|
 |
Lagi,
Tionghoa vs Cina
Oleh: Chan.CT
Istilah Tionghoa dan Cina selalu menjadi
polemik dalam percakapan sehari-hari maupun di media cetak.
Walaupun sering sudah kita mengulasnya, namun ternyata masih
banyak kaum generasi muda yang dilahirkan pada zaman ORBA
masih belum banyak mengetahuinya lebih detail. Dibawah ini
saya kembali menambahkan point-point yang bisa dijadikan
bahan pertimbangan.
Sekalipun saya sendiri sudah rada-rada malas untuk memperbincangkan
terus masalah penggunaan istilah "Tionghoa" dan
"Cina" yang tidak
berkesudahan ini, karena masalahnya berada ditangan yang
berkuasa. Tapi
baiklah saya mencoba sekali lagi mengajukan pemahaman saya.
1. Dalam pergaulan sehari-hari diantara massa,
baik disekolah, ditempat
kerja dilapangan sepak-bola, ... biarlah kedua istilah itu,
"Tiongkok",
Tionghoa dan "Cina" itu berkembang sesuai dengan
apa adanya. Tidak akan
menjadi masalah. Saya yakin mayoritas mutlak, baik yang
Tionghoa maupun yang
dinamakan pribumi dalam penyebutan "Tionghoa"
maupun "Cina", tidak bermaksud
menghina, melecehkan yang Tionghoa, baik dahulu maupun sekarang
ini.
Masalahnya tetap ada segelintir orang merasa dengki pada
sementara pengusaha
Tionghoa "berhasil" dan dalam saat-saat tertentu,
digunakan untuk menyulut
api kemarahan atau meletupkan pertengkaran dengan menggunakan
istilah "Cina"
atau men"Cina-Cina"kan yang Tionghoa, dalam pengertian
menghina dan
melecehkan.
2. Yang menjadi penekanan saya, mengingat
perubahan penggunaan istilah
"Tiongkok", "Tionghoa" menjadi "Cina"
adalah hasil keputusan Presidium
Kabinet pada tanggal 25 Juli 1967, yang mensahkan keputusan
Seminar Angkatan
Darat untuk menggunakan istilah "Cina" sebagai
ganti istilah "Tiongkok" dan
"Tionghoa". Keputusan yang tidak bersahabat dan
salah dari pemerintah
terdahulu inilah yang harus dicabut!
Seminar Angkatan Darat ke-2 yang diselenggarakan
di Bandung pada tahun 1966
Agustus 25 - 31, wakil panglima AD Panggabean dalam laporan
kesimpulan
Seminar pada Suharto -- pimpinan Kabinet menyatakan, "Demi
memulihkan dan
keseragaman penggunaan istilah dan bahasa yang dipakai secara
umum diluar
dan dalam negeri terhadap sebutan negara dan warganya, dan
terutama
menghilangkan rasa rendah-diri rakyat negeri kita, sekaligus
juga untuk
menghilangkan segolongan warga negeri kita yang superior,
kami melaporkan
pada yang mulia, keputusan Seminar untuk memulihkan penggunaan
istilah
"Republik Rakyat Tjina" (ZhiNa Ren Min Gong He
Guo) dan "warganegara Tjina"
(ZhiNa Gong Min), sebagai ganti sebutan "Republik Rakyat
Tiongkok" dan
warga-nya. Dari segi pandang sejarah dan masyarakat, keputusan
tersebut
adalah tepat." (Setelah penggunaan ejaan baru, Tjina
berubah jadi Cina)
Bersamaan dengan itu, salah seorang peserta Seminar Letjen
Soemitro, didepan
pertemuan dengan wartawan mengumumkan Republik Rakyat Tiongkok
sebagai
Neokolonialisme - salahsatu negara imperialis, yaitu Tjinkolim
(Tjina
Kolonialisme-imperialisme).
Jadi jelas, Pemerintah RI ketika itu, setelah
Jenderal Soeharto berhasil
menggulingkan Presiden Soekarno, dan mengikuti politik Amerika
yang
anti-komunis dan anti-Tiongkok, meningkatkan aksi kemarahan
rakyat untuk
membasmi komunis dan sekaligus meningkatkan permusuhan pada
Tiongkok.
