HOTEL DES INDES
Danardono
Banyak orang menganggap Hotel des Indes sejajar
dengan Hotel Raffles di
Singapura. Hanya bedanya, Hotel Raffles tetap lestari hingga
sekarang dan
menjadi pilihan utama tamu-tamu eksklusifnya. Seperti halnya
Gedung Harmonie,
peranan Hotel des Indes dalam sejarah kolonial amat besar.
Perundingan
Indonesia-Belanda pernah beberapa kali diadakan di sini.
Bagian hotel yang dianggap tertua adalah dependance
atau paviliun sebelah
selatan yang biasanya dipakai untuk resepsi atau pameran.
Sebelum menjadi
paviliun, bangunan itu merupakan rumah peristirahatan Moenswijk.
Berasal dari
nama pemilik pertama gedung itu, Adriaan Moens, pejabat
VOC yang kaya raya.
Sebagian besar tanah hotel merupakan milik
Reinier de Klerk. Pada tahun 1774
Klerk menjual tanah dan rumah di atasnya kepada C Postmans.
Pada tahun 1778
beralih lagi kepada pemilik baru, keluarga GJ van der Parra.
Setelah beberapa
kali berganti pemilik, pada tahun 1824 rumah itu dibeli
oleh pemerintah dari DJ
Papet.
Selanjutnya pada tahun 1828 rumah itu dibeli
oleh dua pengusaha perhotelan
Prancis, A Chaulan dan JJ Didero. Awalnya, bekas rumah tadi
dijadikan Hotel
Chaulan, kemudian Hotel de Provence (1835). Manajemen baru
di bawah pimpinan C
Denninghoff menggantinya menjadi Hotel Rotterdamsch (1854).
Hotel des Indes diresmikan pada 1 Mei 1856.
Pada tahun 1888 hotel itu beralih
ke pemilik baru, Jacob Lugt. Lugt mulai memperluas hotel
secara besar-besaran
dengan membeli tanah-tanah di sekitarnya. Namun, karena
terlalu berani
berspekulasi, Lugt kesulitan keuangan (1897).
Sejak itu Hotel des Indes dijadikan perseroan terbatas dan
mulai dilakukan
perluasan. Pada tahun 1930-an sampai 1950-an Hotel des Indes
merupakan hotel
mewah di Jakarta. Peranannya semakin menurun ketika Pemerintah
Indonesia
mengambil alih hotel tersebut dan mengganti namanya menjadi
Hotel Duta
Indonesia.
Ketika itu hotel berfungsi menampung pegawai
negeri yang tidak memperoleh
perumahan. Setelah itu namanya semakin tenggelam, terlebih
ketika berdiri Hotel
Indonesia di pusat kota Jakarta.
Sejarah hotel ini dimulai tahun 1828, ketika
dua kontraktor Prancis membeli
persil tanah Moenswijk yang kala itu merupakan salah satu
rumah peristirahatan
'jauh' di luar kota. Moenswijk berasal dari nama pemilik
pertamanya, Adriaan
Moens, seorang direktur jenderal VOC kaya raya. Dua pengusaha
Prancis itu
bernama Surleon Antoine Chaulan dan JJ Didero. Nama Chaulan
kemudian diabadikan
untuk nama Jl Kemakmuran yang berdekatan dengan hotel tersebut.
Dan kini menjadi
Jl Hasyim Ashari, itu pendiri NU kakeknya Gus Dur.
Hotel des Indes, mula-mula dikenal dengan
Hotel Chaulan, kemudian Hotel de
Provence (1835) untuk menghormati daerah pemiliknya. Kemudian
Rotterdamsch Hotel (1854). Nama Hotel des Indes yang membawanya
ke puncak ketenaran diresmikan 1 Mei 1856. Menurut Dr de
Haan, penulis buku Oud Batavia nama baru itu merupakan kasak
kusuk penulis Multatuli dengan pemilik hotel.
Pada abad ke-18 dan 19 banyak orang kaya terutama
para pejabat Kompeni yang
membangun rumah-rumah peristirahatan (landhuis) disepanjang
Molenvliet. Termasuk
rumah peristirahatan Reinier de Klerek (sekarang Gedung
Arsip Nasional) yang
letaknya tidak lebih tiga kilometer dari Glodok. Kala itu,
untuk menempuh jarak
tersebut dari pusat kota (Pasar Ikan) ditempuh selama tiga
jam dengan kereta
kuda.
Ketika penyerahan kedaulatan, Bung Karno mengganti
nama Hotel des Indes jadi
Hotel Duta Indonesian (HDI). Hotel ini pada masa akhir pendudukan
Jepang, pernah
menjadi tempat menginap para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia
(PPKI), yang dalam sidangnya pada 18 Agustus 1945 di Pejambon,
menetapkan UUD
1945, memilih Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden
dan wakil presiden.
Di samping terkenal dengan makanannya terutama
rijstafel dan berbagai masakan
Eropa lainnya, hotel setiap malam menampilkan artis tahun
1950-an dan 60-an
dalam berbagai acara hiburan. Pada tahun tersebut, beberapa
diplomat asing yang
menghadapi kesulitan perumahan di Jakarta, tinggal dan berkantor
di Hotel des
Indes.
