Sebutan “Tiongkok”, “Tionghoa dan “Cina”?

Oleh: Prof.Kong Yuan Zhi - Universitas BeiJing

Catatan Redaksi: Bagi yang ingin membaca sekaligus keseluruhan naskah bisa melakukannya dengan mengakses website Indonesia Media di www.indonesiamedia.com
Bagian ke-1 dari 7 Bagian
Presiden Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun lebih akhirnya turun panggung pada tanggal 21 Mei 1998. Seiring dengan makin mendalamnya gerakan demokrasi dan reformasi, politik diskriminasi terhadap orang Tionghoa di Indonesia juga mengalami perubahan. Berbagai partai politik, organisasi dan media orang Tionghoa, berbondong-bondong mengajukan penggantian kembali sebutan “Cina” menjadi “Tiongkok” dan “Tionghoa”. Dan masalah tersebut telah menjadi perdebatan hangat didalam masyarakat.

Sebenarnya yang mana lebih tepat, sebutan “Tiongkok” atau “Cina”? Sebutan “Zhong Hua Ren Min Gong He Guo” menjadi “Republik Rakyat Tiongkok” atau “Repiblik Rakyat Cina”? Lalu, sebutan keturunan Tionghoa atau keturunan Cina bagi “Hua Yi” di Indonesia? Dimana makna “Cina” yang mengandung penghinaan itu sesungguhnya?

Yang pasti, sebutan yang tepat terhadap satu negara, “Tiongkok” atau “Cina” adalah masalah kehormatan, begitu juga sebutan terhadap orang Hua di Indonesia menjadi “orang “Tionghoa” atau orang “Cina” adalah masalah kehormatan bagi mereka. Tiongkok dan berbagai lapisan rakyat di Indonesia sangat memperhatikan masalah-masalah sensitif ini, masalah yang wajar terjadi dalam hubungan perasaan sesama manusia. Ijinkanlah saya mengajukan pendapat-pendapat pribadi saya mengenai masalah ini.

1. Asal-usul sebutan “Tiongkok” dan “Cina”.
Kalau kita usut sebutan “Tiongkok” dari dinasti Shang, dimana ketika itu daratan Tiongkok terpecah jadi banyak negara-negara atau kerajaan kecil, sebentar tunduk, sebentar mengkianati kerajaan Shang. Ketika dinasti Shang menguasai wilayah ditengah-tengah kerajaan yang berada disebelah Timur, Barat, Utara dan Selatan, maka negara kerajaan ini disebut “Tiongkok” (Zhong Guo dalam lafal bahasa daerah Hokian, yang juga berarti Negara-Tengah).

Sebenarnya, kalau diteliti lebih jauh, istilah “Tiongkok” sudah muncul didalam “ Kumpulan Sajak-kuno” jaman kerajaan Zhou. Kerajaan Zhou Barat menyatakan daratan dan kerajaan ditengah sebagai “Tiongkok”, yang merupakan daerah central dan pusat kebudayaan. Begitulah kemudian setelah makin bersatunya bangsa Tionghoa menggunakan sebutan “Tiongkok” sampai saat kini.

Sedangkan istilah “China” yang biasa disebutkan orang asing pada “Tiongkok” sebenarnya adalah netral saja. Sebagaimana penulis pernah menyatakan, jauh pada pertengahan abad ke-7 seorang Biksu Zheng (Pendeta Budha) ternama Tiongkok ke India “Melawat ke Barat”, menyatakan orang India menyebut Tiongkok sebagai “Moko China”. Didalam “Riwayat Biksu-Chi Shi” juga tercatat dengan menjelaskan “China” sebagai “Kebudayaan China”. Didalam “Kumpulan Istilah Terjemahan” dari Song She Fa Wen, disebut: “ China sebagai satu negara budaya. Yang memuji negera tersebut sebagai tempat mendapatkan baju-pakaian”.
Hingga jaman kini, Biksu Sumansu berpendapat, “Istilah China, bukan berasal dari bunyi dinasti ‘Qin’, karena dalam sajak kuno India ‘Mokoboroto’ sudah menyebutkan panggilan China itu”. Berdasarkan buku dari India dimasa dinasti Boroto, yaitu dimasa dinasti Shang di Tiongkok pada tahun 1400 Sebelum Masehi, sudah digunakan istilah “China”. Dengan demikian jelas, bahwa “China” tidak ada hubungan dengan “Qin”, juga tidak mungkin lebih dahulu adanya jaman-porselen, baru muncul sebutan “China” sebagai Tiongkok.
Sementara orang beranggapan “China” muncul dari istilah “Jing” yaitu Negara Chu. Pada saat jenderal Zhuang meresmikan dirinya sebagai raja negara Chu diabad ke-4 Sebelum Masehi. Ketika itu didalam tulisan-tulisan di India, Persia dan Eropah sudah muncul sebutan “China” untuk Tiongkok. Sedangkan berdasarkan “Encyclopedia” terbitan terbaru, menyatakan “China” berasal dari bunyi “Qin” dinasti. Dan “Encyclopedia” ini secara sepintas menyatakan ucapan Biksu Zheng Yi Jing dari dinasti “Tang” bahwa orang barat menyebutkan negara “Tang” sebagai “China”. Sementara pelajar diluar negeri juga tidak setuju menyatakan bahwa “China” berasal dari bunyi “Qin” dinasti.

