Kesederhanaan Lee

Dilaporkan oleh: Jeffrie Geovanie
KETIKA berkunjung ke Bali minggu lalu, saya mendapatkan cerita dari seorang teman yang baru saja datang dari Singapura. Kawan itu kebetulan duduk di kelas bisnis, persis di tempat duduk barisan pertama.
Ia sudah memesan tempat duduk itu sebelum keberangkatan. Dalam percakapan dengan penumpang disebelahnya, dia surprise. Ternyata penumpang itu adalah salah satu menteri dalam Kabinet Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura yang juga ikut rombongan. Mereka akan menghadiri pertemuan dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, sekaligus meninjau korban bom Bali.
Uniknya, PM Lee tidak naik pesawat khusus, melainkan pesawat reguler komersial. PM Lee berangkat ke Bali bersama 6 orang lainnya yang terdiri dari empat menteri, istrinya dan satu pengawal pribadi. PM Lee juga tidak menggeser tempat duduk teman saya, sekalipun ia mampu melakukannya.
Bukan hanya itu, untuk sekelas PM Singapura yang termasuk negara kaya di dunia, apalah artinya kalau hanya membeli sebuah pesawat khusus yang digunakan oleh seorang PM. Tetapi Lee tidak melakukannya. Ia malah berbaur dengan penumpang umum.
Cerita berbeda tentu berasal dari pesawat-pesawat komersial dalam negeri. Pada hari kedatangan Presiden Yudhoyono ke Bali, sejumlah jadwal penerbangan ditunda. Bahkan, pesawat yang sudah mendekati Bandara
Internasional Ngurah Rai juga harus berputar-putar.
Pengamanan pascabom Bali memang superketat, sehingga bisa dimengerti. Namun, bukan kali ini saja jadwal kedatangan rombongan presiden atau wakil presiden atau bahkan menteri dan anggota DPR yang mengganggu jadwal perjalanan masyarakat umum.
Sejumlah kolega dekat saya menceritakan kisah-kisah seperti ini. Ada anggota DPR yang dengan enaknya tertawa-tawa, karena mampu menahan jadwal keberangkatan sebuah pesawat untuk menunggunya yang terkena macet di jalanan.