Hotel ini letaknya berdekatan dengan gedung
BTN dan Jl Jaga Monyet (kini Jl
Suryopranoto). Dulu di sini terdapat benteng penjagaan.
Konon, karena lebih
sering menjaga monyet-monyet yang berkeliaran katimbang
musuh, dinamakan Jaga
Monyet.
Maklum pada abad ke-18 daerah ini masih hutan
belukar. Banyak yang
menyayangkan kenapa nama Jaga Monyet diganti. Sampai kini
mereka yang berusia
lanjut lebih masih mengenal Jaga Monyet katimbang Jl Suryopranoto.
Gambar gambar: http://www.rendez-vous-batavia.nl/roads/hotel-indes/
JAKARTA, KENANGAN MASA LALU
Ratusan gedung dan lokasi bersejarah yang
dulu menjadi ciri kota Jakarta kini telah lenyap. Sejarah
kebudayaan dan proses pembentukan bangsa kita sendiri pun
mulai terlupakan.
Manakala goa-goa prasejarah di Teluk Banten
dihancurkan untuklandasan bandar udara dan perluasan kawasan
industri, Gedung Harmoni Jakarta diratakan dengan tanah
untuk dijadikan jalan. Dalam waktu yang hampir bersamaan
Hotel Des Indes juga diruntuhkan untuk supermarket, kemudian
Gedung Candranaya disapu untuk kawasan bisnis, situs-situs
sepanjang DAS Ciliwung dilumatkan untuk perluasan kawasan
industri dan pemukiman, dan Situ Gintung di Ciputat ditimbun
menjadi pemukiman. Terakhir, situs prasasti Batu Tulis Bogor
diacak-acak untuk mencari harta karun. Maka makin terasa
pula negeri ini mulai berangsur melupakan sejarah masa lalunya.
Keadaan ini agaknya bisa dianggap sebagai
pencerminan dari suatu jurang dilematis, mana yang harus
mendapat priorotas: Pembangunan ataukah pelestarian budaya?
Atau, bagaimana keduanya bisa dilakukan secara simultan?
Hari demi hari kita menyaksikan satu demi satu warisan budaya
sebagai mata rantai masa lalu-masa kini-dan masa nanti lenyap
demi kepentingan lahan perumahan, sarana jalan, industri,
dan perkantoran.
Di mana pun, pembangunan fisik yang dilakukan
manusia masa kini -- langsung atau tidak -- telah menyebabkan
kerusakan, kehancuran, bahkan hilangnya data masa lalu.
Padahal data itu justru merupakan prasyarat utama wahana
untuk memahami masyarakat dan kebudayaan. Bilamana suatu
situs peninggalan budaya masa lalu gagal dilestarikan, maka
gagal pula upaya memahami jati diri dan dinamika sosial
budaya sebuah bangsa.
Fenomena paling aktual bisa kita amati dari
tata kota di Ibu Kota Jakarta yang kian hari kian meminggirkan
gedung-gedung warisan budaya. Gedung-gedung kuno dan bersejarah
itu makin terjepit di antara gedung-gedung modern yang menjulang
tinggi hampir di setiap sudut Jakarta.
Padahal bangsa-bangsa Eropa -- seperti Inggris,
Prancis, dan Rumania -- sangat menjaga gedung-gedung kuno
dan menjadikan lokasi tersebut sebagai kawasan wisata budaya.
Sebenarnya, jika Pemda DKI sedikit jeli dan mau peduli,
Jakarta sangat berpeluang memiliki kawasan ataupun kompleks
gedung-gedung kuno. Agaknya kita tak perlu malu belajar
dari pemerintah kolonial Belanda. Dari pemetaan yang ditulis
A Heuken SJ pada 1809, tempat-tempat bersejarah di dalam
kota dan daerah sekitarnya kala itu dibatasi dengan tembok
keliling untuk menjaga kelestariannya.
Tempat-tempat bersejarah itu antara lain, Museum Wayang
di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Jakarta Barat, yang
didirikan VOC pada 1640 dengan nama de oude Hollandsche
Kerk . Tujuan pendirian gedung itu untuk melayani kebutuhan
beribadah penduduk sipil Eropa dan tentara Belanda yang
tinggal di Batavia (nama Jakarta tempo dulu).
Museum Bahari di Jalan Pasar Ikan, Jakarta
Utara, yang dibangun sejak 1718 dengan sebutan gedung Westzidsche
Pakhuizen sebagai gudang rempah-rempah. Museum Sejarah Jakarta
di Jalan Taman Fatahillah, Jakarta Barat, yang dibangun
sejak 1620 oleh JP Coen dengan nama awal Stadhuis . Museum
Seni Rupa dan Keramik di Jalan Kantor Pos Kota, Jakarta
Barat, yang dibangun pada 1870 dengan nama Raad van Justitie
atau Dewan Kehakiman masa pemerintahan Belanda. Gedung Istana
Negara di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, yang dibangun pada
1873.
