|
 |
|
BENCANA
ALAM JANGAN SAMPAI TUTUPI MASALAH-MASALAH BESAR NASIONAL
Akhmad Assad
 Bencana
alam besar ataupun kecil tak kunjung henti mendera negeri
kita sejak selesainya pilpres 2004 dan timbulnya "pimpinan
nasional" yang baru .Ternyata berragam kebijakan yang
dijalankan oleh formasi kekuasaan yang baru, secara nasional
juga banyak miripnya dengan dampak bencana-bencana alam
itu.
Hati kita sedih ketika tsunami menerpa Aceh dan kini kita
pilu kembali dengan apa yang diperbuat oleh gempa di Daerah
Istimewa Jogjakarta dan provinsi Jawa Tengah. Ditambah lagi
dengan sejumlah kalamitas lain yang berskala lebih kecil
dibanyak bagian Nusantara.
Namun hendaknya kita ingat bahwa semua itu serta dampaknya,
penderitaan yang dirasakan oleh sesama warga dan saudara
kita setanah air, jangan sekali-kali sampai membuat masyarakat
kita melupakan dan lengah terhadap jumlah besar masalah-masalah
besar dalam skala nasional yang dihadapi oleh bangsa kita.
Sangat sukar untuk membuat urutan prioritas dalam menyebut
problema-problema yang berat, rumit dan banyak yang telah
berlangsung lama.
Sangat krusial dan menentukan dalam upaya bangsa kita untuk
mengalahkan praksis dan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme
ialah pentingnya menyelesaikan secara tuntas melalui jalur
hukum kasus mantan presiden Soeharto. Demikian juga aspek
crime against humanity dari kasus itu yang sekait dengan
jatuhnya korban berjumlah sangat besar pada peristiwa-peristiwa
1965-1966.
 Sangat
menentukan pula sekait dengan eksistensi Republik Indonesia
seperti yang kita punyai sekarang ini ialah masalah RUU
Anti Pornoaksi dan Pornografi. Tentu saja semua negara didunia
ini mempunyai UU tentang perbuatan mesum dan pornografi.
Namun larangan yang kebablasan, apalagi yang disengaja disusupi
oleh maksud memberlakukan secara setapak demi setapak sebuah
azas yang bertentangan dengan keadaan dan tradisi bangsa
kita yang plural dan toleran adalah sangat membahayakan
bagi persatuan dan kesatuan kita dalam kehidupan berbangsa.
Inilah bahaya RUU APP bila sampai formulasinya yang akan
disahkan oleh DPR akan bertolak belakang dengan substansi
Pancasila.
Permasalahan besar lainnya ialah hubungan pemerintah terkini
yang bersifat sangat mengabdi (servile) kepada modal asing
sekait dengan masalah Freeport, Blok Cepu, Newmont dan lain-lain.
Sekait Freeport, sikap pemerintah yang hanya mengobarkan
sentimen nasionalis semata pada dampaknya dengan kehidupan
warga di Irian Barat dengan mengabaikan pembangunan cepat
dan yang dapat diraba (tangible) disana bahkan dapat berdampak
pada sentimen untuk melepaskan diri dari Republik ini. Dan
tanggungjawab terletak sepenuhnnya pada pundak pemerintah
SBY-JK.
Kumpulan sangat besar dari masalah yang berawal dari kebijakan
pemerintah terkini, seperti dalam hal menaikkan harga BBM
secara sangat drastis, sangatlah merugikan kehidupan rakyat
banyak. Sangat optimistik bahwa misalnya kaum pekerja, buruh
dan karyawan, demikian juga petani dan elemen-elemen masyarakat
lainnya telah berani menggeliat untuk menuntut perbaikan
nasibnya. Para cerdik pandaipun tak henti-henti melontarkan
kritik pada pemerintah karena penyelenggaraan negara nya
sangat amburadul.
Semua ini menuntut pada seluruh bangsa untuk berorganisasi,
bergerak, bersatu dalam kegiatan untuk memperbaiki nasib
bangsa ini. Jajaran kekuasaan yang ada semakin tampak sudah
perlu untuk diganti dengan yang pro rakyat, pro demokrasi
dan pro bangsa. Semua ini adalah tugas berat kita, demi
kita sendiri pula.
AAsaad
|
