mengatakan bahwa "korupsi, jika tidak dikendalikan, akan mengancam demokrasi dan aturan hukum, dan mendorong peningkatan kejahatan terorganisasi dan terorisme. Karena itu perang melawan korupsi harus terus digalakkan di segenap lapisan pemerintah RRT".
Berminggu-minggu, media di RRT baik cetak maupun elektronik gencar memberitakan kasus korupsi yang terbesar dan menjadi sorotan dalam beberapa bulan ini. Utamanya penyelidikan tentang dugaan penyalahgunaan dana pensiun di Shanghai, bernilai jutaan dollar AS.
Lebih dari 50 orang sampai sejauh ini sudah ditahan sehubungan dengan skandal ini, menurut laporan Hongkong Standard, sebuah koran besar di Hong Kong. Mereka yang ditangkap termasuk beberapa pejabat senior Shanghai dan sejumlah pengusaha.
Pejabat tertinggi pertama yang terseret ke dalam skandal pensiun ini adalah Chen Liangyu, yang dipecat dari jabatannya sebagai ketua Partai Komunis di Shanghai pada September lalu. Tokoh dan pejabat lain yang terseret dalam kasus itu termasuk pimpinan Formula Satu di RRT, Yu Zhifei, yang sudah ditanyai oleh aparat berwenang, dan kepala badan statistik negara itu, Qiu Xiaohua, yang dipecat dari jabatannya.
Salah satu orang terkaya di negara itu, Zhang Rongkun, akhirnya ditahan juga akibat terlibat dalam skandal Shanghai tersebut. Lebih dari 100 penyidik dari pemerintah pusat dikirim ke Shanghai untuk menelusuri uang yang hilang dari dana jaminan sosial Shanghai yang senilai 10 milyar yuan (US$ 1,25 milyar). Dana ini secara gelap digunakan sebagai pinjaman dan investasi ilegal di bidang real estate dan proyek-proyek infrastruktur lainnya.
Pembangunan fisik di China memang berlangsung luar biasa dan dalam skala yang masif. Kota bisnis dan pusat industri di pantai Timur China tersebut berdandan bak gadis rupawan Tionghoa yang sedang mekar-mekarnya. Shanghai sebagai contoh. Dari udara, kota tersebut mirip kota-kota di belahan bumi barat, penuh bangunan pencakar langit dan jalan-jalan raya yang padat kendaraan.
Namun, seperti juga negara-negara yang sedang gencar berkembang dari segi bisnis dan ekonomi maka penyakit korupsi merajalela di RRT. Kerasnya hukuman bagi pelaku korupsi ternyata tidak membuat jera para pelaku korupsi di negara tersebut. Hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi di RRT adalah hukuman mati ditambah penyitaan total harta benda milik para pelaku korupsi. Begitulah.
| |