Gedung bersejarah lainnya adalah Gedung SMA
Negeri II di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Gedung Balai
Kota, Gedung PLN di Jalan Ikhwan Ridwan Rais, Jakarta Pusat,
Gedung Antara di Jalan Pos Utara, Jakarta Pusat, Gedung
Kantor Pos dan Giro di Jalan Pos, Jakarta Pusat, Gedung
Kesenian Jakarta di Jalan Pos Jakarta Pusat, Gedung Mahkamah
Agung di Lapangan Banteng Timur Jakarta Pusat, Gedung Ditjen
Perhubungan Laut di Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat,
Museum Joang '45 di Menteng Raya, Jakarta Pusat, dan Museum
Taman Prasasti di Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Tentu masih banyak bangunan-bangunan bersejarah
lainnya -- seperti masjid, makam kuno, dan klenteng kuno
yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini.
Sayangnya, puluhan -- bahkan ratusan -- gedung
dan lokasi bersejarah itu saat ini tidak seluruhnya dikelola
dengan memadai, malah tak sedikit yang tak terawat. Padahal
sejak zaman presiden RI yang pertama, Soekarno, peninggalan
bersejarah di Jakarta itu masih terawat. Bahkan dia masih
mempertahankan tata kota yang sangat melayani publik dengan
baik.
Tata Kota Jakarta yang cukup membanggakan
dari zaman Soekarno bisa dilihat di area sekitar Monumen
Nasional (Monas). Di lokasi itu tersebar konsep tata kota
yang hampir mirip dengan lokasi tata kota sejak perkembangan
Islam masuk di Indonesia, yakni di area Monas dan Lapangan
Merdeka yang menyerupai alun-alun sebagai sarana publik
berkumpul, di sisi timur laut terdapat Mesjid Istiqlal dan
Gereja Katedral sebagai pusat peribadatan, di sisi barat
laut terletak Istana Negara sebagai pusat pemerintahan,
dan agak jauh ke sisi timur terdapat pusat keramaian dan
perbelanjaan yakni, Pasar Senen.
Tata kota yang masih asli mudah dikenal pada
denah kota-kota kraton kuno di Jawa dan terus berkembang
di masa perkembangan Islam. Yaitu, alun-alun yang terletak
di tengah-tengah kota, bangunan-bangunan terpenting didirikan
secara tradisional dan jalan-jalan lurus berpotongan membentuk
bujur sangkar. Letak kraton-kraton sebagai pusat pemerintahan
mengarah ke sisi utara. Bangunan lain yang biasanya didirikan
di sisi barat alun-alun adalah tempat peribadatan, yakni
masjid. Ciri penting lainnya sebuah kota masa lalu adalah
adanya pasar. Di dalam kota biasanya ada lebih dari satu
pasar dan letaknya tidak selalu dekat alun-alun.
Tata kota seperti masa lalu ataupun minimal
mendekati Kawasan Monas, agaknya kini mulai ditinggalkan
para pemilik kebijakan. Monas pun kini mulai dipagari yang
berakibat makin sempitnya ruang bagi publik untuk bersosialisasi.
Tak heran jika kini di setiap sudut Jakarta sudah padat
oleh pemukiman, kawasan bisnis, pasar kaget, kumuh, kotor,
dan sedikit sekali taman yang benar-benar berfungsi sebagai
taman.
Jakarta yang terletak di dataran rendah, yang
hanya beberapa meter dari permukaan laut, setiap tahun juga
selalu dilanda banjir hingga ke jalan-jalan protokol. Sejak
zaman Kerajaan Tarumanegara, Jakarta memang sudah menjadi
langganan banjir. Seperti yang tertera dalam Prasasti Tugu,
Jakarta Utara, yang kini disimpan di Museum Sejarah DKI
Jakarta. Kerajaan ini, dengan rajanya Purnawarman, telah
menggali Kali Chandrabagha (Bekasi) dan Kali Gomati (Kali
Mati Tangerang) sepanjang 12 km untuk menanggulangi banjir.
Yang membanggakan, mereka melakukan penggalian
sekitar 16 abad silam. Kebijakan pemukiman didasarkan pada
prinsip keseimbangan ekologi. Mereka melindungi kawasan
hutan lindung dan resapan air di Kapuk Muara. Bandingkan
dengan beberapa kawasan resapan air di Jakarta Selatan yang
menurut Pemda DKI terlarang untuk gedung-gedung bertingkat
dan industri, namun kini telah berubah fungsi.
Jakarta sebagai kota yang dinamis dan metropolis
memang harus berkembang. Jakarta memang mutlak memerlukan
berbagai sarana dan prasarana modern. Termasuk mal, kondominium,
pusat-pusat perdagangan, dan tentu saja perumahan, dan gedung
bertingkat. Namun, jika peninggalan-peninggalan bersejarah
mulai dilupakan, jangan kecewa apabila suatu saat nanti
kita kesulitan merekonstruksi sejarah kebudayaan, cara-cara
hidup masyarakat masa lalu, dan menggambarkan proses budaya
bangsa kita sendiri.(endro yuwanto).
| 