Pada saat ini sebutan dunia barat pada Tiongkok, sebagaimana seorang Profesor bahasa Latin menyatakan: “ istilah ‘Zhong Guo’ didalam bahasa Inggris menjadi ‘China’, bahasa Perancis menjadi ‘Chine’, bahasa Jerman menjadi ‘China’ adalah perubahan dari bahasa latin ‘Cina’.
Di Jepang, istilah “China” baru muncul sekitar pertengahan jaman Dinasti Ming. “Ditahun 1895, Jepang dari Persetujuan ‘MaKwan’ mendapatkan 200 juta gr emas dan pulau Taiwan”. Ketika itu orang Jepang berteriak girang :”Jepang menang! China kalah!” Dengan demikian, sejak saat itu mulailah dari menghormati Tiongkok menjadi memandang rendah dan menghina. Dari peperangan itulah, Jepang menyebut Tiongkok yang semula Morokoshi Kara menjadi “China”. Tiongkok sebagai negara kalah perang didalam perang Tiongkok-Jepang (1894 – 1895). Dan sebagai penyelidik jalan menuju negara perkasa, serombongan pemuda Tionghoa belajar ke Jepang. “Diantara orang Tionghoa ketika itu, tidak sedikit yang merasa istilah ‘negara Qing’ mengandung arti negara asing menguasai Tiongkok, maka sangat membencinya”. Misalnya, Liang Qi Chau dan Huang Xing adalah yang berpendapat demikian.

Bagian ke-2 dari 7 Bagian.
2. “Tiongkok”, “Tionghoa” dan “Cina” dalam sejarah Indonesia.
Perkembangan Bahasa Indonesia berasal dan berdasarkan bahasa Melayu. Didalam karya sastra klasik bahasa Melayu, seperti “Riwayat Hang Tuah” dan “Peringatan Melayu” di abad ke--17 sudah menyebut “Tiongkok” sebagai “Cina”. Dan disini tidak ada pengertian menghina, begitulah di Malaya dari dahulu sampai sekarang menyebut “Tiongkok” dengan “Cina”. Sebelum abad 20, di Indonesia juga menyebut “Cina” pada “Tiongkok”.

Seiring dengan perkembangan gerakan nasional Indonesia, ditahun 1900 orang Tionghoa di Indonesia mendirikan “Tionghoa Hui Kwan”. Dan ditahun itu juga membangun sekolah-sekolah Tionghoa. Pengenalan Hoakiao terhadap tanah leluhurnya makin dalam dan hubungannya juga makin rapat, “dari sebelumnya menyebut Cina sebagai Zhong Guo, dan orang Cina sebagai orang Tiongkok, kemudian dirubah menjadi Tiongkok untuk negara dan Tionghoa untuk sebutan orang.”

Pada tahun 1897, perantau Jepang di Indonesia mendapatkan hak yang sama dengan orang Eropah, ini tentunya sehubungan dengan kuatnya negara Jepang. Hal ini telah membangkitkan kesadaran nasional Huakiao. Tahun 1910 pemerintah kolonial Belanda menentukan 3 tingkat warga dalam undang-undang kewarganegaraan: Warga kelas-1 adalah orang Eropah (termasuk orang Jepang); Warga kelas-2 adalah orang asing Timur (terutama orang Tionghoa) dan warga klas-3 adalah orang Indonesia, yang disebut pribumi. Inilah manifestasi politik “perpecahan” yang dilakukan kolonial Belanda. Penguasa kolonial Belanda menggunakan istilah “Cina” untuk menghina para Huakiao, oleh karenanya membuat mayoritas Huakiao sangat jengkel dengan sebutan tersebut.

Sun Yat Sen pada tahun 1905 di Tokio mendirikan Perserikatan Tiongkok, yang menentukan program “Pengguntingan kuncir, pemulihan Tionghoa, mendirikan nasion yang mempunayi hak sederajat”. Dan di tahun 1911 dibawah pimpinan Sun Yat Sen, revolusi Sing-hai menggulingkan dinasti feodal “Qing”, mendirikan Republik Tiongkok, dan setelah itu Huakiao di Indonesia menyebut dirinya sebagai orang Tiongkok, menggantikan istilah “Cina” dengan “Tiongkok” untuk sebutan negara dan “Tionghoa” untuk sebutan orang, sebagai satu sikap memperlakukan “hasil kemenangan revolusi Rakyat Tiongkok”. Dengan demikian memastikan bahwa istilah “Cina” adalah bermakna penghinaan yang tidak seharusnya digunakan lagi.

Anggaran dasar Tionghoa Hui Kwan pada tahun 1928 juga secara resmi merubah “Cina” jadi “Tionghoa”. Dan pada tahun itu juga, Gubernur Belanda juga secara resmi menggunakan istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa”.

