|
 |
|
Gus Dur Minta Presiden Yudhoyono
Hapuskan SBKRI
Oleh
Rikando Somba
 Jakarta
- Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meminta warga
keturunan Tionghoa di Indonesia bersabar menghadapi pungutan
liar, terutama dalam mengurus Surat Bukti Kewarganegaraan
Indonesia (SBKRI). Ia pun menyindir pungli adalah hal yang
wajar karena mental birokrasi Indonesia sudah demikian akrab
dengan korupsi.
Namun, ia berjanji akan menyurati Presiden Yudhoyono untuk
memperjuangkan pemutihan SBKRI bagi kalangan Tionghoa.
”Nanti saya kirimkan ke Presiden disertai surat saya. Kalau
dia (Presiden Yudhoyono) mau baca, ya, dia bagus,” kata
Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini di
depan pengurus Lembaga Anti-Diskriminasi Indonesia (LADI)
yang menemuinya di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
(PBNU), Jakarta, Rabu (25/1).
Gus Dur mengakui SBKRI itu merupakan kebijakan yang diskriminatif
dan bernuansa rasis. Ia pun mengusulkan pemerintah untuk
melaksanakan pemutihan bagi warga Tionghoa yang belum mendapat
SBKRI dan membentuk tim khusus meneliti pungli dan penyimpangan
dalam kepengurusan SBKRI. Pemerintah harus bertanggung jawab
atas masih adanya kebijakan yang diskriminatif dan tak sesuai
dengan konstitusi.
Persoalan diskriminasi itu dikeluhkan oleh Pengurus Harian
LADI, Rebeka Harsono. Ia menyebutkan kini masih terdapat
300.000 warga keturunan Tionghoa yang belum memiliki SBKRI.
”SBKRI itu rasis dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945” keluhnya.
Menjawab ini, Gus Dur dengan nada menyindir birokrasi, meminta
kembali agar warga keturunan ini tetap sabar. (n/IM)
|
