|
 |
|
DPR
Desak Pergantian Panglima TNI
|
|
Panglima TNI Jendral Endriartono
Soetarto |
Ryamizard Ryacudu |
JAKARTA - Regenerasi di
tubuh Tentara Nasional Indonesia saat ini terhambat dan
tidak berjalan semestinya. Hal itu terkait dengan diperpanjangnya
masa tugas Panglima TNI Jenderal Endriartono Soetarto. Endriartono
sendiri sudah diperpanjang masa pensiunnya sebanyak tiga
kali.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beralasan,
penggantian Panglima TNI baru akan dilakukan setelah masalah
penyerahan senjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berakhir.
Dengan demikian, saat ini SBY tidak punya alasan lagi melakukan
penundaan pengajuan calon.
Demikian dikatakan oleh anggota Komisi I DPR (bidang pertahanan)
Yuddy Chrisnandi, di gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, Rabu
(14/12). Menurutnya, sikap Presiden yang mengulur-ulur waktu
dan tidak segera melakukan penggantian Panglima TNI, bisa
menghambat regenerasi TNI.
"SBY harus segera mengajukan calon ke DPR. Hal ini
agar pada masa persidangan mendatang, DPR sudah bisa melakukan
pembahasan. Apalagi, saat ini proses penyerahan senjata
GAM sudah hampir tuntas. Sebuah institusi akan sehat kalau
proses regenerasi berjalan dengan baik," katanya.
Dijelaskan, aspirasi untuk segera dilakukannya penggantian
Panglima TNI juga terjadi di intern TNI. Dia juga melihat
adanya kesan SBY menolak mantan Kepala Staf Angkatan Darat
Jenderal Ryamizard Ryacudu untuk menggantikan Endriartono.
"Isyarat penolakan itu bisa dilihat dari tidak diterimanya
Ryamizard sewaktu diusulkan Megawati menjadi Panglima TNI.
Yang kedua adalah perpanjangan sampai tiga kali atas Endriartono,"
paparnya.
Secara terpisah, anggota Komisi I DPR Deddy Djamaluddin
Malik mengungkapkan, ada baiknya Endriartono mengajukan
usul pengunduran diri. Menurutnya, jika Endriartono mengundurkan
diri akan mempermudah SBY dalam mengambil keputusan.
"Penggantian Panglima TNI merupakan hak presiden. Tapi
akan lebih baik kalau SBY segera membuat kepastian. Jangan
terus membuat alasan-alasan menunda pergantian," tandasnya.
Lebih lanjut dia mengemukakan, perlu ada komunikasi politik
yang lebih baik. Jangan sampai kemudian muncul kesan SBY
memang seorang peragu dalam mengambil keputusan.
Yuddy Chrisnandi mengutarakan, Ketua Umum Partai Golkar
Jusuf Kalla tidak memiliki kepentingan apa pun dan menyerahkan
persoalan penggantian tersebut kepada Komisi I untuk membahasnya.(sas-60v/IM)
|