Sejak saat itu, tokoh-tokoh perjuangan nasionalis melawan penjajah Belanda seperti Tjipto Mangunkusumo, Kihajar Dewantoro, Tjokroaminoto, Sutomo dan Sukarno dan lain lain. Semua juga sudah menggunakan sebutan “Tiongkok” dan “Tionghoa”. Tidak lagi menggunakan istilah “Cina”. Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan di tahun 1945 sampai sebelum peristiwa “G30S” tahun 1965, pemerintah Indonesia tegas dalam pendirian ini. Termasuk press-media seluruhnya menggunakan “Republik Rakyat Tiongkok”, tidak satupun yang menggunakan “Republik Rakyat Cina” dan tidak menyatakan orang Tiongkok sebagai orang Cina.

Perlu ditekankan disini, pada saat pembukaan hubungan diplomatik Tiongkok-Indonesia di tahun 1950, didalam dokomen resmi yang ditandatangi kedua belah pihak juga menggunakan Republik Rakyat Tiongkok untuk sebutan “Zhong Hua Ren Min Gong He Guo”, dan selanjutnya pihak pemerintah Indonesia dalam hubungan surat resmi juga menggunakan istilah “Tiongkok” untuk “Zhong Guo” dan “Tionghoa” untuk “Zhong Hua”, sebagai sebutan pada Zhong Guo untuk negara dan orang Tionghoa untuk orang Hua (Hua Ren). Jadi jelas, setelah memasuki abad 20 ini, istilah “Cina” yang mengandung makna menghina itu sudah tidak digunakan lagi dan yang jelas sangat menyakiti hati para Huakiao itu bisa dimengerti secara baik oleh suku-suku lainnya.

Perlu juga diingat, selama puluhan tahun itu, Pemerintah Indonesia tetap saja selalu menyatakan mentaati Undang-Undang Dasar 1945. Sedang ayat-pertama Pasal 10 “Warganegara”, jelas menyatakan orang Tionghoa yang lahir di Indonesia sebagai peranakan Tionghoa, dan tidak menggunakan istilah “Cina”.

3. Pemerintah Soeharto mengganti “Tiongkok” dan “Tionghoa” jadi “Cina”.
Tak lama setelah meletus peristiwa “G30S”, di Indonesia terjadi arus anti Tiongkok dan anti Tionghoa. Tidak hanya di suratkabar, bahkan di tembok Kedutaan Tiongkok di Jakarta juga dicoret “Ganyang Cina” dll semboyan anti Tiongkok dan anti Tionghoa.

Seminar Angkatan Darat ke-2 yang diselenggarakan di Bandung pada 25 – 31 Agustus 1966 wakil panglima AD Panggabean dalam laporan kesimpulan seminar pada Suharto - pimpinan kabinet menyatakan, “Demi memulihkan dan keseragaman penggunaan istilah dan bahasa yang dipakai secara umum di luar dan dalam negeri terhadap sebutan negara dan warganya, dan terutama menghilangkan rasa rendah diri rakyat negeri kita, sekaligus juga untuk menghilangkan segolongan warga negeri kita yang superior, kami melaporkan pada yang mulia, keputusan seminar untuk memulihkan penggunaan istilah “Republik Rakyat Tjina” (ZhiNa Ren Min Gong He Guo) dan “warganegara Tjina” (ZhiNa Gong Min), sebagai ganti sebutan “Republik Rakyat Tiongkok” dan warga-nya.

Bagian ke-3 dari 7 Bagian.
Dari segi pandangan sejarah dan masyarakat, keputusan tersebut adalah tepat.” (setelah penggunaan ejaan baru, Tjina berubah jadi Cina) Bersamaan dengan itu, salah seorang peserta seminar Letjen Soemitro, didepan pertemuan dengan wartawan mengumumkan Republik Rakyat Tiongkok sebagai Neokolonialisme – salah satu negara imperialis, yaitu Tjinkolim (Tjina kolonialisme-imperialisme).

Pada tanggal 25 Juli 1967, Presidium Kabinet mensahkan keputusan Seminar Angkatan Darat untuk menggunakan istilah “Cina” sebagai ganti istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa”. “Presidum Kabinet setelah mempertimbangkan sejarah penggunaan istilah ‘Cina’ dan sebagai istilah yang disenangi rakyat Indonesia, menyatakan keputusan yang dianjurkan Seminar Angkatan Darat adalah tepat.” Kemudian juga dinyatakan, “Pernyataan tersebut adalah untuk menyatukan bahasa dan peningkatan efisiensi, menghindari adanya dualisme dalam penggunaan bahasa didalam aparat negera”. Dengan demikian, secara resmi pemerintah Indonesia menggunakan istilah “Cina” untuk menggantikan “Tiongkok” dan “Tionghoa”.

4. Reaksi Pemerintah Tiongkok dengan digunakannya istilah “Cina”
Sejak akhir Agustus 1966, setelah wakil panglima AD melaporkan keputusan pada Soeharto untuk mengganti nama Republik Rakyat Tiongkok, pengumuman resmi pemerintah, siaran Radio-TV dan surat kabar berturut-turut merubah sebutan Republik Rakyat Tiongkok menjadi “Republik Rakyat Tjina” dan menyebut warga Tionghoa menjadi “warga Tjina”. Pembicaraan Pejabat Menteri Luar Negeri Diah, didepan konfrensi-press 20 September dan Pernyataan Menteri Luar Negeri 23 September mengenai pengiriman kapal dari Tiongkok untuk mengangkut Huakiao yang dipersekusi, telah mulai menggunakan istilah “Cina” tersebut. Untuk itu, pihak Tiongkok melalui “Harian Rakyat” pada 27 Oktober menyiarkan editorial: “Perubahan sepihak pemerintah Indonesia atas sebutan nama negara Tiongkok, adalah penghinaan besar terhadap Rakyat Tiongkok”, dan Rakyat Tiongkok menyatakan “sangat marah” atas sikap pemerintah Indonesia yang tidak bersahabat tersebut.

