|
 |
|
Pernyataan
Wakil Presiden Dikecam Keras
[JAKARTA] Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla kembali dikecam
karena mempromosikan turisme seks bagi masyarakat Timur
Tengah. Di DPR, para politisi perempuan yang tergabung dalam
kaukus perempuan parlemen untuk hak asasi manusia (HAM),
menyatakan siap menggunakan hak politik DPR, bila wapres
tidak segera menyatakan permintaan maaf.
Hingga Jumat (30/6) siang, sekurangnya telah 18 anggota
DPR yang menandatangani surat kecaman terhadap wapres. Para
penandatangan surat kecaman itu sendiri, baru berasal dari
tiga Fraksi, yaitu Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), dan Fraksi
Partai Amanat Nasional (FPAN).
Menurut Tuti Lukman, politisi perempuan asal FPAN, dukungan
akan terus bertambah dari fraksi-fraksi lain, dan bukan
hanya berasal dari para politisi perempuan. Selain Tuti,
anggota FPAN yang turut memberi dukungan antara lain Latifah
Iskandar, dan Tristanti Mitayani.
Dukungan dari FKB antara lain Nurysahbani Katjasungkana,
Badriyah Fayumi, Anna Muawanah, Ida Fauziah, dan Anisah.
Sementara FPDI-P, antara lain Eva Kusuma Sundari, Edi Mihati,
Elviana, Elva Hartati, Ida Fauwzy, Dewi Djakse, Tumbu Saraswati,
Ribka Tjiptaning, Ismayatun, dan Nadrah Isahari.
Pada kesempatan terpisah, kecaman juga dilakukan oleh sejumlah
organisasi perempuan, seperti Sekar, Cetro, Mahardika, YLBHI,
Kalyanamitra, GPSP, Yappika, Ciba, Seknas Fitra, Migran
Care, Fatayat NU, Infid, dan Formappi, di kantor YLBHI,
Jakarta.
Wapres seperti diberitakan media berbahasa asing, Kamis
(29/6) menyatakan bahwa strategi negara untuk menarik turis
asing harus disesuaikan dengan selera turis. Dia menyebut
tidak masalah, kalau banyak turis Timur Tengah ke Puncak
mencari janda, karena para turis itu akan memberi banyak
keuntungan.
Dia menyebutkan, setelah turis itu pergi, wanita yang ditinggalkan
akan mendapat keuntungan seperti rumah, dan anak-anak yang
ditinggalkan bisa memiliki gen yang lebih baik, hingga akan
ada lebih banyak artis televisi dari keturunan mereka.
"Itu pelecehan luar biasa. Bagaimana pejabat negara
yang harusnya menegakkan HAM, malah memicu pelanggaran HAM,
mendorong perdagangan perempuan. Padahal kita sedang berupaya
memberantas perdagangan perempuan, yang rancangan undang-undangnya
sedang dibahas," kata Eva.
Dewi Djakse juga mengecam wapres, yang menjadikan perempuan
sebagai komoditi seks. "The tourists would bring numerous
benefits to the woman and their offspring, as well as the
country's entertaintment community," kata wapres, seperti
dikutip dalam pemberitaan.
Jawaban wapres yang disampaikan melalui media, Jumat (30/6),
bahwa ucapannya itu hanya bercanda, dinilai sangat tak pantas.
"Kalau dia mau guyon, kenapa harus bawa korban yang
besar. Ini bukan guyon, tapi pelecehan," ujar Eva.
[B-14/IM]
|