Indonesia memang lebih dikenal sebagai negara pejabat, ketimbang negara pengurus. Kata government-pun diterjemahkan menjadi pemerintah. Padahal, sudah sejak lama Muhammad Hatta menginginkan kata pemerintah itu diganti dengan pengurus. Tetapi memang, sampai sekarang sulit untuk mengubah kebiasaan lama dan sebutan usang.
Bagaimana bisa kita mengubah bangsa dan negara ini, sementara untuk mengubah sebutan pemerintah menjadi pengurus saja kita tidak bersedia? Istilah kerennya, public servants atau pelayan publik.
Prof Deliar Noer juga sudah seringkali menulis tentang Daulat Tuanku, bukan Daulat Rakyat, yang berlaku di republik yang didirikan oleh para cendekiawan dan intelektual sipil ini.
Padahal, dengan berbagai sebutan itu, justru berakibat negatif kepada perilaku para elite. Ketika satu masalah buruk terjadi, kita menyaksikan para elite sering menampakkan wajah sedihnya. Namun, satu hari setelah peristiwa itu, keadaan menjadi normal kembali ketika agenda lain menyusul dan berganti. Wajah elite sangat mudah berubah, tergantung keadaan.
Kata anekdot, Indonesia sebetulnya tidak pernah memiliki seorang presiden, sejak Soekarno sampai Yudhoyono. Lalu siapa mereka? Raja.
Akar-akar kekuasaan di Indonesia memang berasal dari berbagai bentuk kerajaan besar dan kecil. Ditambah dengan kolonialisme bangsa-bangsa Barat yang memiliki motif ekonomi, jadilah sumber kekuasaan itu sebagai
gabungan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan mempertahankan struktur feodal lama. Bahkan setelah 60 tahun merdeka pun sisa-sisa dari kolonialisme dan feodalisme itu tidak juga tumbang. Para penguasa sama mudahnya memberhentikan sebuah kapal laut yang hendak berlayar di masa lalu dengan kapal terbang yang hendak mengudara hari ini. Andai ada yang punya kuasa menghentikan proses perputaran waktu, mungkin para penguasa itu juga akan melakukannya.
Bangsa ini tentu tidak seberuntung Singapura yang memiliki Lee. Kesederhanaannya mengagumkan. Kesederhanaan itu juga kita temukan di banyak negara lain, terutama di negara-negara Eropa. Kantor-kantor kementerian di sana tidak lebih besar dari sebuah rumah toko di kawasan Kelapa Gading.
Lihatlah Indonesia, kantor-kantor kementerian sampai kantor-kantor BUMN dan perbankan luar biasa tinggi, megah dan besarnya. Dengan kemasan yang seperti itu, benarkah memang ada pekerjaan raksasa yang diurus? Sampai kini, kita memang sudah melihat hasilnya, yakni lebih banyak memunculkan situasi tidak produktif.
Dengan kesibukan yang kita lihat selama seminggu ini ketika bom meledak di Bali, seolah-olah dunia kita sudah betul-betul dikepung oleh kengerian. Padahal, di tengah situasi seperti ini, media dan masyarakat idealnya tidak memberikan apresiasi begitu besar kepada teroris.
Bahkan, media dan masyarakat selayaknya menganggap sepi kaum teroris. Tentunya hal ini diimbangi dengan kewaspadaan penuh alat-alat pertahanan dan keamanan untuk menghalangi atau malah menangkap mereka. Teroris biasanya mencari simpati lewat gebyarnya pemberitaan. Pada saat kita berharap elemen-elemen di pemerintahan bekerja, justru mereka malah banyak bicara. Kesemrawutan informasi menggelisahkan kita semua. Kegagahan dan kepongahan justru datang setelah bencana.
Dari uraian pembuka artikel ini, mestinya kesederhanaan Lee juga layak jadi tauladan. Bukan zamannya lagi memamerkan kesombongan di tengah kemiskinan, penyakit dan bencana. Kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Afrika Selatan dalam rombongan besar selayaknya tidak diulangi lagi, dengan alasan apapun. Kaum muda Indonesia jangan sampai terus berkerumun di sekitar penguasa. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi salah satu simbol perjuangan kaum muda selayaknya terus mendapatkan perhatian. Walaupun bukan menggunakan anggaran negara, katakanlah anggaran pribadi masing-masing, sulit kita menemukan adanya kebutuhan yang betul-betul luar biasa untuk mendatangi negara orang lain dengan rombongan besar.
Bukan hanya hal itu akan merepotkan kedutaan besar kita, melainkan juga pemerintah negara yang kita kunjungi.
Begitu juga kelompok kelas menengah yang mestinya kian independen dari pemerintah. Bukti-bukti sudah tertebar nyata, betapa kedekatan dengan penguasa yang tidak disertai kritisisme justru berakibat buruk. Kelas menengah bentukan penguasa akan tumbang dengan sendirinya.
Benalu-benalu politik, ekonomi dan hukum pada gilirannya akan mendapatkan hukuman setimpal. Para pesohor di masa lalu, justru kita lihat mulai menjadi pesakitan, satu demi satu, di masa kini.
Memang, bukan hal yang mudah untuk membalikkan situasi keterpurukan bangsa ini. Tetapi, juga bukan suatu hal yang mustahil bahwa kita bisa bangkit menjadi negara yang betul-betul mampu melindungi kepentingan bangsa dan negara. Pelajaran yang kita dapatkan dari PM Lee adalah kesederhanaan.
Sementara dari kalangan turis asing yang meneruskan masa liburannya di Bali adalah optimisme, ditambah dengan kalkulasi rasional. Kita sebetulnya sudah banyak mempunyai tokoh nasional yang bisa dijadikan sebagai cermin hidup. Tetapi, dalam saat-saat yang kalut seperti sekarang, apa salahnya kita mencoba menengok sosok yang mulai kita dekati, yakni tokoh-tokoh di negara tetangga kita sendiri, beserta masyarakatnya.

FastCounter by bCentral