Editorial lebih lanjut menyatakan: “Umum sudah mengetahui bahwa ‘Cina’ ketika Indonesia pada masa dikuasai oleh kaum imperialis dan kolonialis, adalah istilah yang digunakan untuk menghina rakyat Tiongkok.”
Dan oleh karenanya, pemerintah Tiongkok telah mengajukan protes berulang kali atas penggantian istilah nama negara secara sepihak oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 28 Pebruari 1967 Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, mengundang Duta Besar Tiongkok untuk menghadiri pembukaan “Sidang Istimewa” MPRS, secara gegabah merubah Republik Rakyat Tiongkok menjadi “Republik Tiongkok”. Setelah diprotes dengan keras, pihak pimpinan MPRS pada tanggal 3 Maret sekali lagi melempar undangan dengan merubah nama Republik Rakyat Tiongkok menjadi “Republik Rakyat Tjina”. Untuk itu, sekali lagi pihak Duta Besar kami secara tegas dan keras protes terhadap sikap pemerintah Indonesia tersebut.

Pada tanggal 14 Mei tahun yang sama, pihak kementerian luar negeri Indonesia mengirim surat resmi pada Duta Besar kami, sekali lagi merubah nama negara Republik Rakyat Tiongkok menjadi “Repblik Rakyat Tjina”, dan Duta Besar kami untuk kesekian kalinya mengajukan protes sekeras-kerasnya. Menyatakan tindakan pemerintah Indonesia demikian itu adalah satu penghinaan dan provokasi yang serius terhadap Republik Rakyat Tiongkok.

Pada tanggal 4 Desember 1989, delegasi Tiongkok yang dipimpin oleh Wakil Menlu Shu Guo Xin tiba di Jakarta, untuk memperbincangkan masalah teknis normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. Berdasarkan yang disiarkan surat kabar di Indonesia, dalam perbincangan kedua negara, pihak Tiongkok tegas mempertahankan sebutan “Republik Rakyat Tiongkok” dan bukan “Republik Rakyat Cina”, karena istilah “Cina” mengandung pengertian menghina. Tapi pihak pemerintah Indonesia bertahan dan berpendapat masalah istilah ini diluar agenda yang diperbincangkan.
Secara tegas dan keras mempertahankan penyatuan dan keseragaman istilah yang digunakan internasional adalah satu pendirian ilmiah yang tepat.

Pada tahun 1994, ketika Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, J. Juwana mengunjungi Universitas BeiJing mengungkap peristiwa yang terjadi: Pada saat beliau menyerahkan Surat Kuasa Negara pada Presiden Tiongkok, surat kuasa semula menggunakan sebutan ‘Cina”. Kontan saja Pemerintah Tiongkok menolak dan mengembalikan surat kuasa itu. Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok terpaksa mengirim kembali Suarat Kuasa itu ke Jakarta, untuk merubahnya dengan ejaan bahasa Inggris “China” dalam sebutan Tiongkok, barulah surat kuasa itu diterima.

Majalah “Indonesia dan Asian” (No-111, Juli 2000) dalam reportase wawancara dengan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Chen Shi Qiu mengenai masalah “Cina”, Duta Chen secara tegas menandaskan: kebencian rakyat Tiongkok terhadap sebutan “Cina” ada sebab sejarahnya. Rakyat Tiongkok mendengar sebutan “Cina” menjadi terkenang pengalaman pahit yang terhina dan tersiksa yang dialaminya selama penjajahan imperialis-Jepang. Sebutan “Cina” sangat melukai perasaan rakyat Tiongkok. Sebelum tahun 1967, di Indonesia selalu menggunakan sebutan “Tiongkok”, begitu juga bahasa yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi, setelah dikeluarkannya Ketetapan Presiden dan Presidium Kabinet ditahun 1967, merubah sebutan Tiongkok jadi Cina. Sudah tentu ini adalah tindakan yang sangat tidak bersahabat terhadap Tiongkok.

Bagian ke-4 dari 7 Bagian
Pada saat normalisasi hubungan diplomatik kedua negara ditahun 1990, kedua belah pihak juga sudah mencapai kesepakatan resmi, semua dokumen pemerintahan Indonesia menggunakan sebutan “China” untuk Tiongkok, dan tidak lagi menggunakan “Cina”. Tetap sangat disesalkan, sampai saat kini masih saja sementara aparat pemerintah dan surat kabar tertentu tetap saja menggunakan sebutan “Cina”. Kami sangat mengaharapkan mereka bisa bertolak atas dasar menghormati perasaan Rakyat Tiongkok, memperbaiki sebutan yang salah itu, dan dengan demikian bisa memainkan peranan secara aktif meningkatkan persahabatan rakyat kedua negara.

