Agung
Laksono: Setuju Dwikewarganegaran
Dilaporkan Oleh : Dr.Irawan
Los Angeles, September 16 , 2006 / Indonesia Media
 Sabtu
itu sejumlah masyarakat Indonesia di Los Angeles melakukan
tatap muka dengan ketua DPR-RI di lantai 3 gedung KJRI-LA
, Wilshire Blvd. Kedatangan Agung sebenarnya dalam rangka
memenuhi undangan dari USINDO dan Congress AS. Dari pertemuan
yang berjalan singkat dan disudahi dengan makan siang itu
ternyata memberi masukan kepada ketua DPR itu , dan sebaliknya
masyarakat Indonesia juga diberi update situasi terkini
di tanah air.
Beberapa point yang dipaparkan Agung tentang
situasi tanah air antara lain:
Saat ini sepertiga dari APBN digunakan untuk jadwal pembayaran
hutang, padahal angka subsidi BBM dan listrik terus meningkat
, sementara itu produksi minyak Indonesia anjlok dibawah
1,4 juta barel, sedangkan konsumsi minyak Indonesia naik
terus . Kalau kondisi ini tetap berlanjut maka Indonesia
bisa dikeluarkan dari keanggotaan OPEC. Indonesia saat ini
bukan lagi sebagai pengekspor minyak melainkan sudah menjadi
negara pengimpor minyak. Ada kesalah kaprahan mendasar dalam
pola konsumsi energi di Indonesia, yaitu masyarakat umum
masih menggunakan minyak tanah (Kerosen) yang mahal, padahal
harga gas LPG lebih murah. Hal ini dikarenakan rakyat umumnya
berpandangan bahwa kalau kompor LPG (Elpiji) adalah barang
mewah ketimbang kompor sumbu yang mengkonsumsi minyak tanah.
Kesalahan lainnya adalah tidak adanya atau kurangnya fasilitas
penyulingan minyak di Indonesia sehingga Indonesia harus
membeli bensin dari luar negeri. 
Pada umumnya anggaran belanja negara masih
memprihatinkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, contohnya
anggaran pendidikan harusnya diatas 20%, tapi kita masih
berkisar di 9,1% . Anggaran bidang kesehatan harusnya 15%,
tapi kita baru sanggup 2,6%. Kalau anggaran belanja militer
di Malaysia Rp. 400 trilliun , TNI harus puas dengan Rp.33
trilliun saja.
Dari segi investasi ternyata Indonesia masih
sulit menarik investasi baru dari luar, ironisnya sekarang
malah banyak industri di Malaysia kepunyaan orang Indonesia.
DPR menyadari perlunya Undang-undang penanaman modal yang
kompetitif sehingga bisa meningkatkan nilai saing dengan
negara lainnya. Disamping itu Undang-undang Ketenagakerjaan
juga perlu revisi besar-besaran, agar tidak menakutkan perusahaan.
Saat ini Indonesia memang terkesan masih kuat
nilai Rupiahnya karena banyak dana (petro dolar) masuk dari
Timur Tengah, mereka tidak berani menanamkan uangnya di
AS, sebab takut di tahan oleh AS. Tapi kalau sontak mereka
menarik modalnya dari Indonesia akibatnya sangat buruk.
Maka itu dihimbau agar mereka menanamkan modalnya di sector
riil, terutama di infrastruktur, macam pembangunan sarana
transportasi.
Undang-undang perpajakan sudah lebih baik,
karena sekarang sudah ada sanksi dan hukumnya bagi oknum
perpajakan yang bermanipulasi.
Tahun depan DPR akan mulai membahas Rencana
undang-undang Pemilu. Saat ini pemilihan masih sangat semrawut
DPR selalu dipusingkan oleh pengaduan Pilkada yang curang
dan pertikaian antara yang menang dan kalah. Masalahnya
mereka tidak ada yang mempunyai persiapan untuk kalah, apalagi
kalau calon calonnya ternyata masih mempunyai hubungan keluarga,
tidak jarang pertentangan antar anggota keluarga diteruskan
ke Pilkada. Untuk itu Agung ingin mencontoh sistem pemilhan
seperti di Amerika yang dilakukan sekali gus. kalau tidak
DPR setiap hari direpotkan oleh urusan pertikaian Pilkada.
Masukan dari masyarakat Indonesia kepada DPR-RI
Tegakkan HUKUM
Point ini sudah berulang kali di suarakan oleh masyarakat
Indonesia dimana saja, bahwa pentingnya menegakkan Hukum
agar Indonesia mempunyai kepastian Hukum . Ketidak pastian
hukum inilah yang banyak menyebabkan para investor hengkang
dari Indonesia. Pelaku bisnis asal Indonesia saja tidak
tahan , apalagi orang luar. Ditambahkan juga sulitnya menegakkan
Hukum di Indonesia karena mental yang dipengaruhi oleh latar
belakang budaya Feodal. Oleh karena itu pendidikan agar
keluar dari kungkungan feodalisme, dan hukum tanpa pandang
bulu harus dilaksanakan.
