|
 |
|
Kwik: RI Sulit Keluar dari Jerat
Utang
 Yogyakarta,
CyberNews. Mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie mengatakan,
bangsa Indonesia akan sulit keluar dari jeratan utang luar
negeri, karena pemerintah tidak mau meminta penghapusan
utang.
"Indonesia akan sangat berat lepas dari jeratan utang,
karena pemerintah masih bersikukuh tidak mau minta penghapusan
utang," katanya pada diskusi Consultative Group on
Indonesia (CGI), Utang Baru, dan Penjajahan Ekonomi, di
Yogyakarta, Senin (27/2).
Menurut dia, pemerintah masih menilai permintaan penghapusan
utang sebagai sesuatu yang hina, sehingga tidak mau meminta
penghapusan utang. Apalagi, negara maju juga telah menjadikan
utang sebagai strategi penguasaan. "Sebenarnya, pemberi
utang juga harus bertanggung jawab karena telah memberikan
utang dengan tidak benar dan tanpa survei yang jelas tentang
kekuatan pengutang dalam membayar," katanya.
Ia mengatakan, pascaturunnya Presiden Sukarno, yang disebut
Amerika Serikat (AS) sebagai hadiah besar, Indonesia langsung
dikapling oleh sejumlag pengusaha AS. "Mengutip penelitian
yang dilakukan Jeffrey Winters, pada Desember 1969 di Jenewa
dilakukan sidang antara pemerintah dengan pemerintah,"
katanya.
Pada waktu itu, pengusaha AS meminta berbagai hal di antaranya
Freeport mendapatkan Papua, bahkan pengusaha AS juga ikut
mengusulkan tentang undang-undang penanaman modal asing
(PMA).
Selain itu, didirikan lembaga IGGI yang bertugas mengucurkan
utang ke Indonesia untuk menjadikan Indonesia begitu mudah
didikte, karena banyaknya utang, termasuk melakukan privatisasi
badan usaha milik negara. "Kondisi itu masih terus
berlangsung, dan saat ini sekitar 100 dari 150 perusahaan
akan segera diprivatisasi. Sisanya masih akan ditahan,"
katanya menegaskan.
( ant/cn05/IM )
|