5. Reaksi orang Tionghoa dirantau.

Orang-orang Tionghoa kelahiran Indonesia sebelum tahun 1960 abad ke-20, umumnya mengerti adanya perbedaan makna dari dua sebutan “Tiongkok” dan “Cina” itu, bahkan mereka merasakan sendiri kepahitan sejarah ketika itu. Seorang pelajar Leo Suryadinata (Liao Jian Yi) di Singapore menyatakan: sebutan “Cina” bagi orang Tionghoa kelahiran Indonesia adalah mengandung arti penghinaan. Juga pelajar Indonesia, Li Tik Tjing menyatakan: “Di Asia Tenggara, terutama bagi peranakan Tionghoa dan Hakiao di Indonesia, setelah mereka berhubungan dengan bangsa Melayu, merasa terhina kalau mereka menyebutkan ‘Cina’ untuk Tiongkok dan Tionghoa.” Li Tik Tjing pada tahun 1988 di majalah Vista No27, ketika menjawab pertanyaan wartawan, juga tetap mempertahankan pendapatnya sampai saat kini didalam bahasa Indonesia ‘Cina’ bermakna penghinaan.
Kami berpendapat, yang dimaksud orang Tionghoa kelahiran Indonesia (baik peranakan Tionghoa maupun Huakiao) oleh Leo Suryadinata dan Li Tik Tjing, pada pokoknya adalah orang-orang Tionghoa Indonesia yang lahir sebelum tahun 1960. Siauw Giok Tjhan dalam bukunya “Lima Jaman” juga secara jelas menunjukkan” Pemerintah Soeharto sengaja merubah “Tiongkok” jadi “Cina” untuk menghina Tiongkok. Wartawan Oei Liong Thai, peranakan Tionghoa yang pada tahun 70-an menetap di Belanda juga berkali-kali menunjukkan: yang tepat adalah “Tionghoa” dan seharusnya mencampakan “Cina”. Beberapa tahun terakhir ini, kami berkesempatan mengunjungi Indonesia, Eropah dan juga di Beijing sendiri ketika bertemu dan bercakap-cakap dengan orang-orang tua dan setengah baya Tionghoa, pada umumnya mereka tidak menggunakan “Cina” dalam menyebut Tiongkok
Sudah barang tentu pada masa kekuasaan Soeharto didepan umum dan dalam tulisan resmi, mereka terpaksa harus menggunakan juga istilah “cina” itu. Bisa dimengerti, demi keselamatan mereka sendiri. Kami juga tidak menyangkal diantara orang tua Tionghoa ada juga yang mengambil sikap tidak apa-apa dengan sebutan “cina”, tetapi mayoritas orang Tionghoa tidak bisa menerimanya.
Bagi orang Tionghoa yang lahir setelah tahun 1960, karena tidak mengerti latar belakang sejarah kedua istilah itu, ditambah sebagai satu ketentuan resmi pemerintah Soeharto mencekokinya melalui Radio, TV dan media pers dengan menggunakan istilah “Cina” dalam menyebutkan Tiongkok, dan mayoritas mereka dalam menyebut “Cina” juga tidak bermaksud menghina, maka akhir-akhir ini pemuda-pemuda Tionghoa dari Indonesia yang melancong ke Tiongkok juga menjadi sedikit yang menggunakan istilah “Tiongkok”.

Perlu ditekankan disini, sekalipun di Malaysia dan Singapore dalam bahasa Melayu mereka menyebut Tiongkok dengan “China”, orang Tionghoa setempat dan peranakan Tionghoa sebagai keturunan Cina, menyebutkan suku Tionghoa sebagai kaum Cina, tetapi tidak sedikitpun mengandung pengertian menghina. Ini disebabkan karena di Singapore dan Malaysia tidak pernah terjadi peristiwa politik yang sengaja merubah sebutan “Tiongkok” dan Tionghoa” menjadi “Cina” untuk menghina Tiongkok dalam rangka politik anti-Tiongkok dan anti-Tionghoa, seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1967.
Ketika kami mengunjungi Singapore dan Malaysia, mendapatkan pengertian bahwa istilah “Cina” tidak bermakna penghinaan bagi orang Tionghoa dan Huakiao di Singapore dan Malaysia. Jadi, sungguh berbeda dengan latar belakang khusus dan sejarah khusus yang terjadi di Indonesia, yang tidak bisa diragukan lagi, bahwa sementara orang Indonesia justru sengaja menggunakan istilah “Cina” ini untuk menghina Tiongkok dan orang Tionghoa.

6.Reaksi dari Pribumi Indonesia

Harian “Kompas” tanggal 28 April 1967 memuat surat Mochtar Lubis, seorang wartawan dan penulis ternama, didalam surat itu menandaskan bahwa penggunaan istilah “Cina” setidaknya telah melukai perasaan peranakan Tionghoa di Indonesia.
Surat kabar “Sinar Harapan” tertanggal 3 Mei 1967 juga telah memuat surat seorang pembaca, Alexsander yang menyatakan: “Kami bangsa Indonesia yang berjiwa besar, tidak seharusnya melukai perasaan suku bangsa lain, jadi sudah seharusnya menghentikan penggunaan istilah ‘Cina’”.