Sengaja menggantikan istilah "Tiongkok", "Tionghoa"
menjadi "Cina" yang
berkonotasi menghina dan melecehkan itu, dan tidak segan-segan
mengerahkan
massa untuk menyerbu dan mengobrak-abrik kedutaan Besar
RRT dan lebih lanjut
pembekuan hubungan diplomatik kedua negara ditahun 1967
bulan Agustus.
Perubahan penggunaan istilah "Tiongkok",
"Tionghoa" menjadi "Cina"
terjadi reaksi cukup keras, seperti yang dilakukan Mochtar
Lubis, seorang
wartawan dan penulis kawakan memuat tulisan di Harian "Kompas"
28 April
1967, menandaskan bahwa penggunaan istilah "Cina"
setidaknya telah melukai
perasaan peranakan Tionghoa di Indonesia. Juga di Surat
kabar "Sinar
Harapan" tertanggal 3 Mei 1967 telah memuat surat seorang
pembaca,
Alexsander yang menyatakan: "Kami bangsa Indonesia
yang berjiwa besar, tidak
seharusnya melukai perasaan suku bangsa lain, jadi sudah
seharusnya
menghentikan penggunaan istilah 'Cina'".
Pemerintah Orba pada saat pemulihan hubungan
diplomatik tahun 1990,
tetap saja ngotot menggunakan istilah "Cina",
sedang pemerintah RRT yang
mengutamakan dan memperhatikan kepentingan persahabatan
kedua rakyat dan
dipulihkannya hubungan diplomatik, akhirnya terpaksa menerima
untuk
menggunakan "CHINA" sebagaimana sebutan dalam
bahasa Inggris.
Sebutan nama bagi satu negara sepenuhnya adalah
hak rakyat dan
pemerintah negara bersangkutan yang harus diterima dan dihormati
oleh
setiap negara bersahabat, tapi ternyata pemerintah RI pada
saat Soeharto
berkuasa, menampakkan diri tidak bersabat dan tidak dewasa,
yang ngotot
mempertahankan sebutan "Cina". Kesalahan sikap
yang tidak bersahabat dan
tidak menghormati negara bersahabat hendaknya bisa segera
dikoreksi dengan
ketegasan dan dewasa Pemerintah sekarang. Sementara itu,
sudah dimulai sikap
tepat dari mantan Presiden Gus Dur, mantan Presiden Megawati
dan bahkan juga
presiden SBY sekarang ini, pada saat pertemuan-pertemuan
resmi dengan
pemerintah RRT, sudah kembali menggunakan istilah "Tiongkok"
dan "Tionghoa",
tidak lagi ngotot bertahan menggunakan "Cina".
Sikap dari ketiga Presiden RI
demikian itu adalah sikap bersahabat dan berjiwa besar,
hendaknya bisa
dilanjutkan maju selangkah lagi dengan pencabutan Keputusan
Presidium
Kabinet 25 Juli 1967 dan secara resmi kembali menggunakan
istilah
"Tiongkok", "Tionghoa sesuai dengan kehendak
rakyat dan pemerintah Tiongkok.
Harus berani dan tegas menyatakan kesalahan sikap pemerintah
terdahulu untuk
menegakkan kebenaran, demikian inilah sikap pemerintah yang
bijaksana dan
bertanggungjawab.
3. Tindak-tanduk seseorang, khususnya yang
negatif, yang amoral tidak
seharusnya dikaitkan dengan suku orang bersangkutan, baik
"Tionghoa" maupun
suku-suku lain yang ada di Indonesia. Karena setiap tindak-tanduk
seseorang
adalah tanggungjawab orang bersangkutan yang tidak bisa
melibatkan, apalagi
mewakili etnis dan suku secara keseluruhan. Sikap demikian
sudah seharusnya
diakhiri sebagai wujud kedewasaan bangsa ini. Saya masih
saja melihat adanya
sikap tidak tepat demikian dalam usaha memojokkan "Tionghoa"
sebagai pelaku
kejahatan besar.
Mudah-mudahan bisa dimengerti deengan
baik.
(Catatan: Dewasa ini media cetak maupun online JawaPos pimpinan
Dahlan Iskan dalam beberapa tahun ini secara konsisten sudah
menggunakan istilah Tionghoa dan Tiongkok, tidak lagi menyebut
Cina, demikian pula Majalah Indonesia Media dan Indonesia
Media Online, Sinergi, dan Suara Baru telah melakukan hal
yang sama selama 7 tahun belakangan ini. Kami juga percaya
masih banyak lagi media cetak lainnya yang sudah mengikuti
hal ini sekarang.)
| |
