Delapan Perusahaan Malaysia Disidik
Akibatkan Kebakaran Hutan di Riau

JAKARTA - Ada temuan mengejutkan terkait kebakaran hutan di Kalimantan
Barat, Riau, dan Sumatera Utara sehingga menimbulkan kabut asap tebal sampai
ke negara tetangga. Delapan perusahaan Malaysia diduga jadi penyebab
kebakaran.

Saat ini pemerintah menyidik perusahaan-perusahaan itu. Pemiliknya terancam
hukuman 15 tahun penjara.

Hal ini diungkapkan Menteri Kehutanan M.S. Ka'ban kepada wartawan seusai
bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden kemarin.
"Setelah diinventarisasi, dari 10 perusahaan (yang diduga membakar hutan),
delapan di antaranya dari Malaysia," katanya.

Kedelapan perusahaan itu adalah PT Tunggal Mitra Plantation, PT Langkat Inti
Hibrida, PT Budaya Loh Jinawi, PT Agri Plantation, PT Jaya Perkasa, PT Multi
Gambut Industri, PT Bumi Reksa Nusa Sejati, dan PT Mustika Agro Sari.

"Mereka sudah disidik Kementerian LH (Lingkungan Hidup, Red) karena membuka
lahan dengan pembakaran," ujarnya. "Pemiliknya akan dikenai sanksi
setimpal."

Dia menyesalkan perluasan lahan dengan cara seperti itu. Kebanyakan
menggunakan cara tradisional dengan membakar hutan. "Seharusnya dengan zero
burning. Jika menggunakan cara-cara tradisional, mereka akan dikenai law
enforcement," tegasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, berdasar data Departemen Kehutanan sejak 14
Agustus hingga pukul 14.30 kemarin, jumlah titik api menurun drastis.
"Jumlah hot spot (titik api, Red) turun karena ada hujan di Kalbar,"
katanya.

Ka'ban mengatakan, beberapa titik api berasal dari wilayah Malaysia. Antara
lain, Semenanjung Malaya (9 titik api), serta Sabah dan Sarawak (24 titik
api). "Kami ingin jelaskan bahwa sumber titik api tidak hanya dari dalam
negeri," ujarnya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut juga menerangkan, pemerintah
Malaysia telah bersedia memberi bantuan. Misalnya, mengirimkan 128 tim bomba
(pemadam kebakaran) dan tim teknis. "Tim teknis akan membantu para petani
mengolah perkebunan," katanya

Secara terpisah, jubir Kepresidenan Dino Pati Djalal menjelaskan, pemerintah
Malaysia telah mengetahui delapan perusahaannya yang nakal tersebut. Karena
itulah, pemerintah Malaysia mau membantu. "Saat menelepon Presiden SBY
beberapa waktu lalu, PM Abdullah Ahmad Badawi menangkui adanya perusahaan
Malaysia yang nakal," tuturnya.

Persiapan Bikin Hujan

Dalam waktu dekat, pemerintah akan merealisasikan hujan buatan. Hal itu
dilakukan lewat kerja sama TNI-AU, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi), dan PT Dirgantara Indonesia. "Mudah-mudahan, zat kimianya siap
dalam lima hari ini sehingga 22 Agustus mendatang bisa digunakan (hujan
buatan, Red)," kata Asisten Operasi KSAU Marsekal Muda I Gusti Made Oka di
Kantor Presiden kemarin.

Menurut Oka, TNI-AU telah menyiapkan dua pesawat Hercules, dua pesawat Casa,
dan satu heli Super Puma. BPPT menyiapkan dua Casa. "Dua Hercules kini
sedang dimodifikasi di Bandung. Dibutuhkan waktu empat hari," ujarnya.

Ditemui terpisah, Menteri Perhubungan Hatta Radjasa mengaku sedang mengkaji
rencana pembelian pesawat pemadam kebakaran. "Kami ingin memadamkan langsung
pusat kebakaran," ungkapnya.

Apa jenis pesawat yang akan dibeli? Dia menyatakan sedang mempertimbangkan
dua pilihan pesawat pemadam. Yakni, pesawat bombardir dari Kanada atau
Rusia. "Kami masih kaji mana yang paling pas," katanya. Artinya, pesawat
yang dibeli nanti disesuaikan dengan kondisi alam Indonesia.

Tim Bantuan Malaysia

Tim Malaysia yang membantu memadamkan kebakaran hutan di Riau tiba di
Pekanbaru kemarin. Tim itu berjumlah 128 orang. Mereka terdiri atas 10
tenaga bomba (pemadam kebakaran), 25 pasukan smart (tim teknis), dan tiga
petugas keselamatan bangsa.

Dengan membawa sejumlah prasarana, tim itu akan memadamkan titik api di
Rokan Hilir. Tepatnya, di wilayah Rantau Bais, Tanah Putih, serta Kubu.
Sebelumnya, di Riau ditemukan 278 titik api, tapi kini tinggal 61 titik api.


Kepada Riau Pos (Grup Jawa Pos), Konsul Malaysia di Riau Mohammad Nazri
Abdul Rahman mengungkapkan bahwa kedatangan tim pemadam itu merupakan tindak
lanjut kesepakatan antarnegara di Jakarta beberapa waktu lalu. Dia belum
tahu berapa lama tim Bomba berada di Riau. "Yang pasti, tim hanya bertugas
melakukan pemadaman," katanya di Bandara Lancang Kuning, Pekanbaru.

Nazri juga menyebut, pemerintahnya tak akan membela perusahaan Malaysia yang
terbukti membakar lahan di Riau. "Kami mempersilakan pemerintah Indonesia
untuk melakukan proses hukum. Kami tak akan mencampuri," ujarnya.

Pemerintah Malaysia, ungkap dia, menerapkan kebijakan melarang pembakaran
saat membuka kawasan perkebunan. "Yang diperkenankan hanya penumbangan,"
ungkapnya. Pemerintah Malaysia juga menyampaikan agar pengusaha yang membuka
wilayah operasi di luar negeri tidak melakukan pembakaran. Hal itu akan
membawa efek samping berupa pencemaran yang berpengaruh pada Malaysia.
(yog/bud/jpnn/IM)


     

 


FastCounter by bCentral