Bahkan didalam intern Angkatan Darat juga ada orang yang menentang digunakannya istilah “Cina”. Mereka mengatakan: “Seandainya tindakan demikian itu mengakibatkan kehilangan simpatik orang Tionghoa di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, maka akan mengancam kestabilan rencana ekonomi dari kabinet. Seandainya tujuan kita adalah menghina Republik Rakyat Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok, perubahan penggunaan istilah “Cina” itu tidak akan mencapai tujuan, karena yang lebih dahulu terkena, merasa terhina dan terlukai perasaannya adalah orang-orang Tionghoa di Asia Tenggara terutama di Indonesia.”

Bagian ke-5 dari 7 Bagian
Harian “Angkatan Bersenjata” tanggal 8 Agustus 1967, memuat tulisan Jauhari Achmad, yang mencoba memberikan penjelasan dan pembelaan atas penggunaan istilah “Cina”. Dia menyatakan digunakannya kembali istilah “Cina” bisa secara cepat mendapatkan sambutan secara luas, membuktikan bahwa istilah itu sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia. Penulis menyangkal bahwa istilah “Cina” mengandung arti penghinaan. Dikatakan selanjutnya, seandainya bermakna penghinaaan, itu juga dibuat oleh masyarakat orang Tionghoa sendiri. “Kesensitifan orang Tionghoa dalam masalah ini berhubungan erat dengan sikap dan tindakan mereka dibidang perdagangan. Sikap dan tindakan mereka itu justru yang melukai perasaan pribumi Indonesia.”

Dibawah tekanan keras dari pemerintah Soeharto setelah tahun 1967, sebagian besar pers-surat kabar menyebutkan Tiongkok dengan “Cina”, hanya sebagian kecil saja, seperti Harian “Merdeka” pernah bertahan menggunakan istilah “Tiongkok” dalam jangka waktu cukup lama. “Kamus Besar Indonesia” terbitan Departemen Pendidikan cetakan tahun 1988, tidak lagi bisa ditemukan istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa”. Yang ada hanyalah “Cina” yang berarti
1. Satu negara besar di Asia;
2. Suku bangsa yang tinggal dinegara itu.
Dan dalam penjelasan lebih lanjut dinyatakan “Republik Rakyat Cina. Kecuali itu, ada juga sementara politikus dalam pembicaraan dan tulisannya sekaligus menggunakan Cina dan Tiongkok.

Sampai pada tahun 1997, dikeluarkannya “Kamus Umum Mandarin - Indonesia” terbitan Universitas Indonesia, juga tidak terdapat istilah “Tiongkok”, yang ada hanya kata “Zhong Hua” diterjemahkan jadi Tionghoa. Sedang dalam penjelasan tambahan ke-13 kata “Zhong Guo” diterjemahkan jadi “Cina” dan “Zhong Hua Ren Min Gong He Guo” diterjemahkan jadi “Republik Rakyat Cina”. Inilah akibat politik anti Tiongkok dan anti Tionghoa yang telah merasuk dan meluas dijaman pemerintahan Soeharto.

Sunagguh sangat menggembirakan kita, perkembangan reformasi dan demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini telah membawakan suasana baru. Pada saat Abdur Rahmad Wahid menjabat Presiden Indonesia di akhir tahun 1999, pejabat-pejabat resmi pemerintahan mulai menggunakan lagi istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa” menggantikan “Cina”. Presiden Wahid sendiri memelopori dalam kata sambutannya menggunakan istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa”. Penulis ketika mengunjungi Indonesia pada Agustus 2000, sahabat-sahabat lama menjelaskan pada penulis, bahwa Presiden Wahid didalam laporan kerja pemerintah bulan Agustus itu, sudah secara tegas menggunakan sebutan “Republik Rakyat Tiongkok” dan tidak lagi menyebut “Republik Rakyat Cina”. Tentu ini adalah satu berita yang sangat menggemberikan.

Dalam laporan lain, yang pada saat kini menjabat wakil Presiden, Megawati bahkan merasakan dirinya bangga bisa menggunakan istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa” lagi. Pada tahun 1998 didepan rapat massa di Jawa Timur, Megawati bahkan pernah mengatakan: “Sejak dahulu sampai sekarang, saya tetap menggunakan sebutan Tiongkok dan Tionghoa, keyakinan saya ini tidak berubah untuk selama-lamanya”.

Pada September 1999, Konsulat Indonesia di Hong Kong ketika mengucapkan Selamat 50 Tahun Berdirinya Republik Rakyat Tiongkok dan pada bulan Juni 2000 dalam rangka memperingati 50 tahun Hubungan Diplomatik RI-RRT, beliau juga sudah menggunakan istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa”, tidak lagi “Cina”.

Pada Agustus 2000, ketika Wakil Presiden Tiongkok Hu Jin Tao mengunjungi Indonesia, Duta Besar Indonesia di Tiongkok, Kuntara yang menyertai delegasi, dalam setiap siaran pers dan pembicaraan didepan umum, beliau menggunakan istilah Republik Rakyat China.

