KONGRES
AS JANJI BANTU TINGKATKAN KEMAMPUAN PARLEMEN RI
 Jakarta
(ANTARA News) - Ketua Kongres Arizona Amerika Serikat (AS)
Jim Kolbe
mengatakan akan membantu kemampuan parlemen Indonesia dalam
berbagai hal
sehingga bisa meningkatkan proses demokratisasi di Indonesia.
"Kami akan membantu untuk meningkatkan
keahlian, independensi dan masalah
anggaran yang dibutuhkan sebuah lembaga legislatif dalam
membangun
demokrasi," kata Kolbe usai bersama tiga anggota kongres
lainnya menemui
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden Jakarta,
Selasa.
Menurut ia, komisi yang dipimpinnya memang
bertugas untuk melakukan
kerjasama dengan parlemen negara-negara lain di seluruh
dunia untuk
meningkatkan kapasitas demokratisasi di seluruh dunia.
Selanjutnya, pihak kongres Arizona juga mengundang
10 anggota parlemen
Indonesia untuk melakukan kunjungan balasan ke AS untuk
meninjau sistem
demokrasi yang dijalankan di lokal distrik California dan
Washington.
Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Dino
Patti Djalal mengatakan dalam
pertemuan tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta
agar hubungan
kerjasama antara parlemen AS dan Indonesia ditingkatkan,
karena keduanya
merupakan negara demokrasi terbesar di dunia.
Presiden juga menjelaskan mengenai tantangan
yang sedang dihadapi Indonesia
seperti proses rekonstruksi ekonomi, proses perdamaian di
Nanggro Aceh
Darussalam, penyelesaian masalah Papua, good corporate governance,
pelaksanaan anti korupsi, demokratisasi, pemberantasan terorisme
dan
penanganan flu burung.
Sementara itu Menhan Widodo AS yang ikut dalam
pertemuan tersebut mengatakan
dalam pertemuan itu tidak dibahas masalah yang menyinggung
kasus Papua.
"Intinya mereka ingin memberi apresiasi
tentang yang sudah dilakukan oleh
pemerintah Indonesia. Hal itu menjadi bahan pertimbangan
bagi pemulihan
hubungan kedua negara. Ini menjadi sangat penting untuk
meningkatkan kerja
sama militer yang selama ini terganjal oleh beberapa persepsi,"
katanya.
Sedangkan Panglima TNI Djoko Suyanto menambahkan
bahwa dalam pertemuan itu
juga disinggung dalam mengenai rekonstruksi program International
Military
Education Training (IMET) yang disepakati untuk ditingkatkan
lagi.
"Pak presiden tadi juga menekankan posisi
kita bahwa program itu bukan untuk
mendikte posisi TNI, tetapi untuk keterbukaan demokratisasi
dan pengetahuan
tentang HAM. Dan itu sudah berjalan selama ini. Tidak berhenti
sama sekali
program itu, tapi memang ada penurunan pada akhir 1990an,"
katanya.
Ditambahkannya, para anggota kongres itu berkomitmen
untuk lebih
memperjuangkan peningkatan hubungan pendidikan itu, dengan
menambah jumlah
peserta pendidikan dengan memfokuskan pendidikan ke arah
manajeman
profesionalitas.
Menurut Panglima, anggota kongres itu juga
menilai arah reformasi TNI sudah
berjalan di arah yang benar meski belum sepenuhnya selesai.(IM)
| 
