| Para
'Tikus' Diminta Tobat
SBY: Imigrasi Ditata Ulang
Luhur Hertanto - detikcom
 Jakarta
- Pemerintah akan segara melakukan penataan ulang menyeluruh
terhadap lembaga keimigrasian yang dinilai penuh praktek
penyelewengan serius dan
merugikan negara dalam jumlah besar. Langkah ini meliputi
penegakan hukum pada oknum pejabat yang terlibat, sistem
dan fasilitas kerja.
"Restrukturisasi perlu dilakukan agar
lembaga ini menjadi lebih bersih, akutabel, kredibel dan
profesional. Perlu penanganan cepat dan tepat, kalau tidak
bisa menghambat," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat,
Senin (19/12/2005).
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam jumpa
pers usai rapat kabinet terbatas membahas rencana penataan
ulang imigrasi. Rapat diikuti oleh Menlu Hassan Wirajuda,
Kapolri Jenderal Sutanto Menkominfo Sofyan Djalil, Jaksa
Agung AR Saleh, Menko Perekenomian Boediono dan Menkeu Sri
Mulyani.
Langkah retrukturisasi didukung dengan pemeriksanan
penegakan hukum kepada para tersangka. Selanjutnya akan
diikuti dengan peningkatan kapabilitas
organasasi termasuk pemenuhan perangkan kerja yang lebih
modern, aman, dan efesien.
Presiden menjelaskan, rencana retrukturisasi
ini didasari pada berbagai temuan dan keluhan masyarakat
tentang berbagai praktek penyimpangan oleh petugas imigrasi.
Baik berlangsung di dalam negeri maupun di luar negeri.
Seperti korupsi biaya fiskal perjalanan ke
luar negeri yang diperkirakan merugikan negara lebih dari
Rp 1 triliun. Pungutan liar terhadap pada TKW dan TKI. Pasport
palsu. Kontrol daftar cekal yang lemah. Pemerasan terhadap
wisatawan dan investor luar negeri.
"Kalau begini, siapa yang mau datang?
Karena jengkel mereka akhirnya pindah ke negara lain. Padahal
kita perlu kedatangan mereka demi pendapatan negara,"
ujar SBY.
Berhentilah
Kepala Negara menyerukan pada seluruh oknum
petugas dan pejabat imigrasi yang melakukan penyimpangan
segera menghentikan praktek itu. Tindakan mereka selama
ini selain merugikan dalam segi materi juga mencoreng nama
baik bangsa.
"Masih ada waktu bagi mereka yang berlaku
tidak benar untuk berbenah diri Berhentilah mereka-mereka
yang melakukan penyelewengan. Saya ucapkan
terimakasih pada petugas imigrasi yang bekerja dengan tulus,"
kata Presiden.
Setelah imigrasi, langkah retruksturisasi
ini juga dilaksanakan ke lembaga-lembaga negara lainnya
yang sering dikeluhkan korup oleh masyarakat seperti BPN,
Bea dan Cukai, Pajak dan BUMN.
(nrl)
| 