Mayoritas yang dinamakan pribumi Indonesia bisa mengerti, demi menghormati dan tidak melukai perasaan rakyat Tiongkok dan peranakan Tionghoa yang hidup di Indonesia, mereka bisa tidak menggunakan sebutan “Cina” lagi, tapi kembali menggunakan sebutan “Tiongkok” dan “Tionghoa”. Tetapi, karena penggunaan istilah “Cina” yang dipaksakan itu sudah berlangsung dan terbiasa selama puluhan tahun, tidaklah aneh kalau akhirnya sudah menjadi sebutan sehari-hari. Dan dengan demikian kitapun tidak perlu terlalu kecewa dan pesimis.
Sayapun yakin, mayoritas mutlak mereka tentunya tidak ada maksud untuk menghina dan melukai perasaan rakyat Tiongkok, dan bisa bersahabat bagaiakan satu saudara dengan peranakan Tionghoa yang sudah hidup turun temurun di Indonesia. Kita harus bisa sabar melancarkan propaganda dan menanti kesediaan mereka merubah sebutan yang tidak tepat itu.

5. Beberapa alternatif penyelesaian
Sementara ini paling sedikit ada 3 cara penyelesaian. Pertama terus menggunakan istilah “Cina” dalam menyebut Tiongkok; Kedua, merubahnya kembali dengan sebutan Tiongkok; dan Ketiga, menggunakan ejaan bahasa Inggris “China”. Kecuali itu, ada juga sementara orang mengajukan untuk menggunakan istilah Zhongguo (seperti yang diajukan wartawan Oei Liong Thai, Tionghoa asal Indonesia yang telah menentap di Belanda) atau China, dan lain lain.. Tetapi, pendapat penulis sebutan yang lebih tepat dan ilmiah seharusnya adalah Republik Rakyat Tionghoa.

Bagian ke-6 dari 7 Bagian
Yang pasti kami tidak bisa menerima sebutan Tiongkok sebagai “Cina”. Sebagaimana pada tahun 1967 pemerintah Soeharto memaksakan perubahan Tiongkok menjadi Cina dengan alasan:
1. Untuk menghilangkan rasa “rendah diri” yang ada pada kaum pribumi dan menghapus rasa “superior” dari orang Tionghoa dan Hakiao di Indonesia;
2. Pemulihan istilah yang umum digunakan di dalam dan di luar Indonesia dengan berbagai bahasa dalam sebutan Tiongkok dan rakyat Tiongkok;
3. Keseragaman bahasa yang digunakan dalam sebutan terhadap “Tiongkok”.

Kami mengambil sikap menentang dan mengkritik alasan yang diajukan pemerintah indonesia itu. Seperti yang telah dijelaskan terdahulu, masalah sebutan terhadap negara kami adalah masalah prinsip yang menghargai Tiongkok sebagai negara. Jadi, seharusnya diatas dasar pengertian inilah kita melanjutkan mendalami pengertian dan berdiskusi. Sebenarnya istilah “Cina” adalah istilah yang netral. Tetapi, dalam sejarah Indonesia, imperialisme penjajah-Belanda justru menggunakan istilah “Cina” itu untuk menghina Tiongkok.
Pada awal abad ke-20 gerakan pembebasan nasional rakyat Asia makin memuncak, orang Tionghoa Indonesia yang revolusioner mendirikan Tionghoa Hui Kwan, yang tegas menentang kaum penjajah menggunakan istilah “Cina” yang bermakna menghina itu dan menggunakan sebutan Tiongkok. Terutama setelah Revolusi Xing-hai yang dipimpin Dr. Sun Yat Sen pada tahun 1911 berhasil menggulingkan Dinasti “Qing”, dan dibentuknya Republik Tiongkok, orang Tionghoa di Indonesia secara resmi menggunakan istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa”, sebagai satu pernyataan penghargaan dan perasaan menghormati hasil kemenangan rakyat Tiongkok, sekaligus juga perasaan bangga sebagai turunan berkulit-kuning.
Jadi, sekali-kali bukan sesuatu perasaan “superior” terhadap pribumi Indonesia yang dituduhkan sementara orang. Sedikitpun juga tidak beralasan kalau dinyatakan bahwa penggunaan istilah “Tiongkok” membuat rasa “rendah-diri” pada pribumi Indonesia. Ambillah Proklamator Kemerdekaan RI, Soekarno sebagai pejuang besar melawan imperialisme dan kolonilaisme sebagai contoh bahkan yang oleh pemerintah Soeharto sendiri, Soekarno pada tanggal 8 Nopember 1986 dinobatkan sebagai Pahlawan Bangsa, baik jauh sebelum maupun setelah kemerdekaan, beliau selalu menggunakan istilah Tiongkok dalam menyebutkan negara kami, tidak sekali juga beliau menggunakan istilah Cina atau Tjina. Ini adalah sikap agung Soekarno, yang bisa menghargai dan menghormati Sun Yat Sen dan rakyat Tiongkok dan menjadikannya teladan berevolusi bagi dirinya sendiri.
Adalah juga Soekarno yang telah menempatkan Republik Rakyat Tiongkok sebagai kawan seperjuangan rakyat Indonesia dalam melwan imperialisme dan kolonialisme. Dengan sebutan “Tiongkok” pada Zhongguo itu, apakah bisa dikatakan Soekarno telah menempatkan nasion Indonesia “rendah-diri”? Tentu saja tidak!