Sempat pula di beri contoh yang terjadi di AS; Sheriff Los
Angeles Lee Baca pernah di tilang oleh anak buahnya sebanyak
dua kali karena speeding, padahal dia masih berkuasa sebagai
sheriff. Richard Riordan ketika menjabat sebagai walikota
Los Angeles pernah ditutup restaurantnya karena pelanggaran
public health. Gubernur California Arnold Schwarzenegger
juga pernah ditangkap polisi karena mengemudi moge tanpa
SIM yang berlaku. Apakah hal seperti ini bisa terjadi di
Indonesia ?
 Perlunya
perubahan paradigma dalam sistem kerja anggota DPR, sebab
seperti Congressman di AS mereka mempunyai staff ahli yang
membantu mereka, tapi kalau di DPR-RI yang namanya staff
biasanya hanya sopir dan tukang angkat koper.
Belitung Timur gratis sekolah dan pengobatan
Bupati Belitung Timur, koq bisa membebaskan biaya sekolah
dari SD sampai SMA, serta asuransi kesehatan gratis bagi
rakyatnya. Bagaimana dengan daerah daerah lainnya ? Agung
malah bingung dan tidak percaya mendengar kejadian seperti
itu, dan berjanji akan mencari tahu kebenaran berita itu.
( ... kita tunggu saja ...red)
Travel warning dan Visa
Travel warning dan perlunya Visa yang diterapkan oleh imigrasi
terhadap warga AS yang ke Indonesia adalah tindakan yang
merugikan Indonesia sendiri. Pemeritah Indonesia harus mengupayakan
agar lebih serius menangani masalah terorisme di Indonesia
agar AS mencabut Tarvel warning tersebut. Hal ini telah
membuahkan dampak jelek sekali terhadap program pembelajaran
tentang Indonesia. Saat ini pembelajaran tentang Indonesia
oleh sarjana-sarjana AS jatuh pada peringkat terendah dibanding
dengan negara-negara Asia Tengara lainnya. Demikian pernyataan
dari Juliana Wijaya Ph.D seorang dosen bahasa dan budaya
Indonesia di UCLA.
Dwikewarganegaraan.
Kenapa sich Indonesia tidak membolehkan Dual Citizenship
? Demikian protes seorang ABG kelahiran AS. Padahal banyak
Negara yang membolehkan warganya memegang dwikewarganegaraan,
pasalnya banyak kemudahan-kemudahan dan hak untuk pemilu
yang hanya bisa diperoleh bagi warga negara Amerika. Anak
yang mengaku bernama Batara Supraba ini dengan terbata-bata
berbicara bahasa Indonesia formal dihadapan ketua DPR ini
hendaknya kami hargai, karena sebagai US Citizen bisa saja
dia tidak perlu tahu urusan ini. Semangat kepeduliannya
terhadap tanah air orang tuanya sangat berpotensial melahirkan
bibit-bibit lobbyist yang berguna bagi hubungan bilateral
AS dan RI.
Bukan Hanya yang ABG, tapi juga orang yang
sudah sepuh macam Pak Agus Djayaputra juga turut mengeluhkan
policy dari Indonesia soal dwikewarganegaraan. Diceritakan
juga ketika mantan MenKumDang dan HAM, Yusril ketika datang
ke Los Angeles pernah juga diminta masyarakat disini agar
bisa diatur dwikewarganegaran bagi orang Indonesia yang
tinggal di AS. Namun ketika itu Yusril mengatakan bahwa,
“Kalau dikasih, maka Negara-negara lainnya bisa ikut minta
seperti Pakistan, RRT , atau Afganistan”. Kakek yang berambut
putih inipun balik bertanya :”Memangnya Indonesia bukan
Negara yang berdaulat, kenapa harus menuruti orang lain,
koq tidak berpendirian?”.
Menanggapi gempuran tentang Dwikewarganegaraan
itu, akhirnya Agung Laksono yang putera-puteri-nya pernah
tinggal dan sekolah di California itu mengatakan:”Saya secara
pribadi setuju Dwikewarganegaraan diberikan kepada masyarakat
yang tinggal di AS, sejauh ini memang dwikewarganegaraan
sudah berlaku bagi anak-anak WNI yang lahir di Luar negeri
dan belum berusia 18 tahun”.
Soal Pabean
Julian seorang pengusaha impor export suku cadang kendaraan
mengeluhkan menjadi sapi perahan oknum oknum Bea Cukai di
Indonesia yang selalu mempersulit masuk keluarnya barang
di pelabuhan, dan minta agar ketua DPR memperhatikannya.
Menanggapi cerita lama ini, Agung berjanji akan mempelajarinya,
disisi yang lain beliau juga dipusingkan oleh jatuhnya perekonomian
industri textile di Jawa Barat yang saat ini tinggal 25%
akibat ketentuan Flat rate cukai container yang membawa
masuk cita halus dari luar negeri.
| 