Apa yang dikatakan “Pemulihan istilah yang umum digunakan didalam dan diluar Indonesia dengan berbagai bahasa dalam sebutan Tiongkok dan rakyat Tiongkok”. Umum mengetahui, bahwa bahasa yang digunakan didunia internasional, dalam bahasa Inggris menyebut Tiongkok dengan China, dan jelas istilah “Cina” dalam ejaan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah yang berlainan. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa Inggris, dan dalam jangka waktu panjang didalam bahasa Indonesia juga sudah menggunakan istilah Tiongkok dalam menyebutkan Zhonggou dalam lafak Hokkian. Jadi, adalah juga tidak beralasan perubahan penggunaan istilah “Cina” dalam sebutan “Tiongkok” untuk keseragaman bahasa yang dipakai internasional.

Keseragaman sebutan istilah untuk “Zhongguo”, juga tidak masuk akal. Belasan tahun sebelum tahun 1965, di Indonesia dari atas sampai kebawah semua menyebut “Tiongkok” untuk Zhongguo, dan bukan Cina (Tjina). Baru setelah tahun 1967, dilancarkan gelombang anti-Tiongkok dan anti-Tionghoa oleh pemerintah Soeharto, digunakanlah istilah “Cina” untuk mengganti istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa”. Yang jelas adalah bermuatan politik dan bukan untuk keseragaman bahasa dan istilah!

Bagi Indonesia, penggunaan istilah bahasa Inggris “China” untuk menggantikan sebutan Tiongkok masih lebih baik ketimbang sebutan “Cina”. Karena “China” bersifat netral sedang “Cina” bermakna menghina. Tetapi, dalam ejaan baru bahasa Indonesia tidak ada bunyi ejaan dengan Ch, jadi kurang selaras seandainya memaksakan istilah bahasa Inggris China kedalam bahasa Indonesia. Ini kalau sekadar kita tinjau dari segi bahasa. Tapi, kalau kita mau meng-Indonesia-kan nama Zhongguo dari bahasa Inggris, mengapa tidak meng-Indonesia-kan nama-nama negara “Amerika”, “Inggris”, “Perancis”, “Belanda” dan lain lain negara juga dari bahasa Inggris? Sebagai satu langkah keseragamanan bahasa dan istilah?

Sejak Soeharto naik tachta di tahun 1967 merubah penggunaan istilah “Tiongkok” menjadi “Cina”, dan setelah Soeharto lengser ditahun 1998 berarti istilah “Cina” telah berlangsung lebih dari dari 30 tahun didalam masyarakat Indonesia. Bahkan dikalangan generasi muda masyarakat Tionghoa juga sudah menjadi biasa dengan penggunaan istilah “Cina” itu. Tentu adalah sesuatu yang tidak realis, seandainya sekarang juga setelah dipulihkannya hubungan diplomatik kedua negara RI-RRT, istilah “Cina” dihilangkan secara keseluruhan.

Bagian ke-7 (tamat)
Diakhir tahun 60-an, dimulainya kekuasaan Soeharto, penerbitan di Indonesia dan macam-macam peta-Atlas sampai pada sebutan Laut Tiongkok Selatan, untuk merubah jadi Laut Cina Selatan juga memerlukan proses. Sedang dilihat dari hukum, karena perubahan penggunaan sebutan “Tiongkok” jadi “Cina” adalah keputusan Presidium Kabinet ditahun 1967, maka sudah seharusnya kita juga harus menunggu pencabutan penggunaan sebutan “Cina” dari Presidium Kabinet yang akan datang.
Pelurusan masalah yang terjadi didalam masyarakat atas kesalahan sebutan terhadap nama negara kami, Zhongguo bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan bagaikan hilangnya embun dipagi hari. Tetapi, dari pandangan sejarah dan titik tolak persahabatan rakyat kedua negara yang harus saling menghargai dan menghormati, kami berhak menuntut pihak Pemerintah Indonesia untuk segera kembali menggunakan sebutan “Tiongkok” dan untuk sebutan lengkap menjadi Republik Rakyat Tiongkok. Sebagaimana tertulis diatas penandatanganan perjanjian pembukaan hubungan diplomatik kedua negera Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia ditahun 1950.

Sejarah telah mencampakan kekuasaan Soeharto yang bersikap tidak bersahabat pada rakyat Tiongkok, gerakan demokrasi dan reformasi terus bergulir meningkatkan nasionalis dan persahabatan yang harmonis antar suku. Masyarakat Tionghoa di Indonesia juga telah meningkat kesadarannya, secara inisiatif mengajukan agar pemerintah memperhatikan setiap masa sejarah sebutan terhadap kelompok suku-Tionghoa di Indonesia. Mayoritas pranakan Tionghoa di Indonesia yang lebih suka dipulihkannya kembali sebutan Tionghoa, mereka tegas menentang sebutan “Cina”, karena sebutan “Cina” yang mengandung penghinaan itu sangat melukai perasaan mereka.Tuntutan demikian ini adalah satu tuntutan yang wajar, dan tentunya sangat bermanfaat untuk memperkokoh kerukunan dan persatuan nasional, sangat menguntungkan bagi usaha mendorong maju ketentraman dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Kong Yuan Zhi,
BeiJing, Oktober 2000

FastCounter by bCentral